Ribuan Karung Bawang Bombay Selundupan Disita, Mentan Amran: Harus Diberi Efek Jera
adainfo.id – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan tidak akan memberi toleransi terhadap praktik impor ilegal pangan yang merugikan petani dan mengancam keberlanjutan ekosistem pertanian nasional.
Ketegasan tersebut ditunjukkan dengan turun langsung ke Semarang untuk mengecek ribuan karung bawang bombay selundupan yang tidak berizin dan terindikasi membawa penyakit.
Dalam pemeriksaan di lapangan, Mentan Amran menyebut bawang bombay tersebut masuk ke Indonesia tanpa dokumen resmi, tidak membayar pajak, dan berpotensi membawa bakteri berbahaya yang dapat merusak sistem pertanian nasional.
“Pajak-pajaknya tidak masuk, nyelundup masuk, merusak ekosistem kita karena ada bakteri dibawa, penyakit, dan seterusnya. Ini harus kami minta PM (Polisi Militer) dampingi, Kapolres turun, diusut dan dibongkar sampai akar-akarnya. Harus dikasih efek jera,” tutur Mentan Amran dikutip Minggu (11/01/2026).
Mentan Amran mengungkapkan, barang bukti bawang bombay ilegal yang berhasil diamankan mencapai 6.172 karung dengan total berat sekitar 133,5 ton.
Meski jumlahnya besar, ia menegaskan bahwa bahaya utama dari impor ilegal pangan tidak semata-mata diukur dari volume.
“Bukan soal tonnya. Satu ton dengan seribu ton sama kalau bawa penyakit. Satu kilo dengan satu juta kilo sama. Dampaknya besar, karena ini menyangkut psikologi dan semangat petani,” paparnya.
Menurutnya, masuknya komoditas pangan ilegal dapat memukul kepercayaan dan motivasi petani dalam negeri untuk terus berproduksi.
Ancaman Serius bagi Petani dan Produksi Nasional
Mentan Amran menilai praktik penyelundupan pangan sebagai ancaman serius bagi keberlanjutan produksi nasional dan kesejahteraan petani.
Ia menekankan bahwa Indonesia memiliki sekitar 160 juta petani serta 4–5 juta peternak yang tidak boleh dikorbankan demi kepentingan segelintir oknum.
“Masa mau korbankan 100 juta orang hanya karena 10 atau 20 orang? Ini tidak benar. Tidak boleh ada ampun,” jelasnya.
Ia menegaskan, perlindungan terhadap petani merupakan prioritas utama pemerintah dalam menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
Lebih lanjut, Mentan Amran mengingatkan bahwa Indonesia saat ini telah mencapai swasembada beras dan tengah memperkuat produksi berbagai pangan strategis lainnya.
Masuknya pangan ilegal, meski dalam jumlah kecil, dapat menimbulkan dampak psikologis yang besar bagi petani.
“Kalau petani tahu ada impor beras satu ton saja, dampaknya ke 29 juta petani beras dan keluarganya bisa 115 juta orang. Petani bisa berhenti, lalu impor lagi. Ini yang harus dijaga ketat,” ungkapnya.
Menurutnya, isu impor ilegal tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga memicu ketergantungan kembali pada impor.
Pengawasan Ketat Berlaku untuk Semua Komoditas
Mentan Amran menegaskan bahwa pengawasan ketat tidak hanya diterapkan pada komoditas bawang, tetapi juga pada beras, gula, dan pangan pokok strategis lainnya.
Ia mengaku telah menerima banyak laporan terkait penyelundupan pangan, pupuk ilegal, hingga mesin pertanian.
“Ini semua akan kita bongkar. Coba saja satu sampai dua minggu ke depan, kita bongkar semua,” tuturnya.
Langkah ini disebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menjaga rantai produksi pangan nasional.
Selain itu, Mentan Amran juga menyinggung bahaya laten penyakit hewan dan tumbuhan akibat praktik penyelundupan.
Ia mengingatkan pengalaman pahit masuknya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang pernah menimbulkan kerugian besar bagi peternak.
“Satu atau dua ekor ternak terjangkit bisa merusak jutaan ekor ternak. Kerugiannya bukan negara, tapi petani. Bisa ratusan triliun. Ini nyata dan pernah terjadi,” ucapnya.
Menurutnya, ancaman penyakit akibat impor ilegal harus menjadi perhatian serius semua pihak.
Mentan Amran menegaskan bahwa penentuan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelundupan akan sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum.
Namun, ia memastikan Kementerian Pertanian akan berada di garis depan dalam menjaga kedaulatan pangan nasional.
“Ini bukan soal hari ini, tapi dampaknya ke depan. Dan saya tidak akan berhenti sampai praktik-praktik seperti ini benar-benar dihentikan,” tandasnya.
Pemerintah berkomitmen memastikan praktik impor ilegal pangan tidak lagi mengancam petani dan masa depan pertanian Indonesia.
