Polres Metro Depok Sudah Petakan Titik Rawan Premanisme
adainfo.id – Polres Metro Depok kini semakin serius dalam menanggulangi praktik premanisme yang meresahkan warga, khususnya yang dilakukan oleh oknum berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas).
Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Abdul Waras, memastikan pihaknya telah memetakan titik-titik rawan dan menyiapkan 98 personel dalam tiga tim khusus untuk melakukan penindakan secara sistematis.
“Pada hakikatnya kegiatan ini sama seperti jajaran Polda Metro Jaya dan seluruh Indonesia, yaitu untuk mengatensi masalah premanisme,” ujar Kapolres Abdul Waras, Rabu (15/5/2025).
Petakan Sasaran, Fokus pada Pemalakan dan Debt Collector
Kapolres mengungkapkan bahwa beberapa titik di Kota Depok telah teridentifikasi sebagai area rawan premanisme.
“Ada beberapa yang menjadi sasaran targetnya. Di antaranya tukang-tukang parkir yang melakukan kegiatan di luar aturan hukumnya, artinya ada pemaksaan di situ,” jelas Kapolres.
“Kemudian juga lokasi-lokasi yang rawan dijadikan tempat untuk para debt collector, ini juga menjadi sasaran kita,” imbuh Kapolres.
Penindakan Tetap Sesuai Hukum
Kapolres menegaskan bahwa setiap tindakan akan dilakukan dengan landasan hukum yang kuat.
Jika dalam prosesnya ditemukan unsur pidana, pihaknya tidak akan ragu untuk menindaklanjuti ke proses hukum.
“Artinya kalau yang bersangkutan melakukan pemerasan atau pelanggaran hukum lainnya, tentu akan kita proses,” kata Kapolres.
Kolaborasi TNI dan Pemkot Depok
Penanganan premanisme ini juga melibatkan kerjasama lintas sektor.
Polres Metro Depok menggandeng Kodim 0508/Depok dan Pemerintah Kota Depok untuk mendukung proses penindakan dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat.
“Tentu kegiatan ini akan kita lakukan bersama dengan Kodim dan Pemkot, demi menciptakan rasa aman bagi warga,” terang Abdul Waras.
DPRD Jabar Dukung Langkah Polres Depok
Langkah ini pun mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, salah satunya dari anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Pradi Supriatna, yang mengapresiasi upaya menciptakan lingkungan yang aman.
“Yang saya syukuri adalah keinginan semua lapisan untuk kondisi yang aman, nyaman, dan kondusif,” kata Pradi.
Namun demikian, Pradi juga mengingatkan pentingnya proses hukum yang adil, agar tidak ada masyarakat yang menjadi korban salah sasaran dalam penindakan premanisme ini.
“Tentu tetap dengan landasan hukum yang jelas. Jangan sampai juga orang yang tidak salah masuk di ranah itu,” beber Pradi.
