Pemulihan Gedung DPRD Cirebon Pascakerusuhan
adainfo.id – Pascakerusuhan yang berujung pada penjarahan dan perusakan Gedung DPRD Kabupaten Cirebon pada Sabtu pekan lalu, suasana kantor legislatif daerah itu kini masih dipenuhi sisa puing dan kerusakan berat.
Proses pemulihan terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), unsur TNI, hingga pegawai DPRD sendiri yang bahu-membahu membersihkan bangunan yang hancur.
Kerusakan paling parah terlihat pada bagian kaca gedung. Hampir seluruh jendela dan pintu, baik di lantai bawah maupun lantai atas, pecah berkeping-keping akibat amukan massa.
Pembersihan harus dilakukan secara hati-hati karena risiko pecahan kecil yang bisa melukai petugas.
“Apalagi bagian atas, susah sekali karena cukup tinggi. Jangan sampai ada sisa kaca yang tertinggal di jendela atau pintu,” ujar seorang petugas Damkar saat ditemui di lokasi, Selasa (02/09/2025).
Petugas Damkar dibantu sejumlah relawan berusaha mengevakuasi pecahan kaca menggunakan peralatan khusus.
Mereka bekerja hingga sore hari untuk memastikan jalur utama gedung bisa kembali aman dilalui.
Ruang Komisi Jadi Prioritas Pemulihan
Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon, Asep Pamungkas, menyampaikan bahwa meski pemulihan total gedung belum bisa dipastikan waktunya, pihaknya mendorong agar ruang-ruang komisi dapat segera difungsikan. Hal ini penting agar aktivitas rapat dewan tidak terganggu terlalu lama.
“Kalau harus pinjam gedung dinas lain, tentu kurang nyaman. Jadi kami dorong pembersihan bisa segera selesai, setidaknya untuk ruang rapat komisi agar agenda dewan tetap berjalan,” ungkap Asep.
Menurutnya, sejumlah agenda pembahasan penting sudah menunggu, mulai dari penyusunan anggaran hingga evaluasi program kerja pemerintah daerah.
Ketertundaan rapat akan berdampak langsung pada jalannya pemerintahan Kabupaten Cirebon.
Kerugian Fasilitas: Dari Perangkat Kerja Hingga Jaringan Listrik
Selain kerusakan fisik pada bangunan, kerugian lain juga cukup besar. Beberapa perangkat kerja seperti komputer, perangkat lunak, hingga dokumen penting raib dijarah massa.
Fasilitas penunjang berupa jaringan listrik dan air pun mengalami gangguan serius akibat aksi anarkis tersebut.
Kondisi itu membuat pegawai DPRD terpaksa bekerja dengan penerangan seadanya. Bahkan, untuk beribadah maupun kebutuhan dasar, mereka harus berjalan cukup jauh ke Masjid Agung Sumber.
Terkait nilai kerugian, Asep menjelaskan pihaknya masih menunggu hasil appraisal resmi. “Kami ingin agar perhitungan kerugian ini jelas, real, dan tidak ada rekayasa. Jadi semua harus dihitung dengan transparan,” tegasnya.
Suasana Kerja Bakti Massal
Dari pantauan adainfo.id di lokasi, pegawai DPRD yang biasanya duduk di balik meja kini turun langsung membantu membersihkan gedung. Mereka terlihat mengangkut kursi, meja, serta menyapu debu dan pecahan kaca.
Beberapa ruangan yang kondisinya paling parah masih ditutup karena menunggu evaluasi teknis dari tim BPBD.
Meski begitu, aktivitas gotong royong terus berjalan. Hingga kini belum ada kepastian kapan aliran listrik dan air dapat normal kembali di seluruh gedung.
Selain pegawai DPRD, aparat TNI juga diterjunkan untuk membantu menjaga keamanan selama proses pemulihan berlangsung.
Kehadiran mereka bukan hanya untuk mengawal, tetapi juga ikut serta dalam proses pembersihan.
“Sinergi ini penting agar masyarakat tahu bahwa gedung DPRD sedang dalam tahap pemulihan dan tidak boleh lagi ada aksi anarkis susulan,” kata salah satu anggota TNI di lokasi.
Simbol Politik yang Harus Dipulihkan
Bagi masyarakat Kabupaten Cirebon, Gedung DPRD bukan sekadar kantor tempat anggota dewan bekerja.
Gedung tersebut merupakan simbol politik lokal sekaligus pusat pengambilan keputusan penting bagi daerah.
Perusakan yang terjadi tidak hanya menimbulkan kerugian fisik, tetapi juga mengguncang psikologis masyarakat.
Banyak warga menilai bahwa kerusuhan ini mencoreng wajah demokrasi di tingkat daerah.
Oleh karenanya, pemulihan gedung bukan hanya soal membenahi bangunan, melainkan juga upaya mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
Sejumlah pengamat politik lokal menilai, jika pemulihan ini dilakukan cepat dan transparan, maka DPRD Cirebon bisa kembali merebut kepercayaan masyarakat. Namun jika lambat, dikhawatirkan kepercayaan publik akan semakin menurun.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Meski proses pemulihan berjalan, tantangan masih cukup besar. Kendala fasilitas dasar seperti listrik, air, hingga perangkat kerja menjadi masalah utama.
Selain itu, agenda dewan yang padat membuat pemulihan harus berpacu dengan waktu.
Pemerintah daerah bersama DPRD juga diharapkan dapat mengambil langkah jangka panjang untuk memperkuat keamanan gedung agar kejadian serupa tidak terulang.
Beberapa pihak mengusulkan pemasangan sistem keamanan terpadu dan peningkatan patroli aparat di sekitar kompleks DPRD.
