Ratusan Warga Desa Sindang Kempeng Lakukan Aksi Damai
adainfo.id – Ratusan warga Desa Sindang Kempeng, Kecamatan Greged, Kabupaten Cirebon, melakukan aksi damai di depan kantor desa pada Kamis (17/7/2025).
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk kekecewaan mendalam terhadap dugaan ketidakjelasan penggunaan Dana Desa dan mangkraknya program ketahanan pangan tahun anggaran 2024 dan 2025.
Aksi yang difasilitasi oleh Forum Warga dan Masyarakat Peduli Sindang Kempeng ini menyoroti banyaknya program desa yang tidak berjalan sesuai rencana dan lemahnya pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola dana publik.
Dengan membawa poster bertuliskan berbagai tuntutan, warga berorasi secara bergantian, menuntut akuntabilitas dan transparansi penggunaan Dana Desa, khususnya terkait program ketahanan pangan. Mereka juga melakukan audiensi langsung dengan pemerintah desa, menagih janji-janji yang belum direalisasikan.
Koordinator aksi, Taufik Hidaya, menyampaikan bahwa program seperti peternakan ayam dan kebun durian yang dibiayai dari Dana Desa kini hanya meninggalkan kandang kosong dan pohon tak terurus.
“Kami menemukan fakta di lapangan, program ketahanan pangan seperti peternakan ayam hanya menyisakan kandang kosong, dan kebun durian tidak terurus, hanya ditanami pohon tanpa perawatan,” ungkap Taufik.
Ia bahkan menyebut adanya dugaan kuat bahwa hanya sekitar Rp48 juta dari Rp400 juta anggaran tahun 2024 yang terealisasi, sementara dana tahun 2025 sebesar Rp300 juta belum digunakan sama sekali, meski telah dicairkan sebagian.
Kepala Desa Bantah Tuduhan: Dana Masih Diproses
Menanggapi tuduhan tersebut, Kepala Desa Sindang Kempeng, Yaya, menepis bahwa program ketahanan pangan fiktif atau dana disalahgunakan. Ia menjelaskan bahwa dana tahap pertama tahun 2025 sebesar Rp160 juta masih dalam proses administratif, mengingat BUMDes sebagai pelaksana baru terbentuk dan sedang menyiapkan mekanisme pengelolaan dana.
“Dana sebesar Rp160 juta memang belum dipindahkan ke rekening BUMDes karena masih dalam tahap pengelolaan. Namun, dananya ada dan tidak digunakan untuk hal lain,” tegas Yaya.
Yaya juga menekankan bahwa semua kegiatan telah dilaporkan ke Inspektorat Kabupaten Cirebon, dan pihaknya siap menanggung segala konsekuensi jika ditemukan pelanggaran administratif.
“Semua sudah kami sampaikan ke Inspektorat. Kalau nanti ada kekeliruan dan harus dikembalikan, kami siap bertanggung jawab,” tambahnya.
Warga Desak Audit Terbuka dan Evaluasi Total Pemdes
Meski Kepala Desa menyatakan siap diaudit, warga tetap mendesak agar hasil audit Inspektorat diumumkan secara terbuka kepada masyarakat. Hal ini penting untuk menghindari spekulasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.
“Kami berharap audit Inspektorat bisa disampaikan secara terbuka agar masyarakat mendapatkan kejelasan atas anggaran yang selama ini dinilai tidak transparan,” kata Taufik.
Forum warga juga menagih laporan keuangan desa yang dijanjikan akan dipublikasikan sejak 18 Februari 2025, namun hingga kini belum juga terealisasi.
12 Perangkat Desa Mundur, Tanda Krisis Tata Kelola Pemdes
Masalah internal pemerintahan desa turut disorot dalam aksi ini. Dalam beberapa bulan terakhir, 12 orang perangkat desa mengundurkan diri, menandakan adanya persoalan serius dalam iklim kerja dan kepemimpinan desa.
“Ini jelas sinyal kuat bahwa iklim pemerintahan di desa ini tidak sehat. Warga menginginkan perubahan nyata dan kepemimpinan yang lebih bertanggung jawab,” ujar Taufik.
Warga mengaku khawatir bahwa situasi tersebut bisa berdampak buruk terhadap pelayanan publik dan program pembangunan yang sudah dirancang.
Sengketa Tanah dan Ketegangan Sosial di Desa
Tak hanya soal anggaran dan program fiktif, masyarakat juga menyinggung sejumlah sengketa tanah yang belum terselesaikan, yang menyebabkan ketegangan di tengah warga. Masalah ini dianggap sebagai salah satu pemicu merosotnya kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.
Warga meminta agar Pemerintah Kabupaten Cirebon turut turun tangan, bukan hanya untuk mengawasi pelaksanaan Dana Desa, tetapi juga mendamaikan konflik sosial yang terjadi.
“Kami minta Pemkab Cirebon hadir di desa kami. Jangan hanya menunggu laporan dari desa. Kondisi di lapangan perlu dilihat langsung,” tegas seorang warga lainnya.
