Persoalan Kemiskinan Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemkot Depok
adainfo.id – Tingkat kemiskinan di Kota Depok masih menjadi perhatian pemerintah daerah meskipun persentasenya relatif kecil dibandingkan jumlah penduduk secara keseluruhan.
Saat ini, sekitar dua persen warga Depok masih berada dalam kategori miskin atau setara dengan sekitar 60 ribu orang.
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menilai angka tersebut tetap harus ditekan melalui berbagai program yang mendorong pemerataan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat.
Salah satu langkah yang saat ini dijalankan adalah penguatan kegiatan ekonomi berbasis lingkungan melalui program dana untuk Rukun Warga (RW).
Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah mengatakan pemerintah kota terus melakukan berbagai upaya untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Program Dana RW Diharapkan Gerakkan Ekonomi Lingkungan
Salah satu program yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah pengalokasian dana sebesar Rp300 juta untuk setiap RW di Kota Depok.
Program tersebut diharapkan mampu mendorong pembangunan berbasis masyarakat sekaligus membuka peluang kerja baru.
“Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok tentu diarahkan pada pemerataan ekonomi di tengah masyarakat. Salah satu contohnya adalah pengalokasian dana RW sebesar Rp300 juta. Jika diakumulasikan untuk seluruh wilayah di Kota Depok, jumlahnya hampir mencapai Rp300 miliar,” paparnya dikutip Sabtu (07/03/2026).
Chandra menjelaskan bahwa dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan pembangunan di lingkungan masyarakat.
Salah satu pendekatan yang didorong adalah program padat karya yang melibatkan warga sekitar secara langsung.
“Dana tersebut diharapkan dapat terserap melalui berbagai program padat karya sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dengan begitu, ekonomi di tingkat lingkungan bisa bergerak dan memberikan manfaat langsung bagi warga,” jelasnya.
Program ini diharapkan mampu meningkatkan aktivitas ekonomi di tingkat lingkungan sekaligus memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan.
Penciptaan Lapangan Kerja Jadi Fokus Pengentasan Kemiskinan
Selain mengandalkan program dana RW, pemerintah daerah juga terus mendorong pertumbuhan ekonomi kota agar mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat.
Menurut Chandra, peningkatan kesempatan kerja menjadi salah satu strategi utama untuk menurunkan angka kemiskinan di Kota Depok.
“Salah satu fokus kami adalah menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi juga harus terus didorong setinggi mungkin agar Kota Depok dapat keluar dari persoalan kemiskinan yang masih ada. Targetnya tentu bagaimana angka kemiskinan di Kota Depok dapat ditekan semaksimal mungkin,” jelasnya.
Ia menyampaikan bahwa berdasarkan data yang tersedia saat ini, angka kemiskinan di Kota Depok masih berada di kisaran dua persen dari total jumlah penduduk.
“Secara persentase, angka kemiskinan di Kota Depok saat ini masih berada di kisaran dua persen. Namun jika dilihat dari jumlah penduduk, angka tersebut setara dengan sekitar 60 ribu orang,” bebernya.
Data tersebut mengacu pada perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menggunakan kategori penduduk berusia 15 tahun ke atas.
“Data BPS itu dihitung berdasarkan penduduk usia 15 tahun ke atas, artinya anak-anak belum termasuk dalam perhitungan tersebut. Tapi bisa ditanyakan ke BPS lah nanti pastinya,” paparnya.
Penguatan UMKM Jadi Motor Ekonomi Masyarakat
Dalam upaya menekan angka kemiskinan, pemerintah daerah juga memberikan perhatian besar terhadap pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Sektor UMKM dinilai memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat karena mampu menyerap tenaga kerja secara luas.
Chandra menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus mendorong agar pelaku UMKM di Kota Depok dapat berkembang dan naik kelas sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.
“Kami mendorong pemberdayaan UMKM agar bisa naik kelas. Selain itu ada juga tadi dana RW dan berbagai program lainnya yang melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung,” jelasnya.
Melalui penguatan UMKM, pemerintah berharap masyarakat memiliki lebih banyak peluang untuk mengembangkan usaha serta meningkatkan taraf hidup keluarga.
Pendidikan Dinilai Penting untuk Memutus Rantai Kemiskinan
Selain aspek ekonomi, pemerintah daerah juga menilai bahwa persoalan kemiskinan memiliki keterkaitan erat dengan sektor pendidikan.
Karena itu, pemerintah kota berupaya memastikan setiap anak di Depok memiliki akses terhadap pendidikan.
Menurut Chandra, pendidikan menjadi salah satu cara paling efektif untuk memutus mata rantai kemiskinan yang terjadi secara turun-temurun di masyarakat.
“Kemiskinan yang bersifat struktural harus diselesaikan melalui perhatian serius terhadap dunia pendidikan. Karena itu kami memastikan tidak ada lagi anak di Kota Depok yang tidak bisa sekolah hanya karena kendala biaya,” ungkapnya.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemerintah Kota Depok telah menyiapkan program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri.
“Kami memiliki program RSSG. Program ini memastikan bahwa anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri tetap bisa bersekolah di sekolah swasta, dan biaya pendidikannya akan ditanggung oleh Pemerintah Kota Depok,” katanya.
Program tersebut diharapkan dapat membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat sekaligus menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi angka kemiskinan di Kota Depok.
