Underpass Citayam Segera Dibangun, Pemda dan Pemprov Berbagi Peran
adainfo.id – Upaya mengatasi persoalan kemacetan kronis di wilayah perbatasan Kota Depok dan Kabupaten Bogor memasuki fase baru.
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat resmi menyepakati rencana pembangunan underpass Citayam sebagai solusi jangka panjang atas kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut.
Kesepakatan itu disampaikan langsung oleh Wali Kota Depok, Supian Suri, setelah penandatanganan kerja sama lintas daerah yang turut melibatkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Bupati Bogor Rudy Susmanto.
Proyek ini direncanakan mulai direalisasikan pada tahun 2027 dan menjadi salah satu proyek infrastruktur strategis di wilayah penyangga Jakarta.
Jalan Raya Citayam selama ini dikenal sebagai salah satu titik kemacetan terpadat.
Arus kendaraan dari dua daerah bertemu di jalur yang sama, diperparah dengan perlintasan sebidang dan tingginya aktivitas masyarakat di kawasan tersebut.
Supian Suri menyebut, pembangunan underpass Citayam menjadi jawaban atas keluhan masyarakat yang selama bertahun-tahun harus menghadapi kemacetan, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari.
“Warga Depok yang saya cintai, alhamdulillah saya baru saja menandatangani kesepakatan bersama Bupati Bogor dan Gubernur Jawa Barat terkait rencana pembangunan underpass Citayam yang akan menghubungkan Kota Depok dan Kabupaten Bogor,” ujar Supian Suri dikutip Jumat (06/02/2026).
Pembagian Peran Antar Pemerintah Daerah
Dalam kesepakatan tersebut, pembagian tanggung jawab antar Pemerintah Daerah (Pemda) telah ditetapkan secara rinci.
Pemkot Depok dan Pemkab Bogor akan bertanggung jawab dalam proses pembebasan lahan di wilayah masing-masing, sementara pembangunan fisik underpass akan didanai oleh Pemprov Jawa Barat.
Supian Suri menegaskan bahwa kolaborasi ini menjadi kunci utama agar proyek dapat berjalan sesuai rencana dan tidak terhambat persoalan kewenangan.
“Pemerintah Kota Depok akan melakukan pembebasan lahan untuk keperluan underpass Jalan Raya Citayam. Hal yang sama juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor di wilayahnya masing-masing. Insyaallah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengalokasikan anggaran pembangunan fisik underpass yang direncanakan mulai tahun 2027,” jelas Supian Suri.
Supian Suri berharap seluruh tahapan proyek, mulai dari perencanaan teknis, pembebasan lahan, hingga pelaksanaan konstruksi, dapat berjalan lancar tanpa kendala berarti.
Ia menekankan pentingnya dukungan masyarakat agar proyek strategis ini dapat direalisasikan tepat waktu.
Menurut Supian Suri, pembangunan underpass Citayam tidak hanya berdampak pada kelancaran lalu lintas, tetapi juga meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di Depok dan Bogor.
“Mohon doa dari seluruh warga Depok agar ikhtiar ini berjalan lancar. Mudah-mudahan pembangunan underpass Citayam benar-benar dapat mengurai kemacetan, khususnya di Jalan Raya Citayam yang menjadi batas antara Kota Depok dan Kabupaten Bogor,” tutur Supian Suri.
Konektivitas Depok–Bogor Jadi Prioritas
Pembangunan underpass Citayam dipandang sebagai bagian dari strategi besar peningkatan konektivitas wilayah Depok–Bogor.
Jalur ini menjadi akses penting bagi masyarakat yang bekerja, bersekolah, dan beraktivitas lintas daerah setiap harinya.
Kemacetan yang berkepanjangan selama ini tidak hanya berdampak pada waktu tempuh, tetapi juga pada produktivitas dan kualitas hidup warga.
Dengan hadirnya underpass, arus lalu lintas diharapkan dapat mengalir lebih lancar tanpa hambatan persimpangan sebidang.
Dalam pertemuan yang sama, Pemkot Depok juga menyampaikan usulan percepatan pengoperasian exit Tol Cimanggis–Nagrak kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Exit tol tersebut dinilai memiliki peran penting dalam menunjang kelancaran mobilitas masyarakat dan mengurangi beban lalu lintas di jalan arteri.
Supian Suri menilai bahwa optimalisasi infrastruktur jalan tol harus berjalan seiring dengan pembangunan infrastruktur jalan non-tol seperti underpass dan flyover.
Komitmen Pemprov Jabar Dukung Proyek Infrastruktur
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan komitmen penuh Pemprov dalam mendukung proyek pembangunan underpass Citayam.
Dedi Mulyadi menyebut proyek ini sebagai salah satu prioritas infrastruktur yang akan dikerjakan secara terintegrasi dengan daerah.
“Ini adalah perjanjian antara Bupati Bogor dan Wali Kota Depok untuk melakukan pembebasan lahan pembangunan underpass Citayam. Pembebasan lahan dilakukan oleh pemerintah daerah, sementara pembangunan underpass akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujar Dedi Mulyadi.
Dedi Mulyadi menilai sinergi lintas pemerintah daerah menjadi contoh konkret bagaimana persoalan kemacetan dapat ditangani secara kolaboratif tanpa saling tumpang tindih kewenangan.
Selain underpass Citayam, Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa Pemprov Jawa Barat juga akan membangun flyover Bojonggede yang direncanakan mulai dilaksanakan pada tahun 2027.
Proyek ini diproyeksikan menjadi solusi tambahan untuk mengurai kemacetan di wilayah Bogor dan sekitarnya.
“Kita juga akan membangun flyover Bojonggede pada 2027. Jadi, dua proyek besar ini ditargetkan terwujud pada tahun yang sama, yakni underpass Citayam dan jembatan layang Bojonggede,” pungkas Dedi Mulyadi.
Pembangunan dua infrastruktur tersebut diharapkan saling melengkapi dalam menciptakan sistem transportasi yang lebih lancar di wilayah selatan Jakarta dan kawasan penyangga.
Underpass Citayam dan flyover Bojonggede dipandang sebagai proyek strategis dengan dampak jangka panjang.
Selain mengurai kemacetan, proyek ini juga diharapkan mampu mendukung pertumbuhan kawasan, meningkatkan aksesibilitas, dan mendorong pemerataan pembangunan antara Kota Depok dan Kabupaten Bogor.
Dengan perencanaan yang matang dan dukungan anggaran dari Pemprov Jawa Barat, proyek ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam penataan transportasi perkotaan di wilayah Jabodetabek bagian selatan.
