Program Banpang 2025 Resmi Diluncurkan di Cirebon
adainfo.id – Program penyaluran Bantuan Pangan (Banpang) Tahun 2025 resmi diluncurkan di Desa Dompyong Kulon, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Rabu (12/11/2025).
Peluncuran ini menjadi momentum penting bagi masyarakat pedesaan dalam upaya pemerintah menekan angka kemiskinan dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Cirebon H. Imron Rosyadi, Anggota Komisi IV DPR RI Prof. Rokhmin Dahuri, serta Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil Jawa Barat, Nurman Susilo.
Dengan peluncuran di Cirebon, wilayah ini menjadi daerah ke-8 di Jawa Barat yang secara resmi menjalankan program Banpang tahun 2025.
Bulog Pastikan Distribusi Bantuan Pangan Tepat Sasaran
Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil Jawa Barat, Nurman Susilo, menegaskan komitmen pihaknya dalam menjaga kualitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pangan.
Bantuan tahun ini tidak hanya berupa beras, melainkan juga minyak goreng, yang disalurkan secara langsung kepada masyarakat penerima manfaat.
“Setiap kali minyak masuk ke gudang Bulog, kami segera menyalurkannya kepada penerima. Kami menjaga kualitas barang, administrasi, dan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujar Nurman.
Ia menjelaskan, data penerima Banpang 2025 berasal dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang mengacu pada data dari Kementerian Sosial (Kemensos).
Namun, untuk memastikan akurasi, pemerintah desa diminta melakukan verifikasi lapangan apabila ditemukan perubahan data, seperti penerima yang meninggal dunia, menjadi ASN, atau sudah tidak layak menerima bantuan.
“Dengan verifikasi rutin, bantuan bisa dialihkan kepada warga lain yang benar-benar membutuhkan. Kami ingin program ini tepat sasaran, bukan hanya tepat administrasi,” jelasnya.
Nurman menambahkan, berdasarkan koordinasi dengan Komisi IV DPR RI, program Banpang ini berpeluang besar untuk berlanjut pada tahun 2026, dengan cakupan dan sistem distribusi yang lebih efisien.
Dukungan dari Pemerintah Desa dan Warga Dompyong Kulon
Kepala Desa Dompyong Kulon, Khumaedi, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung suksesnya peluncuran Banpang di wilayahnya.
“Bantuan dari Prof. Rokhmin Dahuri berupa sembako beras 20 kilogram untuk warga. Selain itu, karena di desa kami ada peternakan ayam petelur, kami juga menyalurkan tambahan bantuan telur ayam,” ungkap Khumaedi.
Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa menjadi wujud nyata dari sinergi yang efektif dalam memperkuat ketahanan pangan masyarakat.
“Semoga bantuan ini membawa manfaat nyata dan menjadi langkah awal menuju kemandirian pangan di tingkat desa,” ujarnya.
Prof. Rokhmin Dorong Kemandirian dan Ketahanan Pangan
Sementara itu, anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Rokhmin Dahuri, yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut, mengapresiasi kerja sama antara Bulog, Bupati Cirebon, dan pemerintah desa.
Dalam sambutannya, Rokhmin menegaskan bahwa program Banpang bukan hanya upaya jangka pendek, tetapi juga harus menjadi bagian dari strategi pembangunan jangka panjang.
“Melalui program bantuan pangan ini, kami ingin membantu masyarakat agar lebih sejahtera. Namun, program seperti ini sifatnya sementara. Pemerintah perlu menyiapkan langkah jangka panjang seperti pelatihan keterampilan dan penyediaan lapangan kerja,” kata Rokhmin.
Menurutnya, kemandirian pangan nasional merupakan fondasi penting agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan sosial.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat sektor pertanian dan peternakan lokal agar ekonomi masyarakat pedesaan tumbuh secara berkelanjutan.
“Kita harus bangkit dari ketergantungan. Cirebon memiliki potensi besar di bidang pertanian dan peternakan, tinggal bagaimana pemerintah memperkuat ekosistemnya,” tambah Rokhmin.
Bupati Imron: Banpang Bantu Tekan Angka Kemiskinan
Bupati Cirebon, H. Imron Rosyadi, dalam sambutannya mengapresiasi kehadiran pemerintah pusat dan Bulog dalam peluncuran Banpang 2025.
Ia menilai bahwa bantuan pangan ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok di tengah tekanan ekonomi.
“Angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon masih sekitar 6,7 persen. Dengan adanya bantuan pangan ini, beban masyarakat bisa sedikit berkurang, terutama bagi keluarga kurang mampu,” ujar Imron.
Ia menjelaskan, Pemkab Cirebon terus menjalankan berbagai program untuk menekan angka kemiskinan, termasuk penyelenggaraan job fair ketenagakerjaan di berbagai wilayah.
“Harapan kami, masyarakat pencari kerja bisa terserap di perusahaan-perusahaan lokal, sehingga kesejahteraan warga meningkat. Bantuan pangan hanyalah langkah awal dari upaya besar menurunkan kemiskinan,” ungkapnya.
Imron juga menekankan pentingnya peran desa dalam memastikan program Banpang berjalan transparan dan berkeadilan.
“Pemerintah desa menjadi ujung tombak. Kita harapkan pelaksanaan di lapangan benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial,” pungkasnya.
