Tata Kelola RW 15 Sukamaju Depok Dipuji Anggota DPRD Jabar, Pendidikan Jadi Sorotan
adainfo.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Iwan Koswara, mengapresiasi tata kelola pemerintahan di lingkungan RW 15, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, saat melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2026, Jumat (13/02/26).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap efektivitas pelayanan publik di tingkat akar rumput.
Dalam kunjungan tersebut, Iwan menilai sinergisitas antara pengurus lingkungan dan pihak kelurahan telah berjalan efektif sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat tersampaikan secara optimal.
Kehadiran unsur RW dan perwakilan kelurahan dinilai mencerminkan koordinasi yang solid dalam menyerap aspirasi warga.
“RW 15 ini menjadi titik pengawasan kita siang ini. Dengan hadirnya Pak RW dan perwakilan kelurahan, ini menunjukkan bahwa mereka juga punya andil dalam menyerap aspirasi, bukan hanya dewan saja,” ujar Iwan.
Minim Keluhan, Indikator Tata Kelola Efektif
Dialog langsung dengan warga menjadi bagian penting dalam agenda pengawasan tersebut.
Iwan menyampaikan bahwa minimnya keluhan krusial dari masyarakat menjadi indikator keberhasilan komunikasi dan koordinasi di tingkat lingkungan.
Menurutnya, persoalan administratif maupun pelayanan publik di RW 15 relatif dapat diatasi melalui komunikasi yang terbuka antara warga dan pengurus lingkungan.
“Artinya persoalan penyelenggaraan pemerintah di RW 15, khususnya di Sukamaju, ini sudah berjalan baik. Miskomunikasi juga tidak ada,” ucap Iwan.
Ia menambahkan bahwa pola komunikasi yang terbangun di wilayah tersebut patut menjadi contoh bagi lingkungan lain.
Penguatan kapasitas pengurus lingkungan serta keterbukaan informasi dinilai berperan besar dalam mencegah munculnya persoalan yang berlarut-larut.
Kegiatan pengawasan ini sekaligus menegaskan peran DPRD dalam memastikan program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai perencanaan.
Fungsi kontrol legislatif menjadi instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas tata kelola pemerintahan.
Sinergi RW dan Kelurahan
Iwan menilai keberhasilan tata kelola di RW 15 tidak terlepas dari peran aktif pengurus RW yang menjalin komunikasi intensif dengan pihak kelurahan.
Sinergi tersebut mempermudah penyelesaian persoalan administratif dan pelayanan dasar.
Dalam konteks pemerintahan daerah, RW memiliki peran strategis sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menjembatani kebutuhan masyarakat.
Komunikasi dua arah yang berjalan baik memungkinkan aspirasi warga tersampaikan secara cepat dan tepat.
Kehadiran perwakilan kelurahan dalam agenda pengawasan juga menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga kualitas pelayanan publik.
Koordinasi lintas unsur ini dinilai memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Aspirasi Pendidikan Mengemuka
Meski secara umum tata kelola pemerintahan dinilai berjalan baik, aspirasi terkait fasilitas pendidikan menjadi sorotan utama dalam dialog bersama warga.
Ketua RW 15 Kelurahan Sukamaju, Edi Sutjipto, menyampaikan kebutuhan mendesak akan kehadiran sekolah menengah pertama negeri di wilayah tersebut.
“Masalahnya lebih ke pendidikan. Di Sukamaju belum ada SMP negeri, padahal jumlah lulusan SD setiap tahun cukup banyak. Akhirnya mereka harus mencari sekolah yang jauh, atau masuk ke swasta,” ungkap Edi.
Menurut Edi, setiap tahun jumlah lulusan sekolah dasar di Sukamaju cukup signifikan.
Ketiadaan SMP negeri memaksa sebagian siswa mencari sekolah di wilayah lain yang jaraknya relatif jauh.
Sementara sebagian lainnya memilih sekolah swasta dengan biaya yang lebih tinggi.
Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan tersendiri bagi warga, terutama dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.
Akses pendidikan negeri yang terbatas berpotensi memengaruhi pemerataan kesempatan belajar.
Harapan Perencanaan Pembangunan
Aspirasi pembangunan SMP negeri di Sukamaju diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah ke depan.
Pengawasan yang dilakukan di tingkat lingkungan menjadi bagian dari proses identifikasi kebutuhan riil masyarakat.
Kebutuhan infrastruktur pendidikan menjadi isu strategis dalam pembangunan daerah.
Pemerataan fasilitas pendidikan negeri dinilai penting untuk memastikan seluruh warga memiliki akses yang setara terhadap layanan pendidikan berkualitas.
Dalam konteks Kota Depok, pertumbuhan jumlah penduduk dan peningkatan jumlah peserta didik setiap tahun memerlukan perencanaan yang terukur.
Ketersediaan sekolah negeri menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan sektor pendidikan.
Peran DPRD dalam Pengawasan Anggaran
Kunjungan pengawasan Tahun Anggaran 2026 ini menegaskan peran DPRD dalam memastikan alokasi anggaran daerah tepat sasaran.
Pentingnya pengawasan langsung ke lapangan guna memperoleh gambaran faktual kondisi masyarakat pun perlu dilakukan.
Melalui dialog langsung, legislator dapat memahami kebutuhan prioritas yang tidak selalu terlihat dalam laporan administratif.
Pendekatan partisipatif ini dinilai efektif dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
Selain itu, penting juga untuk menjaga komunikasi yang terbuka antara pemerintah daerah dan masyarakat.
Keberhasilan tata kelola pemerintahan sangat bergantung pada sinergi dan kepercayaan publik.
Aspirasi pembangunan SMP negeri di Sukamaju kini menjadi perhatian dalam agenda pengawasan DPRD Jabar, seiring upaya meningkatkan kualitas dan pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat.
