Reses Denny Kartika Bahas Dana RW Rp300 Juta Harus Mandatory
adainfo.id – Anggota DPRD Kota Depok, Denny Kartika, melaksanakan kegiatan reses di wilayah Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, pada Jumat (30/01/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Denny menekankan pentingnya pemahaman warga dan pengurus lingkungan terhadap program Dana Kelurahan Berbasis RW sebesar Rp300 juta per RW.
Denny menjelaskan dana tersebut tidak sekadar dibagikan, melainkan harus dikelola melalui perencanaan yang matang untuk menjawab kebutuhan nyata di lingkungan masing-masing.
Program ini telah diatur dalam menu kegiatan mandatory dan pilihan, yang mencakup kegiatan fisik maupun nonfisik.
“Dana RW dikelola oleh RW dan kelurahan. Karena itu, dibutuhkan tim kerja yang solid, terutama untuk kegiatan infrastruktur dan swakelola. Partisipasi masyarakat juga menjadi kunci agar pelaksanaan program berjalan transparan dan akuntabel,” ujar Denny.
Dana RW Tidak Dibagi Rata ke RT
Dalam forum reses tersebut, banyak warga mempertanyakan teknis pelaksanaan dan prioritas penggunaan dana.
Denny menegaskan bahwa setiap RW akan menerima Rp300 juta yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan lingkungan.
Termasuk penyelesaian persoalan dasar seperti jalan lingkungan, drainase, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan.
Sejalan dengan hal tersebut, Wali Kota Depok Supian Suri menegaskan bahwa Dana RW tidak diperuntukkan untuk dibagi rata ke setiap RT.
Anggaran tersebut harus difokuskan pada persoalan prioritas di wilayah RW.
“Jika di lingkungan RW terdapat masalah banjir, maka dana bisa difokuskan untuk pembangunan atau perbaikan drainase. Anggaran ini harus dimaksimalkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” tegas Supian Suri.
Sebagai informasi, Pemerintah Kota Depok mengalokasikan Dana Kelurahan Berbasis RW sebesar Rp300 juta untuk setiap RW, dengan total anggaran mencapai Rp274 miliar.
Program ini dirancang untuk memperkuat pembangunan berbasis lingkungan, meningkatkan peran masyarakat, serta memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran sesuai kebutuhan warga.
