Proyek Penanggulan dan Normalisasi BBWS Cimancis di Desa Seseupan Tuai Sorotan, Warga Keluhkan Jalan Rusak
adainfo.id – Proyek penanggulan dan normalisasi sungai yang tengah dikerjakan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimancis di Desa Seseupan, Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Cirebon, menuai kritik tajam dari warga dan aktivis masyarakat sipil.
Alih-alih membawa manfaat besar bagi pengendalian banjir dan peningkatan irigasi, keberadaan proyek ini justru menimbulkan masalah baru di sekitar lokasi.
Sejumlah warga mengeluhkan kerusakan parah pada akses jalan desa akibat lalu lintas kendaraan pengangkut material proyek. Truk-truk besar yang keluar masuk tanpa henti mengakibatkan jalan penuh lumpur saat hujan dan menimbulkan debu pekat ketika musim panas.
Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga membahayakan keselamatan pengendara motor maupun pejalan kaki.
“Kalau pagi hari, debu dari jalan benar-benar parah, sampai rumah-rumah warga pun kotor. Kalau hujan, jalan berubah jadi licin dan berlumpur, sering ada motor jatuh. Kami minta proyek ini jangan hanya mementingkan pengerjaan tapi juga memperhatikan dampak bagi warga,” keluh Suhendi, salah satu warga Desa Seseupan, Selasa (2/9/2025).
“LSM Kompak” Lakukan Investigasi Lapangan
Melihat keresahan masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kompak memutuskan untuk turun tangan. Kepala Divisi Investigasi DPP LSM Kompak, Yosu Subardi, menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan pengawasan ketat terhadap jalannya proyek BBWS Cimancis di Desa Seseupan.
“Semua harus transparan dan bertanggung jawab. Jangan sampai ada penyalahgunaan solar, pelanggaran K3, atau kerusakan jalan yang dibiarkan begitu saja. Kami tidak akan segan menindaklanjuti setiap penyimpangan yang terjadi, baik dengan melaporkan ke pemerintah maupun ke aparat penegak hukum,” ujar Yosu.
Menurutnya, proyek penanggulan dan normalisasi memang memiliki tujuan baik untuk masyarakat luas, terutama dalam mencegah banjir tahunan yang sering melanda wilayah Karangsembung.
Namun, ia menegaskan bahwa pelaksanaan proyek harus memperhatikan aspek keselamatan kerja, kepentingan warga sekitar, dan keberlanjutan infrastruktur pendukung.
Yosu juga mendesak BBWS Cimancis serta pihak kontraktor untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah desa terkait langkah-langkah mitigasi dan perbaikan.
“Tujuan proyek ini baik, tapi jangan sampai masyarakat yang dikorbankan. Kami siap mendokumentasikan setiap temuan di lapangan, termasuk dampak negatif terhadap warga, dan menyerahkannya kepada aparat hukum jika ditemukan pelanggaran,” tegasnya.
Ia menambahkan, koordinasi dengan pemerintah desa sangat penting agar masalah jalan rusak maupun debu bisa segera ditangani. “Kalau ada perbaikan jalan sementara atau penyiraman rutin untuk mengurangi debu, tentu warga akan lebih tenang,” tambahnya.
Pihak Kontraktor Enggan Berkomentar
Di sisi lain, ketika wartawan mencoba meminta keterangan dari pihak pelaksana proyek, tanggapan yang didapat justru mengecewakan. Seorang staf pengawas proyek bernama Riki, yang ditemui langsung di lokasi, enggan memberikan penjelasan detail.
Ia tidak merespons pertanyaan mengenai dugaan penyalahgunaan material, penggunaan solar subsidi, hingga langkah penanganan jalan desa yang rusak akibat proyek. Sikap bungkam tersebut semakin memperkuat keresahan masyarakat dan memunculkan tanda tanya besar mengenai transparansi proyek yang menelan anggaran miliaran rupiah itu.
Warga Minta Solusi Nyata
Sejumlah tokoh masyarakat Desa Seseupan berharap pihak BBWS Cimancis dan kontraktor segera turun tangan memperbaiki dampak negatif proyek sebelum masalah semakin meluas.
Warga meminta adanya penyiraman jalan untuk mengurangi debu, perbaikan jalan darurat bagi kendaraan roda dua, serta sosialisasi berkala terkait perkembangan proyek.
“Proyek ini memang bermanfaat, tapi jangan mengorbankan keselamatan warga. Kalau ada kecelakaan di jalan akibat kondisi buruk, siapa yang bertanggung jawab? Kami hanya ingin keadilan,” tutur Sudarman, tokoh masyarakat setempat.
