Shell Cs Akan Berkolaborasi dengan Pertamina, Ini Penjelasan Menteri ESDM
adainfo.id – Kebijakan energi nasional kembali mendapat sorotan publik setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengumumkan bahwa SPBU swasta seperti Shell Indonesia, BP AKR, Vivo, dan ExxonMobil menyatakan kesediaannya mengimpor bahan bakar minyak (BBM) melalui PT Pertamina (Persero).
Langkah ini ditempuh sebagai solusi atas kelangkaan pasokan BBM yang sempat terjadi beberapa waktu lalu.
Menurut Bahlil, skema impor akan dilakukan dengan format base fuel, yaitu bahan bakar dengan kadar oktan murni tanpa tambahan aditif.
Setelah tiba di Indonesia, bahan bakar tersebut akan dicampur sesuai formula di masing-masing SPBU.
“Mereka setuju untuk kolaborasi dengan Pertamina, syaratnya adalah harus berbasis base fuel, artinya belum bercampur-campur,” terang Bahlil dikutip Sabtu (20/09/2025).
“Jadi produknya saja nanti dicampur di masing-masing tangki di SPBU masing-masing. Ini juga sudah disetujui, ini solusi,” tambah Bahlil.
Joint Survey untuk Pastikan Kualitas
Tidak hanya soal distribusi, kualitas BBM impor juga akan diawasi bersama.
SPBU swasta dan Pertamina akan melakukan survei bersama (joint survey) sebelum pengiriman dilakukan.
Tujuannya agar tidak ada perbedaan standar mutu serta menjamin bahwa produk yang masuk sesuai spesifikasi.
“Agar tidak ada dusta di antara kita menyangkut kualitas, juga disepakati untuk melakukan dengan joint surveyor,” tutur Bahlil.
Ia menambahkan, setiap pengiriman BBM akan diperiksa oleh surveyor independen yang disepakati bersama.
“Jadi barang belum berangkat, ada surveyor yang sama-sama disetujui di sana untuk dilakukan,” beber Bahlil.
Mekanisme Harga BBM Impor
Selain kualitas, hal lain yang menjadi perhatian adalah mekanisme harga.
Bahlil menegaskan bahwa transaksi antara Pertamina dan SPBU swasta dilakukan secara business-to-business (B2B).
Harga BBM akan mengacu pada Indonesian Crude Price (ICP) atau harga rata-rata minyak mentah Indonesia. Dengan demikian, tidak ada pihak yang dirugikan.
“Sekalipun Pertamina yang diberikan tugas, tetapi kita juga ingin harus fair. Nggak boleh ada yang dirugikan,” ucap Bahlil.
“Kita ingin swasta maupun Pertamina harus sama-sama cengli,” imbuh Bahlil.
Kementerian ESDM juga mencatat bahwa Pertamina Patra Niaga masih memiliki sisa kuota impor sebesar 34 persen atau sekitar 7,52 juta kiloliter.
Angka ini dinilai cukup untuk memenuhi tambahan alokasi kebutuhan SPBU swasta hingga akhir tahun 2025.
Adapun alokasi tambahan yang sudah dihitung untuk SPBU swasta mencapai 571.748 kiloliter.
Dengan kuota yang masih besar, pemerintah optimistis pasokan BBM di dalam negeri tetap aman dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga Desember 2025.
Kolaborasi Pemerintah dan Swasta
Keputusan untuk membuka akses impor BBM melalui Pertamina dipandang sebagai bentuk sinergi.
Sinergi tersebut dimaksudkan antara BUMN energi dan perusahaan swasta internasional.
Selain meningkatkan kepastian pasokan, kebijakan ini juga mendorong terciptanya persaingan sehat.
Persaingan sehat itu yakni antar SPBU dalam memberikan layanan terbaik kepada konsumen.
Kolaborasi ini pun akan mengurangi risiko gejolak harga dan kelangkaan BBM yang kerap dikhawatirkan masyarakat.
