Pengurus KONI Kabupaten Cirebon Mengundurkan Diri Massal
adainfo.id – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Cirebon tengah menghadapi gelombang pengunduran diri sejumlah pengurus inti, termasuk dua wakil ketua, sekretaris, dan kepala bidang strategis lainnya.
Namun demikian, Ketua KONI Kabupaten Cirebon, Sutardi Raharja, memastikan bahwa roda organisasi tetap berjalan normal, dan fokus utama tidak terganggu, yakni mempersiapkan atlet menghadapi Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Provinsi (BK Porprov) 2025.
Kabar pengunduran diri ini menjadi sorotan karena jumlahnya yang tidak sedikit dan melibatkan posisi-posisi strategis.
Mereka yang mengundurkan diri di antaranya adalah Fajar Sutrisno (Bidang Perencanaan, Program dan Anggaran), Galih Yuana Darmanto Utomo (Ketua Bidang Hukum), Denny Supdiana (Wakil Ketua II), Sugeng Darsono (Wakil Ketua I), Dudi Suryadarma (Sekretaris I), Asep Kurnia (Kabid Perencanaan), dan Yayat Ruhyat (Dewan Pembina).
Surat resmi pengunduran diri telah diajukan, dan berbagai alasan pribadi menjadi latar belakang keputusan ini, seperti kesibukan pekerjaan utama, alasan keluarga, hingga faktor kesehatan.
Ketua KONI: Tidak Ada Konflik Internal, Organisasi Tetap Berjalan
Menanggapi hal tersebut, Sutardi Raharja menegaskan bahwa tidak ada konflik internal yang mendasari mundurnya para pengurus. Ia menyebut keputusan tersebut murni bersifat personal.
“Alasannya lebih pada situasi pribadi, tidak ada konflik internal. Justru ini menunjukkan keterbukaan dalam organisasi,” jelas Sutardi saat ditemui di Kantor KONI, Senin (23/6/2025).
Ia menambahkan, para pengurus yang mundur merupakan bagian dari satu paket kerja yang saling terhubung, sehingga ketika satu atau dua orang menyatakan mundur, lainnya ikut mengambil langkah serupa. Namun demikian, struktur organisasi disebut tetap kuat dan solid.
“Fungsi-fungsi organisasi tetap jalan. Bahkan tim monitoring sudah terbentuk dan siap mendampingi pelaksanaan BK Porprov,” ungkapnya.
Fokus Tetap pada Persiapan Atlet untuk BK Porprov 2025
Saat ini, KONI Kabupaten Cirebon tengah mempersiapkan atlet-atlet dari berbagai cabang olahraga untuk menghadapi BK Porprov 2025 yang dijadwalkan berlangsung dari Juni hingga Desember 2025.
Tahap awal telah digelar di Sukabumi, dan tahapan berikutnya akan dilanjutkan di Bandung dengan mempertandingkan cabang olahraga seperti futsal dan bola basket.
“Kami optimistis bisa berjalan maksimal. Ketua hadir, tim jalan, itu yang utama,” tegas Sutardi.
Terkait kekosongan posisi yang ditinggalkan para pengurus, Sutardi memilih untuk tidak terburu-buru melakukan reshuffle struktur organisasi. Ia menilai, pergantian posisi sebaiknya dilakukan setelah agenda utama BK Porprov selesai.
“Reshuffle itu nanti. Sekarang kita maksimalkan yang ada dulu,” ucapnya.
Ia juga menegaskan bahwa proses pengisian jabatan harus mempertimbangkan komitmen serta pemahaman terhadap dunia olahraga.
Menurutnya, KONI tidak sekadar membutuhkan orang yang mampu hadir secara fisik, tetapi juga harus memiliki dedikasi dan visi yang kuat dalam membangun prestasi olahraga daerah.
Stabilitas Anggaran Tak Terganggu
Di tengah dinamika organisasi, Sutardi juga memastikan bahwa stabilitas anggaran KONI tetap aman. Dengan alokasi anggaran sekitar Rp8 miliar untuk tahun ini, kegiatan pembinaan atlet dan partisipasi dalam berbagai agenda resmi olahraga tetap berjalan sesuai rencana.
“Pengunduran diri ini mendadak, tapi tidak memengaruhi stabilitas keuangan. Kegiatan tetap berjalan,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa pengelolaan anggaran tetap dikontrol secara profesional dan transparan, dan fokus utama adalah menciptakan hasil maksimal di BK Porprov, sebagai jalur menuju Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat 2026.
Suara dari Pengurus yang Mundur: Soal Waktu dan Etika
Sementara itu, Fajar Sutrisno, salah satu pengurus yang mundur, mengaku keputusan tersebut diambil karena kesibukan sebagai Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Cirebon.
Ia menyebut tingkat kehadiran dalam agenda KONI sangat menuntut waktu, dan khawatir jika ketidakhadirannya justru mengganggu kinerja organisasi.
“Di KONI itu kan selalu bicara soal kehadiran. Sementara saya sibuk di pekerjaan utama. Khawatir mengganggu organisasi, lebih baik saya mundur,” ujarnya.
Hal senada diungkapkan Galih Yuana, Ketua Bidang Hukum KONI. Ia menyebut kurangnya waktu untuk terlibat secara maksimal menjadi alasan utama keputusannya mundur.
“Saya sih tau diri aja. Udah jarang berangkat. Tapi tetap dapat gaji. Jadi kurang enak sama pengurus lainnya,” kata Galih. Ia menyebut keputusannya juga didorong oleh pertimbangan etika organisasi.
Mundurnya beberapa pengurus dalam waktu bersamaan sempat menimbulkan pertanyaan publik. Namun dari pernyataan para tokoh yang terlibat, tampak jelas bahwa keputusan tersebut bukan karena konflik internal, melainkan murni soal kapasitas waktu dan komitmen.
