Peringatan Dini Cuaca Dinilai Belum Efektif Menjangkau Masyarakat
adainfo.id – Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menilai pola penyampaian informasi peringatan dini cuaca dari BMKG masih lemah dan belum menjangkau masyarakat secara efektif, terutama mereka yang tinggal di daerah dengan akses internet terbatas.
Kritik tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi V bersama BMKG, di mana ia menekankan perlunya pembenahan sistem komunikasi agar informasi cuaca ekstrem dan potensi siklon dapat tersebar lebih cepat dan merata.
Lasarus menegaskan bahwa masih ditemukan berbagai kendala dalam penyampaian informasi yang berdampak pada keterlambatan masyarakat menerima peringatan dini.
Menurutnya, pola komunikasi saat ini belum optimal dan berpotensi menghambat upaya mitigasi bencana.
Ia mengungkapkan bahwa sebagian besar wilayah yang rentan bencana justru memiliki keterbatasan akses internet.
Sehingga masyarakat di sana sulit mendapatkan informasi melalui website atau media sosial BMKG.
“Saya melihat ada semacam missed. Kalau saja masyarakat di sana tahu bahwa akan ada siklon. Perkembangan real time kan Bapak bisa lihat itu, ini membesar tidak. Lewat konferensi pers, undang seluruh TV. Bahwa akan terjadi seperti ini di sini, itu akan lebih cepat sampai ke masyarakat,” paparnya dikutip Selasa (08/12/2025).
Pendekatan komunikasi yang mengandalkan media digital saja tidak cukup di tengah kondisi geografis Indonesia yang sangat beragam.
Keterbatasan Akses Internet Jadi Kendala Utama
Politisi PDI-P itu menekankan bahwa di sejumlah wilayah pedesaan, warga bahkan tidak memiliki jaringan seluler yang memadai.
Kondisi ini membuat peringatan dini yang hanya disampaikan melalui kanal digital berpotensi tidak diakses masyarakat.
“Kalau di kampung-kampung, berharap orang buka web, orang liat media sosial, pegang handphone saja, nggak. Belum tentu ada sinyal, itu masalah. Tapi, televisi hampir semua daerah sekarang bisa mengakses,” bebernya.
Lasarus juga menyoroti alokasi anggaran yang telah diberikan negara kepada BMKG.
Ia menjelaskan bahwa DPR telah menyetujui anggaran yang besar untuk pengadaan peralatan observasi, pemeliharaan sistem, hingga peningkatan fasilitas operasional.
Namun, ia menilai investasi ini tidak sebanding apabila data cuaca yang dihasilkan tidak sampai kepada publik dengan baik.
“Data ini mahal, Pak. Kita beli seluruh peralatan yang diperlukan. Semua yang BMKG minta kita kasih selama ini. Perlu berapa untuk perawatan, kita kasih uangnya. Tapi informasi yang didapat nggak sampai ke masyarakat. Nggak berharga ini barang,” ungkapnya.
BPK Juga Temukan Rendahnya Efektivitas Penyampaian Informasi BMKG
Temuan Komisi V disebut sejalan dengan laporan audit kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Audit tersebut mengungkapkan bahwa efektivitas penyampaian informasi cuaca dan bencana oleh BMKG masih tergolong rendah.
Kondisi ini dinilai berbahaya karena informasi cuaca ekstrem bersifat vital dan berpengaruh langsung terhadap keselamatan publik.
BMKG memiliki tugas penting untuk memastikan setiap warga, tanpa terkecuali, dapat memperoleh informasi yang akurat dan tepat waktu.
Selain itu, Lasarus menegaskan bahwa komunikasi yang efektif merupakan bagian penting dari sistem mitigasi bencana.
Menurutnya, informasi yang tidak tersampaikan dengan benar dapat menimbulkan risiko besar, mulai dari kerugian harta benda hingga korban jiwa.
“Untuk menjadi sebuah informasi yang valid, tidak disampaikan dengan baik kepada masyarakat, ini masalah Pak. Padahal ini penting untuk diketahui oleh masyarakat,” tutupnya.
DPR mendorong BMKG untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh atas pola penyampaian informasi.
Upaya ini diharapkan mampu mempercepat penyebaran informasi peringatan dini serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di seluruh Indonesia.
