Peringkat Kredit Indonesia Dinilai Stabil, Pemerintah Yakini Risiko Fiskal Terkendali
adainfo.id – Di tengah tekanan global dan meningkatnya kehati-hatian investor internasional, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa kondisi fundamental ekonomi nasional tetap berada pada jalur yang solid.
Penegasan ini disampaikan menyusul keputusan Moody’s Investors Service yang mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level Baa2, satu tingkat di atas ambang batas investment grade, meskipun disertai perubahan outlook dari stabil menjadi negatif.
Pemerintah menilai afirmasi peringkat tersebut menjadi sinyal penting bagi pasar bahwa perekonomian Indonesia masih memiliki daya tahan yang kuat.
Di sisi lain, perubahan outlook dipandang sebagai peringatan dini yang perlu disikapi dengan kebijakan terukur dan komunikasi yang konsisten kepada para pemangku kepentingan global.
Dalam keterangan resminya, pemerintah menjelaskan bahwa Moody’s mendasarkan afirmasi peringkat kredit Indonesia pada sejumlah faktor fundamental.
Kekuatan sumber daya alam yang berlimpah, struktur demografi yang relatif muda dan produktif, serta kebijakan fiskal dan moneter yang dijalankan secara hati-hati dan disiplin menjadi penopang utama.
Kinerja makroekonomi juga menjadi sorotan positif. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tercatat mencapai 5,39 persen pada triwulan IV 2025, menjadi level tertinggi sejak pandemi.
Secara tahunan, ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen sepanjang 2025, mencerminkan pemulihan yang konsisten di tengah ketidakpastian global.
Dari sisi fiskal, defisit anggaran 2025 terealisasi sebesar 2,92 persen terhadap PDB, masih berada di bawah batas aman 3 persen.
Rasio utang pemerintah juga dijaga pada kisaran 40 persen terhadap PDB, level yang dinilai relatif moderat dibandingkan banyak negara lain dengan peringkat serupa.
Pemerintah Nilai Outlook Negatif Bukan Cerminan Pelemahan
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menegaskan bahwa perubahan outlook oleh Moody’s tidak serta-merta mencerminkan pelemahan fundamental ekonomi Indonesia.
Menurutnya, pemerintah memahami kekhawatiran yang disampaikan lembaga pemeringkat, terutama terkait pembiayaan program prioritas dan dinamika fiskal ke depan.
“Terkait perubahan outlook, kami yakin perkembangan kebijakan dan kerangka kelembagaan yang telah dan sedang diimplementasikan akan menjawab kekhawatiran yang disampaikan,” ujar Haryo dikutip Senin (09/02/2026).
Ia menambahkan bahwa pemerintah terus memperkuat tata kelola kebijakan fiskal dan memperluas sumber pembiayaan pembangunan agar tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Peran Danantara dalam Strategi Pembiayaan Pembangunan
Salah satu langkah strategis yang disoroti pemerintah adalah pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara.
Lembaga ini dirancang sebagai instrumen pembiayaan alternatif untuk mendukung pembangunan nasional, terutama proyek-proyek strategis yang membutuhkan investasi jangka panjang.
Kerangka hukum Danantara telah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Pengelola Investasi Danantara, serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 yang mengatur pemisahan fungsi pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Pemerintah menilai kerangka regulasi tersebut memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga disiplin fiskal.
Dalam skema yang dirancang, program prioritas nasional tetap dibiayai melalui APBN, sementara proyek pembangunan lain didorong melalui pembiayaan investasi yang dikelola Danantara.
Pendekatan ini diharapkan mampu menjaga keberlanjutan fiskal sekaligus mempercepat pembangunan tanpa menambah tekanan terhadap defisit anggaran.
Target Fiskal 2026 dan Kebijakan Efisiensi Anggaran
Pemerintah telah menetapkan target defisit APBN 2026 di kisaran 2,68 persen terhadap PDB.
Target ini mencerminkan komitmen menjaga kehati-hatian fiskal di tengah kebutuhan pembiayaan program prioritas dan tantangan global yang masih berlanjut.
Kebijakan efisiensi anggaran juga terus dijalankan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Pemerintah menegaskan bahwa efisiensi difokuskan pada belanja administratif dan kegiatan yang kurang produktif, tanpa memangkas program inti yang berdampak langsung pada masyarakat.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan setiap rupiah belanja negara memberikan manfaat optimal bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga kredibilitas fiskal di mata investor dan lembaga pemeringkat internasional.
Sementara, di tengah kebijakan efisiensi, pemerintah menegaskan komitmennya terhadap program-program prioritas nasional.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diklaim telah menjangkau lebih dari 55 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Program ini didukung oleh lebih dari 22 ribu dapur komunitas dan disebut telah menciptakan lebih dari satu juta lapangan kerja, baik langsung maupun tidak langsung.
Pemerintah menilai MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memberikan stimulus ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi lokal.
Reformasi Pasar Keuangan dan Penguatan Iklim Investasi
Selain sektor fiskal, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada penguatan sektor keuangan dan pasar modal.
Reformasi pasar modal dipercepat melalui koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia.
Langkah-langkah yang disiapkan meliputi peningkatan minimum free float saham menjadi 15 persen, penguatan transparansi pemilik manfaat akhir, serta percepatan proses demutualisasi bursa.
Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan likuiditas pasar, memperkuat tata kelola perusahaan, dan menarik minat investor jangka panjang.
Pemerintah menilai reformasi tersebut penting untuk memperdalam pasar keuangan domestik dan mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan eksternal, sejalan dengan upaya menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang.
Haryo Limanseto menekankan bahwa komunikasi kebijakan yang efektif menjadi faktor krusial dalam menjaga kepercayaan lembaga pemeringkat dan investor global.
Pemerintah terus mendorong dialog terbuka dengan berbagai pihak untuk menjelaskan arah kebijakan fiskal, moneter, dan investasi Indonesia.
“Seperti apa yang disampaikan Menko Airlangga, komunikasi menjadi penting, pihak Danantara dan perbankan Indonesia agar bisa memberikan penjelasan kepastian arah fiskal dan moneter Indonesia ke lembaga-lembaga pemeringkat yang ada,” pungkasnya.
Pemerintah berharap dengan komunikasi yang konsisten dan transparan, berbagai kebijakan strategis yang telah disiapkan dapat dipahami secara utuh oleh pasar global.
Kemudian juga memperkuat persepsi positif terhadap stabilitas dan prospek ekonomi Indonesia ke depan.
