Pemprov Jabar Buka Jalur Laporan via Medsos untuk Kendala Pajak Kendaraan
adainfo.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama terkait kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor yang menjadi salah satu sumber pendapatan penting daerah.
Namun, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengakui masih banyak warga yang menghadapi kesulitan, seperti mereka yang sudah lama menunggak pajak kendaraan.
Kondisi ini menurutnya tidak boleh dibiarkan berlarut, karena justru dapat menimbulkan beban administratif dan finansial bagi masyarakat.
“Masih ada warga yang sudah berniat membayar, tapi kenyataannya justru terhambat oleh kendala teknis maupun administrasi. Ini yang harus segera kita selesaikan,” papar Dedi, dikutip Sabtu (04/10/2025).
Tim Khusus Bapenda Mulai Bertugas
Menindaklanjuti persoalan tersebut, Dedi langsung menginstruksikan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk membentuk tim khusus.
Tim ini resmi mulai bertugas hari ini dengan prioritas utama mengidentifikasi serta menangani berbagai kendala yang dihadapi wajib pajak.
“Saya tidak ingin ada warga Jabar yang berniat membayar pajak kendaraan bermotor, tetapi masih menghadapi banyak kesulitan,” ucap Dedi.
“Karena itu, saya sudah meminta Kepala Bapenda untuk membuat tim khusus agar segera membantu masyarakat,” tambahnya.
Tim khusus ini akan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan.
Termasuk kantor Samsat, aparat kepolisian, serta lembaga keuangan yang terhubung dalam sistem pembayaran.
Dengan demikian, setiap permasalahan yang dialami warga diharapkan bisa segera mendapat solusi konkret.
Ruang Partisipasi Publik Melalui Media Sosial
Selain melalui jalur formal, Dedi juga membuka ruang partisipasi publik lewat kolom komentar di akun media sosial resminya.
Ia menegaskan bahwa setiap aduan yang masuk akan dibaca langsung olehnya dan diteruskan kepada tim khusus untuk ditindaklanjuti.
Masyarakat bisa menyampaikan kendala dengan mencantumkan nama, nomor kendaraan, dan alamat domisili. Semua komentar akan ditindaklanjuti satu per satu oleh tim.
Menurutnya, cara ini terbukti efektif karena sudah banyak warga yang merasa terbantu.
Walaupun tidak semua keluhan dipublikasikan, ia memastikan setiap laporan ditangani sesuai kebutuhan.
“Kolom komentar selalu saya baca. Banyak warga yang sudah tertolong melalui cara ini, meskipun tidak semua saya publikasikan,” paparnya.
“Ada hal-hal yang cukup ditangani tanpa harus diumumkan ke publik,” sambungnya.
Harapan Tingkatkan Kepatuhan Pajak
Langkah Dedi membentuk tim khusus ini diharapkan mampu mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
Menurutnya, pajak yang dibayarkan warga bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bentuk kontribusi nyata dalam pembangunan daerah.
Dengan meningkatnya kepatuhan, pendapatan asli daerah (PAD) Jabar dapat bertambah.
Sehingga berbagai program pembangunan dan layanan publik bisa berjalan lebih optimal.
Tak hanya itu, pentingnya menjaga semangat kebersamaan agar masalah perpajakan bisa ditangani dengan baik.
Dalam beberapa tahun terakhir, Pemprov Jabar juga gencar melakukan transformasi layanan pajak kendaraan bermotor.
Melalui inovasi digital, masyarakat kini bisa melakukan pembayaran secara daring lewat aplikasi Samsat Digital Nasional (Signal) dan layanan e-Samsat.
Namun, kendala masih ditemukan terutama pada masyarakat di wilayah pedesaan atau mereka yang memiliki keterbatasan akses teknologi.
Oleh karena itu, kehadiran tim khusus dinilai sangat strategis untuk menjembatani kesenjangan tersebut.
Komitmen Pemprov Jabar
Selain itu, Pemprov Jabar juga terus berupaya melakukan sosialisasi mengenai manfaat kepatuhan membayar pajak kendaraan.
Salah satunya adalah terhindar dari denda progresif serta memberikan kontribusi nyata pada pembangunan daerah.
Pemprov Jabar berkomitmen penuh dalam menciptakan tata kelola pajak kendaraan bermotor yang lebih transparan, adil, dan mudah diakses.
Harapannya kebijakan baru ini tidak hanya mengatasi masalah teknis, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
