Polemik Usulan Gerbong KRL Wanita, Menteri PPPA Sampaikan Permintaan Maaf Secara Terbuka
adainfo.id – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas pernyataannya terkait usulan pemindahan gerbong wanita di KRL yang menuai polemik di tengah suasana duka akibat kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur.
Pernyataan tersebut disampaikan Arifah setelah mendapat respons luas dari masyarakat, khususnya ketika perhatian publik sedang tertuju pada penanganan korban kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa dan luka-luka.
Dalam keterangannya, ia mengakui bahwa waktu penyampaian usulan tersebut tidak tepat dan menimbulkan ketidaknyamanan di tengah situasi duka nasional.
“Pertama-tama saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas insiden kecelakaan kereta yang telah menimbulkan korban jiwa dan luka-luka. Hati dan doa kami bersama seluruh korban beserta keluarga yang ditinggalkan,” ujar Arifah dikutip dalam pernyataannya melalui unggahan Instagram @kemenpppa, Kamis (30/04/2026).
Arifah menyatakan bahwa dirinya menyadari kekeliruan dalam penyampaian pernyataan yang dilakukan pasca insiden kecelakaan tersebut.
Ia menilai bahwa dalam kondisi seperti itu, fokus utama seharusnya berada pada penanganan korban dan empati kepada keluarga yang terdampak.
“Terkait pernyataan saya pasca insiden kecelakaan kereta di Bekasi Timur, saya menyadari bahwa pernyataan tersebut kurang tepat,” katanya.
Ia pun menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada seluruh masyarakat, terutama kepada korban dan keluarga korban yang merasa terganggu oleh pernyataannya.
Permintaan maaf tersebut disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral atas dampak yang ditimbulkan di ruang publik.
“Untuk itu saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada para korban dan keluarga korban yang merasa tersakiti atau tidak nyaman atas pernyataan tersebut,” ucapnya.
Arifah juga menegaskan bahwa tidak ada niat untuk mengabaikan keselamatan penumpang lain dalam usulan yang sempat ia sampaikan.
Ia menilai bahwa keselamatan tetap menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan transportasi publik.
“Tidak ada maksud dari saya untuk mengabaikan keselamatan penumpang lainnya,” tegasnya.
Fokus Pemerintah pada Penanganan Korban
Dalam pernyataannya, Arifah menekankan bahwa saat ini perhatian pemerintah difokuskan pada penanganan korban kecelakaan secara menyeluruh.
Ia menyebut bahwa langkah tersebut dilakukan sesuai arahan Presiden agar seluruh korban mendapatkan penanganan yang layak.
“Saya memahami bahwa dalam situasi duka seperti ini, yang menjadi fokus utama adalah keselamatan, penanganan korban serta empati kepada seluruh keluarga yang terdampak,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah berkomitmen memastikan seluruh korban, baik yang meninggal dunia maupun yang mengalami luka-luka, mendapatkan penanganan terbaik.
Proses penanganan tersebut, menurutnya, dilakukan secara cepat dan menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak terkait.
“Saat ini prioritas utama pemerintah adalah memastikan penanganan terbaik bagi seluruh korban, baik yang meninggal dunia maupun yang mengalami luka-luka,” ungkapnya.
“Sesuai arahan Bapak Presiden, seluruh proses penanganan dilakukan secara cepat, adil dan menyeluruh,” lanjutnya.
Arifah juga menegaskan bahwa keselamatan seluruh masyarakat harus menjadi prioritas utama tanpa membedakan gender.
Pernyataan ini disampaikan untuk menegaskan bahwa kebijakan transportasi harus inklusif dan berorientasi pada perlindungan semua penumpang.
“Kita semua sepakat bahwa keselamatan seluruh masyarakat adalah prioritas nomor satu, baik perempuan maupun laki-laki,” katanya.
Pendampingan Korban dan Evaluasi Sistem Transportasi
Dalam konteks perlindungan korban, Kementerian PPPA menyatakan akan hadir memberikan pendampingan, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak yang terdampak langsung oleh tragedi tersebut.
Arifah menekankan pentingnya memastikan hak-hak korban tetap terpenuhi, termasuk bagi anak-anak yang kehilangan orang tua.
“Kementerian PPPA hadir untuk memastikan hak korban dan anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya dalam tragedi ini tidak terabaikan. Kami sangat berduka atas jatuhnya korban jiwa dalam peristiwa ini,” jelasnya.
Selain pendampingan langsung, kementerian juga berkomitmen memberikan dukungan psikologis kepada korban dan keluarga yang mengalami trauma.
Pendekatan ini dinilai penting untuk membantu proses pemulihan pasca kejadian yang berdampak besar secara emosional.
“Kementerian PPPA berkomitmen memberikan pendampingan psikologis, perlindungan serta dukungan yang diperlukan khususnya bagi anak-anak dan keluarga korban yang mengalami trauma akibat peristiwa ini,” paparnya.
Di sisi lain, Arifah mengajak seluruh pihak untuk kembali memusatkan perhatian pada upaya penanganan korban serta evaluasi sistem keselamatan transportasi publik.
Ia menilai bahwa tragedi ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki sistem yang ada agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
“Mari kita bersama-sama memusatkan perhatian pada penanganan korban, doa serta upaya perbaikan sistem keselamatan transportasi publik agar tragedi serupa tidak kembali terjadi,” tuturnya.
Ia juga menegaskan kembali pentingnya keselamatan sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan transportasi ke depan.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa keselamatan penumpang harus menjadi fokus utama dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam wacana kebijakan terkait layanan transportasi publik.
“Keselamatan seluruh penumpang harus menjadi prioritas tertinggi dalam setiap kebijakan transportasi ke depan,” pungkasnya.
