Presiden Prabowo Pimpin Sidang Kabinet: Instruksikan TNI, Polri, dan BIN Bertindak Tegas Hadapi Ancaman Keamanan Nasional

adainfo.id – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025).

Dalam sidang tersebut, Kepala Negara memberikan arahan strategis kepada jajaran kementerian, lembaga, serta aparat keamanan, khususnya TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Sidang kabinet berlangsung di tengah meningkatnya dinamika keamanan dalam negeri, terutama di wilayah DKI Jakarta dan sejumlah daerah lainnya.

Melalui Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Presiden menyampaikan sejumlah keputusan penting yang menegaskan ketegasan pemerintah dalam menjaga keamanan, kedaulatan, serta hak-hak masyarakat.

Arahan Presiden untuk TNI dan Polri

Dalam keterangan pers usai sidang, Menhan Sjafrie menyampaikan bahwa Presiden menekankan pentingnya soliditas TNI-Polri.

Sinergi kedua aparat keamanan tersebut dianggap sebagai kunci dalam menghadapi tantangan keamanan nasional yang semakin kompleks.

“Presiden memberi penegasan agar semua tindakan pelanggaran yang bersifat kriminal, baik itu perusakan fasilitas umum maupun harta benda milik pribadi, harus ditindak secara tegas sesuai hukum yang berlaku,” ujar Sjafrie.

Prabowo juga mengingatkan aparat agar tidak ragu-ragu dalam melindungi keselamatan masyarakat maupun pejabat negara yang menjadi sasaran tindakan anarkis, termasuk penjarahan dan pengrusakan.

“Polri dan TNI akan bersikap tegas terhadap segala hal yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban masyarakat, serta mengancam kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia,” tegas Presiden sebagaimana disampaikan oleh Sjafrie.

Instruksi Tegas kepada BIN dan Mendagri

Selain kepada aparat keamanan, Presiden juga menugaskan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat sistem deteksi dini.

Setiap dinamika yang muncul di lapangan harus segera dilaporkan langsung kepada Presiden.

“Presiden memerintahkan agar BIN terus memantau situasi intelijen nasional dan melaporkan secara cepat setiap perkembangan yang dapat berdampak pada stabilitas keamanan,” jelas Sjafrie.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri diminta untuk memastikan koordinasi dengan kepala daerah agar jalannya pemerintahan tetap terkendali.

Arahan ini sekaligus menjadi penegasan agar pemerintah daerah turut mencermati kebutuhan ekonomi masyarakat di tengah situasi yang tidak menentu.

Tugas Panglima TNI dan Kapolri

Dalam sidang tersebut, Panglima TNI bersama para Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara mendapat arahan khusus untuk memelihara keamanan di seluruh wilayah nasional.

Selain itu, Presiden juga meminta aparat TNI untuk menjaga ketertiban dalam pemanfaatan sumber daya alam sesuai ketentuan undang-undang.

Di sisi lain, Kapolri ditugaskan bekerja sama dengan Jaksa Agung untuk mempercepat proses penegakan hukum.

Presiden menekankan agar penanganan terhadap berbagai tindak kriminal yang terjadi di lapangan dilakukan secara transparan, cepat, dan adil.

Pesan Presiden kepada Rakyat

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga menyampaikan pesan langsung kepada masyarakat.

Ia menegaskan bahwa pemerintah menghormati hak rakyat dalam menyampaikan aspirasi serta melakukan aksi damai.

“Sekali lagi, aspirasi murni yang ingin disampaikan harus dihormati. Hak berkumpul secara damai harus dilindungi. Pemerintah akan mendengar dan mencatat tuntutan masyarakat,” ujar Prabowo dalam konferensi pers di Istana Negara, Minggu (31/08/3025).

Namun, Prabowo menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan aspirasi tidak boleh disalahgunakan untuk tindakan yang melanggar hukum.

Presiden mengingatkan adanya indikasi gerakan yang mengarah pada makar dan terorisme.

“Kita tidak dapat memungkiri, ada gejala tindakan di luar hukum, bahkan mengarah kepada makar dan terorisme,” tegasnya.

Instruksi Penindakan Tegas

Presiden menekankan kepada aparat keamanan untuk segera bertindak terhadap tindakan-tindakan yang mengganggu keamanan nasional.

“Polri dan TNI diperintahkan untuk mengambil tindakan setegas-tegasnya terhadap semua bentuk perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah warga maupun pejabat, serta gangguan terhadap sentra-sentra ekonomi,” ujarnya.

Arahan ini menjadi perhatian khusus mengingat dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah daerah dilaporkan mengalami gejolak sosial yang berpotensi mengganggu stabilitas politik dan ekonomi.

Menhan Sjafrie: Jangan Berandai-Andai Soal Makar

Menanggapi pernyataan Presiden mengenai potensi makar, Menhan Sjafrie meminta masyarakat untuk tidak memberikan interpretasi berlebihan.

“Kita tidak boleh berandai-andai. Presiden memberi gambaran luas mengenai situasi yang ada saat ini,” jelasnya.

Menurut Sjafrie, apa yang disampaikan Presiden adalah bentuk kewaspadaan yang harus dipahami bersama, bukan sekadar peringatan sempit.

“Tidak usah memberikan interpretasi berlebihan. Ini adalah atensi agar kita semua tetap waspada terhadap segala kemungkinan,” tegasnya.

Soliditas Aparat dan Stabilitas Nasional

Sidang kabinet ini sekaligus menandai upaya konsolidasi pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk memperkuat stabilitas politik dan keamanan nasional.

Arahan yang diberikan menjadi pedoman bagi seluruh aparat agar bertindak cepat, tegas, namun tetap berlandaskan hukum.

Presiden juga menegaskan bahwa dirinya akan terus berada bersama rakyat, memperjuangkan kepentingan masyarakat dengan dukungan penuh TNI, Polri, BIN, serta seluruh organisasi masyarakat (ormas).