Pengerukan Sungai Singaraja Terkendala Akses
adainfo.id – Proses pengerukan Sungai Singaraja yang tengah dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimancis menghadapi sejumlah kendala serius di lapangan.
Minimnya akses jalan dan belum adanya dukungan alat berat dari Pemerintah Kabupaten Cirebon membuat proses berjalan lamban dan menuai kekecewaan masyarakat.
Meski pengerukan sudah dimulai, namun sebagian besar titik rawan pendangkalan dan banjir di sepanjang aliran Sungai Singaraja masih belum tersentuh.
Hal ini dikarenakan alat berat milik BBWS berukuran besar tidak dapat menjangkau lokasi yang aksesnya sempit.
Kekecewaan Forum 3 Kecamatan
Kondisi tersebut memicu reaksi dari Forum 3 Kecamatan, sebuah wadah aspirasi warga dari tiga kecamatan yang terdampak langsung oleh kondisi sungai.
Ketua Forum, Syafii, menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap pasif Pemkab Cirebon yang dinilai tidak serius dalam menangani persoalan krusial ini.“
“Pemerintah daerah jangan hanya basa-basi. Surat permohonan alat berat sudah dilayangkan, tapi sampai sekarang belum juga ada respon. Kami sangat kecewa,” tegas Syafii, Senin (21/7/2025).
Menurutnya, BBWS Cimancis telah secara resmi mengirimkan surat permohonan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Cirebon untuk meminjam alat berat jenis amphibi atau berukuran kecil yang lebih cocok digunakan di wilayah sempit.
Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada tindakan nyata dari pihak pemerintah daerah.
Pengerukan Penting untuk Cegah Banjir
Syafii menambahkan bahwa pengerukan Sungai Singaraja bukan sekadar kegiatan teknis biasa, melainkan bagian dari upaya pencegahan banjir musiman yang selama ini kerap menghantui warga.
“Kami bicara soal keselamatan warga. Jika tidak segera dikeruk secara menyeluruh, maka potensi banjir saat musim hujan sangat tinggi. Ini masalah serius yang harusnya segera ditangani, bukan ditunda-tunda,” ujarnya.
Warga di tiga kecamatan yang dilintasi aliran Sungai Singaraja mengaku khawatir karena musim penghujan diperkirakan datang lebih cepat tahun ini.
Mereka berharap pemerintah daerah segera menunjukkan komitmennya terhadap persoalan lingkungan dan keselamatan publik.
Audiensi Tak Membawa Hasil Konkret
Sebelumnya, Forum 3 Kecamatan bersama BBWS Cimancis telah menggelar audiensi resmi dengan harapan pengerukan bisa dilaksanakan secara menyeluruh.
Audiensi tersebut juga bertujuan mempererat sinergi antarinstansi dan mendorong Pemkab Cirebon untuk turut aktif menyelesaikan masalah yang telah berlarut-larut.
Sayangnya, tanpa dukungan alat berat dari Pemda, proyek pengerukan hanya berjalan sebagian dan terhambat di berbagai titik krusial yang membutuhkan penanganan alat khusus.
“Kita sudah sampaikan semua kebutuhan teknisnya, lengkap dengan peta lokasi. Tapi kalau alatnya tidak dikirim, bagaimana bisa optimal? Harus ada respon cepat,” kata Syafii lagi.
Solusi Sudah Ditawarkan, Tindakan Masih Nihil
Pihak BBWS Cimancis dan forum masyarakat telah menawarkan solusi realistis dengan menggunakan alat berat jenis amphibi atau ekskavator kecil milik PUTR Kabupaten Cirebon.
Jenis alat ini lebih sesuai untuk wilayah sempit di bantaran sungai, namun hingga kini belum ada kejelasan soal kapan atau apakah alat itu akan diturunkan.
Pengamat lingkungan dari Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) Cirebon, Dr. Nurdin Saputra, mengatakan bahwa keterlambatan dalam pengerukan berpotensi menimbulkan dampak ekologis serius.
“Pengerukan tidak hanya untuk memperlancar aliran air, tetapi juga menyangkut sedimentasi, habitat mikroorganisme, dan potensi pencemaran. Semakin lama dibiarkan, semakin besar dampaknya bagi lingkungan,” jelasnya saat dihubungi terpisah.
Sementara itu, kekesalan masyarakat terhadap lambannya respon pemerintah makin memuncak. Warga dari Kecamatan Sumber, Mundu, dan Pangenan yang berada di sekitar Sungai Singaraja berharap agar Pemkab segera menurunkan alat berat sesuai permintaan BBWS.
“Kami bukan menuntut yang muluk-muluk. Hanya ingin pemerintah hadir dan tanggap atas masalah yang sudah kami alami bertahun-tahun,” ujar Hartono, warga Desa Banjarwangunan, salah satu desa yang kerap terdampak banjir kiriman dari Sungai Singaraja.
Jika persoalan ini terus dibiarkan tanpa solusi konkret, dikhawatirkan masyarakat akan mengambil langkah-langkah sendiri untuk mempercepat proses normalisasi sungai, termasuk melalui aksi protes atau swadaya yang berisiko tidak sesuai prosedur keselamatan.
Proses pengerukan Sungai Singaraja kini bergantung pada keseriusan dan kecepatan respon Pemerintah Kabupaten Cirebon.
Dengan waktu yang terus berjalan dan musim hujan yang kian mendekat, masyarakat berharap langkah nyata segera diambil sebelum bencana kembali datang.
