Survei LSVinus: Hanya 39% Warga Depok Puas atas 100 Hari Kinerja Supian-Chandra

Adainfo.id – Lembaga Studi Visi Nusantara (LSVinus) merilis hasil survei tingkat kepuasan masyarakat Kota Depok terhadap 100 hari kinerja pemerintahan Wali Kota Supian Suri dan Wakil Wali Kota Chandra Rahmansyah. Hasilnya mencengangkan: hanya 39,05 persen warga yang menyatakan puas, sementara 60,95 persen menyatakan tidak puas.

Survei ini dilakukan dengan metodologi wawancara langsung kepada 800 responden dari berbagai latar belakang, rentang usia, dan wilayah se-Kota Depok. Temuan ini menjadi peringatan keras (warning) bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan pembenahan, khususnya dalam aspek eksekusi kebijakan, tata kelola birokrasi, dan relasi dengan lembaga legislatif.

“Take Off-nya Berat, Masyarakat Cemas dengan Pilotnya”

Yusftriadi, Founder LSVinus yang akrab disapa Kang Yus, menyampaikan dalam keterangan persnya bahwa hasil survei ini mengindikasikan tingkat kepercayaan publik yang sangat rendah terhadap kepemimpinan baru di Depok.

“Kalau dianalogikan ke sebuah rapor, warnanya kuning cerah. Kalau diibaratkan pesawat, take off-nya berat. Artinya masyarakat masih cemas dengan pilotnya,” ujar Kang Yus.

Ia menambahkan bahwa angka 39 persen bukan sekadar angka statis, melainkan refleksi dari ketidakpuasan struktural yang muncul dari berbagai lapisan masyarakat. Banyak yang merasa instruksi pimpinan tidak sampai ke level bawah, dan terjadi disfungsi koordinasi antar perangkat daerah.

Evaluasi Seratus Hari: Jangan Anti-Kritik

Kang Yus menekankan bahwa hasil survei ini seharusnya menjadi bahan evaluasi terbuka bagi para pemangku kebijakan. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak alergi terhadap kritik dan angka survei, karena hal itu bisa menjadi cikal bakal lahirnya pemerintahan otoriter yang menutup diri terhadap suara publik.

“Jangan anti hasil survei. Kalau tidak direspons, akan lahir otokrasi. Angka itu bicara tentang suara rakyat,” tegasnya.

Disfungsi Pemerintahan dan DPRD Jadi Sorotan

Menurut analisis LSVinus, ketidakpuasan publik tidak hanya tertuju pada sosok Wali Kota dan Wakil Wali Kota, melainkan juga pada kinerja perangkat daerah dan DPRD Kota Depok. Salah satu penyebab utama rendahnya kepuasan publik adalah gagalnya instruksi Wali Kota dijalankan oleh struktur birokrasi di lapangan.

“Pemerintahan berjalan tidak linier. Atasan bicara A, di bawah menjalankan B. Ini masalah serius dalam birokrasi,” jelas Kang Yus.

Selain itu, DPRD Kota Depok juga dinilai kurang maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasan, sehingga berbagai kebijakan Pemkot yang tidak efektif tidak segera dikoreksi secara sistematis.

Masyarakat Nilai Pemerintahan Tak Berubah: “Cuma Ganti Orang, Bukan Sistem”

Salah satu temuan menarik dari survei ini adalah munculnya narasi dari masyarakat bahwa pergantian kepemimpinan di Depok hanya bersifat simbolik, tanpa ada perubahan fundamental dalam pendekatan pemerintahan.

“Masyarakat menilai, ini hanya sekadar ganti rezim. Bahkan Wali Kota sekarang dulunya bagian dari pemerintahan lama. Jadi, publik merasa percuma saja,” ungkap Kang Yus.

Kondisi ini menunjukkan bahwa publik tidak lagi menaruh harapan pada perubahan kosmetik, tetapi menuntut perubahan struktural dan reformasi birokrasi yang nyata.

Rekomendasi LSVinus: Perkuat Birokrasi, Tegaskan Visi, dan Bangun Komunikasi Publik

Berdasarkan hasil survei dan analisis lanjutan, LSVinus memberikan beberapa rekomendasi strategis bagi Wali Kota Supian Suri dan jajarannya:

1. Perkuat komunikasi internal birokrasi, agar seluruh instruksi dapat dijalankan dengan konsisten dari pusat ke wilayah.

2. Tegaskan visi dan program prioritas, agar masyarakat dapat melihat arah pembangunan yang konkret dan terukur.

3. Bangun komunikasi publik yang aktif dan terbuka, sehingga warga merasa dilibatkan dan diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi.

4. Dorong DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara lebih independen, demi terciptanya check and balance yang sehat dalam sistem pemerintahan lokal.

100 hari adalah waktu yang singkat, tetapi cukup untuk memberikan kesan awal yang membekas di benak masyarakat. Pemerintahan Supian-Chandra di Kota Depok kini menghadapi tuntutan besar untuk membuktikan komitmennya, bukan sekadar melanjutkan estafet kekuasaan lama.

Hasil survei LSVinus jelas menjadi alarm yang tidak boleh diabaikan. Jika tidak segera direspon dengan perbaikan nyata dan strategi komunikasi yang baik, tingkat kepercayaan publik bisa terus menurun, dan berujung pada melemahnya legitimasi politik pemerintahan.

Depok butuh perubahan, bukan sekadar pergantian wajah. Masyarakat sudah bicara, kini giliran pemerintah mendengarkan dan bertindak.