Supian Suri Rombak 136 ASN Depok, Target Infrastruktur dan Layanan Publik Dipercepat
adainfo.id – Wali Kota Depok Supian Suri merombak jajaran birokrasi Pemerintah Kota Depok dengan melantik 136 Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk 18 pejabat Eselon II setingkat kepala dinas, Kamis (15/1/2026).
Langkah strategis ini dilakukan untuk mempercepat pencapaian target pembangunan daerah di tengah keterbatasan waktu dan tingginya ekspektasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Supian Suri menegaskan, pelantikan dan rotasi jabatan bukan sekadar pergantian posisi, melainkan bagian dari strategi penyegaran organisasi dan optimalisasi kinerja perangkat daerah.
“Ya pasti upaya kita melakukan rotasi ini sebagai penyegaran. Yang kedua, harapan-harapan terhadap target-target yang ingin kita capai karena waktu kita sangat mepet untuk mewujudkan harapan masyarakat Kota Depok,” ujar Supian Suri.
Ia meyakini, susunan pejabat baru yang dilantik mampu mempercepat realisasi program prioritas di berbagai sektor pembangunan.
“Saya meyakini insya Allah dengan formasi yang baru banyak hal yang bisa kita maksimalkan. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada pejabat yang pada jabatan sebelumnya sudah bekerja sangat maksimal, dan kini kita lakukan penyegaran untuk menjalankan jabatan-jabatan yang baru,” katanya.
Sejumlah Jabatan Masih Kosong, Pemkot Siapkan Open Bidding
Dalam rotasi tersebut, Supian Suri mengakui masih terdapat beberapa jabatan strategis yang belum terisi secara definitif, di antaranya Kepala Dinas PUPR, DLHK, dan BKPSDM.
Namun demikian, ia memastikan pengisian jabatan tersebut akan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Nanti mungkin kita akan open bidding atau melakukan upaya lain. Kita akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan BKN terhadap kekosongan jabatan ini,” jelasnya.
Untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan optimal, jabatan-jabatan yang kosong sementara diisi oleh pelaksana tugas.
“Sementara kita akan PLT-kan kepada sekretaris dinas masing-masing untuk posisi jabatan yang kosong,” tambahnya.
Supian Suri menegaskan bahwa seluruh pejabat yang baru dilantik tidak otomatis aman dari evaluasi.
Pemerintah Kota Depok akan melakukan penilaian kinerja secara berkala, terutama dalam enam bulan pertama masa jabatan.
“Yang pasti, ini akan kami evaluasi enam bulan. Misalnya terkait Dinas Rumkim, ini punya tanggung jawab besar,” ujarnya.
Evaluasi ini bertujuan memastikan setiap perangkat daerah benar-benar bekerja sesuai target dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara konkret.
Infrastruktur Jadi Fokus Utama Pemerintahan
Dalam kesempatan tersebut, Supian Suri juga menyoroti sejumlah proyek strategis yang menjadi prioritas pemerintahannya, khususnya di sektor infrastruktur.
Salah satunya adalah pembebasan lahan Jalan Raya Abdul Wahab yang akan menjadi kelanjutan pembangunan Jalan Enggram dan Jalan Pemuda.
“Kita punya tanggung jawab membebaskan Jalan Raya Abdul Wahab. Setelah Enggram dan Pemuda beres, Jalan Abdul Wahab menjadi target, karena tidak cukup hanya membebaskan lahan Pemuda dan Enggram,” katanya.
Selain itu, pembangunan underpass Citayam juga menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan pembebasan lahan serta peran strategis Dinas Perumahan dan Permukiman (Rumkim).
“Begitu juga dengan PUPR, banyak tugas pembangunan Jalan Enggram dan Pemuda yang menjadi tanggung jawab dinas tersebut,” lanjutnya.
Pendidikan dan PAUD Jadi Tanggung Jawab Penting
Tak hanya infrastruktur, Supian Suri turut menekankan pentingnya sektor pendidikan, khususnya optimalisasi pendidikan anak usia dini sebagai bagian dari program wajib belajar.
“Dinas Pendidikan hari ini memiliki tanggung jawab terhadap PAUD sebagai bagian dari belajar 13 tahun. PAUD dan TKRA yang ada di Kota Depok harus kita maksimalkan,” tegasnya.
Ia berharap seluruh perangkat daerah mampu bersinergi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
Selain itu, Supian Suri juga mengakui bahwa tantangan fiskal Pemerintah Kota Depok tidak ringan, terutama akibat berkurangnya dana transfer daerah dari pemerintah pusat.
“Di satu sisi ada pengurangan dana transfer daerah yang tidak kecil, sementara di sisi lain harapan masyarakat Depok sangat besar, khususnya terkait infrastruktur,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Pemkot Depok akan melakukan penyesuaian anggaran dengan memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat, terutama pembangunan infrastruktur.
“Kita harus mengalokasikan anggaran yang sangat besar sehingga pasti ada pengurangan pada anggaran-anggaran sebelumnya di masing-masing perangkat daerah. Prioritas kebutuhan Kota Depok, khususnya infrastruktur, menjadi tanggung jawab utama saya,” pungkasnya.
