SPMB 2025 Kabupaten Cirebon: Ribuan Siswa Terancam Tak Tertampung di Sekolah Negeri

adainfo.id – Pemerintah Kabupaten Cirebon menegaskan komitmennya untuk melaksanakan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMP Tahun Ajaran 2025 secara transparan, adil, dan bebas dari intervensi. Namun, komitmen tersebut dibayangi oleh tantangan serius. Lebih dari 16 ribu lulusan SD/MI terancam tidak tertampung di SMP negeri.

Menurut data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, dari total 38.248 lulusan SD dan MI, hanya 22.292 siswa yang dapat ditampung oleh 80 SMP negeri yang tersedia. Artinya, sekitar 15.956 lulusan harus mencari alternatif pendidikan di 142 SMP swasta atau madrasah.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, H. Ronianto, menyampaikan bahwa tahun ini pihaknya memperketat integritas dalam pelaksanaan SPMB.

Setiap panitia dan kepala sekolah telah menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen untuk menutup celah praktik “titip-menitip” yang selama ini menjadi isu klasik dalam proses seleksi siswa baru.

“Kami ingin proses seleksi ini bersih. Tidak ada intervensi, tidak ada jalur belakang. Semua berdasarkan regulasi yang adil dan terbuka,” tegas Ronianto, Kamis (19/6/2025).

Zonasi Domisili Lokal Jadi Penentu Tahap Kedua

Tahun ini, kebijakan zonasi diperketat dengan memprioritaskan siswa yang berdomisili di desa atau kelurahan yang sama dengan sekolah tujuan. Pendekatan ini diambil sebagai bentuk pemerataan akses pendidikan, sekaligus menanggapi aspirasi masyarakat yang ingin sekolah lebih dekat dari rumah.

Namun, kebijakan ini juga berpotensi menimbulkan ketimpangan, terutama bagi siswa yang tinggal di perbatasan zona sekolah.

“Kebijakan ini lahir dari aspirasi masyarakat yang ingin lebih dekat ke sekolah. Tapi kami sadar, ini bisa menimbulkan tantangan baru,” jelas Ronianto.

Jadwal dan Kuota SPMB SMP 2025

Pelaksanaan SPMB tahun ini dibagi menjadi dua tahap:

• Tahap 1: 25–28 Juni 2025
  (Pengumuman: 30 Juni 2025)

• Tahap 2: 3–8 Juli 2025
  (Pengumuman: 9 Juli 2025)

Sementara itu, kuota penerimaan siswa dibagi ke dalam beberapa jalur:

• Afirmasi tidak mampu: 19%

• Afirmasi disabilitas: 1%

• Prestasi akademik: 20%

• Prestasi non-akademik: 10%

• Perpindahan tugas orang tua: 2,5%

• Anak guru/tenaga pendidik: 2,5%

• Domisili lokal (tahap 2): 45%

Sekolah Swasta dan Madrasah Jadi Alternatif Setara

Ronianto menegaskan, meski keterbatasan daya tampung SMP negeri menjadi masalah serius, masyarakat diminta tidak terpaku hanya pada sekolah negeri. Ia mengajak orang tua untuk melihat sekolah swasta dan madrasah sebagai pilihan pendidikan yang juga memiliki kualitas.

“Banyak SMP swasta yang sekarang kualitasnya tak kalah. Madrasah juga berkembang luar biasa. Yang terpenting anak-anak kita tetap sekolah,” ucapnya.

Pemkab Cirebon juga terus menjalin koordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) dan pengelola sekolah swasta untuk memastikan lulusan SD/MI yang tidak tertampung tetap memiliki akses pendidikan, termasuk menjajaki program beasiswa atau subsidi pendidikan.

SPMB tahun ini bukan hanya tentang seleksi administratif. Di balik angka dan kuota, tersimpan isu keadilan sosial, hak atas pendidikan, dan kesetaraan kesempatan. Setiap anak di Kabupaten Cirebon berhak mendapatkan akses pendidikan tanpa hambatan ekonomi atau wilayah.

“Transparansi adalah langkah awal. Yang kami jaga adalah komitmen, agar tidak ada satu pun anak Cirebon yang tertinggal karena sistem,” pungkas Ronianto.

Catatan Penting untuk Orang Tua dan Calon Siswa:

• Persiapkan dokumen secara lengkap sejak awal.

• Pahami sistem zonasi dan prioritas penerimaan.

• Jangan ragu mempertimbangkan sekolah swasta atau madrasah.

• Ikuti jadwal dan prosedur resmi dari Dinas Pendidikan.

Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah jangka panjang bagi Pemkab Cirebon untuk merumuskan solusi strategis, termasuk kemungkinan menambah unit sekolah negeri, membangun ruang kelas baru, atau memperkuat dukungan terhadap sekolah non-negeri.