Stabilitas Harga Jadi Prioritas, Inflasi Jakarta 2026 Ditargetkan Lebih Rendah
adainfo.id – Dinamika perekonomian Jakarta saat memasuki tahun 2026 mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi, terutama dalam menjaga stabilitas harga di tengah tantangan ekonomi global dan nasional.
Pemprov DKI menegaskan komitmennya untuk mengendalikan inflasi agar tetap berada di bawah target nasional, seiring dengan upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi ibu kota.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi menargetkan inflasi Jakarta tahun 2026 berada di bawah sasaran pemerintah pusat, yakni 2,5 persen dengan rentang plus minus 1 persen.
Target tersebut dinilai realistis seiring dengan pengalaman Jakarta dalam menjaga stabilitas harga melalui koordinasi lintas sektor yang solid.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan optimisme tersebut dengan menekankan peran penting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sebagai garda terdepan pengendalian harga.
“Target Pemerintah DKI Jakarta di tahun 2026 tetap menargetkan inflasinya lebih rendah daripada yang dipatok oleh Pemerintah Pusat, yaitu 2,5 plus minus 1 persen. Kami yakin bisa mencapai itu dengan kerja sama yang baik di tim TPID,” papar Pramono dikutip Sabtu (07/02/2026).
Menurut Pramono, kolaborasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, pelaku usaha, serta instansi terkait menjadi kunci utama menjaga stabilitas inflasi, terutama dalam mengantisipasi lonjakan harga komoditas pangan dan kebutuhan pokok.
Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Lampaui Nasional
Optimisme Pemprov DKI dalam menekan inflasi juga ditopang oleh kinerja ekonomi Jakarta yang menunjukkan tren positif.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Jakarta tercatat mencapai 5,21 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 5,11 persen.
Bahkan, pada kuartal keempat 2025, ekonomi Jakarta melesat hingga 5,71 persen, mencerminkan daya tahan dan resiliensi ekonomi daerah di tengah tekanan global.
Pramono menjelaskan bahwa pertumbuhan tersebut tidak lepas dari kebijakan strategis Pemprov DKI dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya pada momen Natal dan Tahun Baru.
“Sehingga secara signifikan memberikan kontribusi untuk pertumbuhan Jakarta yang di triwulan ketiga mengalami pertumbuhan mendekati lima persen dan ini jauh di atas lima persen,” ungkap Pramono.
Selama periode tersebut, berbagai program stimulus dan insentif berhasil mendorong aktivitas konsumsi masyarakat, dengan nilai transaksi tercatat mencapai Rp15,25 triliun.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi Jakarta pada 2025 didorong oleh kinerja sejumlah sektor strategis.
Sektor akomodasi serta makanan dan minuman menjadi salah satu motor utama, seiring dengan kebijakan insentif pajak yang diberikan Pemprov DKI kepada pelaku usaha.
Kemudian, sektor transportasi dan pergudangan juga mencatat pertumbuhan signifikan, sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas distribusi barang.
Pemprov DKI menilai keberlanjutan sektor-sektor ini menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga barang di Jakarta.
Pramono menyebutkan bahwa kontribusi Jakarta terhadap Produk Domestik Bruto nasional sepanjang 2025 mencapai 16,61 persen, menunjukkan peran strategis ibu kota sebagai penggerak utama perekonomian nasional.
Peran TPID dalam Mengawal Inflasi 2026
Pengendalian inflasi Jakarta tidak lepas dari peran aktif Tim Pengendalian Inflasi Daerah.
TPID Jakarta dinilai memiliki pengalaman dan mekanisme kerja yang relatif matang dalam mengantisipasi tekanan inflasi, baik yang bersumber dari sisi permintaan maupun penawaran.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Iwan Setiawan, mengapresiasi kepemimpinan Pemprov DKI yang dinilai mampu membawa perekonomian Jakarta keluar dari tekanan pada kuartal ketiga 2025.
“Ini merupakan suatu momentum yang sangat baik. Dan itu kita lihat kita bisa keluar dari masa krisis ya, boleh dikatakan di Q3 itu ya, tumbuh di bawah lima persen, sekarang bisa melompat 5,71 persen,” tutur Iwan.
Menurut Iwan, capaian tersebut menjadi fondasi kuat bagi Jakarta untuk memasuki 2026 dengan optimisme yang terukur, baik dari sisi pertumbuhan maupun pengendalian inflasi.
Iwan menilai kondisi tersebut menunjukkan resiliensi perekonomian Jakarta yang mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan, mulai dari fluktuasi harga global hingga tekanan permintaan domestik.
Kendati demikian, tantangan 2026 tetap perlu diantisipasi, terutama potensi kenaikan harga pangan akibat faktor cuaca, distribusi, serta dinamika geopolitik global yang berpotensi memengaruhi rantai pasok.
Dalam konteks ini, peran TPID menjadi semakin krusial untuk memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta stabilitas harga di tingkat konsumen.
Sinergi Daerah dan Bank Indonesia
Kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta dan Bank Indonesia menjadi salah satu kekuatan utama dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga.
Iwan menegaskan bahwa sinergi tersebut akan terus diperkuat pada 2026.
“Insya Allah akan mengawal juga pertumbuhan ekonomi di tahun 2026 dan menjaga inflasi tetap terkendali di dalam range 2,5 persen plus minus satu persen,” tutup Iwan.
Pemprov DKI menilai pengendalian inflasi bukan semata-mata soal angka, melainkan berkaitan langsung dengan daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
Stabilitas harga diharapkan dapat menjaga konsumsi rumah tangga tetap tumbuh, sekaligus mendukung iklim usaha yang kondusif.
Dengan target inflasi yang lebih rendah dari nasional, Pemprov DKI berupaya memastikan Jakarta tetap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang stabil, inklusif, dan berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang.
