Teguh Soroti Infrastruktur Rusak hingga Investasi Mandek di Kabupaten Cirebon
adainfo.id – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Teguh Rusiana Merdeka, melontarkan kritik tajam terhadap Pemerintah Kabupaten Cirebon terkait sejumlah persoalan mendasar yang masih membelenggu wilayah Cirebon Timur.
Kritik tersebut dilontarkan Teguh dalam agenda Reses Ketiga Tahun 2025, Selasa (22/7/2025), dirinya menyoroti lima isu utama; jalan rusak, irigasi terbengkalai, perizinan investasi yang lamban, pengangguran lokal, serta lemahnya sinergi antarinstansi pemerintahan.
Jalan Rusak, Ekonomi Lokal Lumpuh
Menurut Teguh, kondisi jalan penghubung antarwilayah di Cirebon Timur kian memprihatinkan.
Infrastruktur jalan yang rusak parah bukan hanya memperlambat aktivitas harian warga, tetapi juga menghambat distribusi hasil pertanian dan komoditas lokal lainnya.
“Wajar kalau masyarakat mendesak perbaikan jalan. Di Cirebon Timur, akses transportasi itu soal hidup-matinya roda ekonomi warga,” tegas Teguh di hadapan tokoh masyarakat dan konstituennya.
Kerusakan jalan paling banyak ditemukan di jalur penghubung desa ke kecamatan, termasuk beberapa akses ke kawasan industri yang seharusnya menopang pertumbuhan ekonomi daerah.
Krisis Irigasi dan Minimnya Alat Pertanian
Isu pertanian pun turut menjadi perhatian. Teguh menilai, lemahnya pengelolaan irigasi berdampak langsung terhadap penurunan produktivitas petani.
Salah satu daerah terdampak adalah Pangenan, yang bergantung pada Bendungan Cimanis namun tidak mendapat perawatan optimal.
“Kalau ini terus diabaikan, ketahanan pangan kita yang terancam,” katanya.
Tak hanya irigasi, petani juga mengeluhkan kurangnya bantuan alat pertanian modern yang seharusnya sudah menjadi prioritas dalam program ketahanan pangan.
Perizinan Lambat, Investor Mundur
Teguh mengungkapkan bahwa proses perizinan investasi di kawasan industri Cirebon Timur berjalan sangat lambat.
Padahal, sejumlah investor sudah menyatakan kesiapannya untuk membuka usaha di wilayah tersebut.
“Investor sudah siap, lahannya ada. Tapi karena sistem perizinannya lambat, mereka mundur,” ungkapnya.
Lambannya pelayanan birokrasi ini menjadi pukulan berat bagi iklim investasi lokal yang sebenarnya potensial untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah).
Warga Sekitar Pabrik Tak Terserap
Persoalan ketenagakerjaan menjadi catatan serius berikutnya.
Teguh menilai banyak pabrik besar berdiri di dekat permukiman warga, namun tenaga kerja lokal justru tidak terserap secara optimal. Ia menuding pengelolaan Balai Latihan Kerja (BLK) yang tidak relevan dengan kebutuhan industri menjadi faktor utama.
“Kalau BLK dikelola serius dan disesuaikan dengan kebutuhan industri, tidak ada alasan perusahaan menolak tenaga kerja lokal,” ujarnya.
Legislatif Siap Kawal, Tapi Butuh Kemauan Eksekutif
Teguh menekankan bahwa seluruh masalah ini hanya bisa diselesaikan bila terdapat sinergi antara legislatif dan eksekutif.
Ia menyayangkan kurangnya komunikasi lintas lembaga yang menyebabkan banyak program mandek di tengah jalan.
“Kami di DPRD siap mengawal lewat fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi. Tapi kalau komunikasi tidak jalan, PR ini akan terus terbengkalai,” tandasnya.
Kritik Teguh dalam forum reses ini disambut positif oleh masyarakat yang hadir. Mereka berharap suara-suara seperti ini tidak hanya menjadi wacana, melainkan disertai aksi nyata dan perbaikan struktural dalam waktu dekat.
