Pemerataan Protein Jadi Tantangan, Pasokan Unggas Nasional Masih Terpusat di Pulau Jawa

adainfo.id – Pemerataan protein hewani menjadi tantangan utama dalam ketahanan pangan nasional, seiring pasokan unggas yang masih terpusat di Pulau Jawa di tengah meningkatnya permintaan.

Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah di tengah tekanan global akibat gejolak geopolitik dan perubahan iklim yang berpotensi mengganggu stabilitas pangan nasional.

Sektor peternakan, khususnya industri unggas, diproyeksikan menjadi tulang punggung dalam menjaga ketersediaan protein hewani bagi masyarakat.

Tenaga Ahli Menteri Pertanian, Ali Agus, mengungkapkan bahwa distribusi unggas di Indonesia saat ini masih belum merata.

“Distribusinya masih terpusat di Jawa,” jelas Ali dikutip Senin (27/04/2026).

Konsentrasi pasokan di satu wilayah menyebabkan ketimpangan akses protein hewani di daerah lain, terutama di luar Pulau Jawa.

Hal ini berpotensi menimbulkan kesenjangan harga serta ketersediaan pangan antarwilayah.

Ketergantungan terhadap satu pusat distribusi juga dinilai meningkatkan risiko gangguan logistik, terutama ketika terjadi hambatan transportasi atau krisis tertentu.

Pemerintah Dorong Kemandirian Protein Setiap Pulau

Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, pemerintah mulai mendorong perubahan strategi distribusi dengan tujuan menciptakan kemandirian protein hewani di setiap wilayah.

“Kita ingin mendorong peningkatan ketersediaan berbagai macam protein hewani, termasuk daging, mendorong bagaimana investasi di bidang industri peternakan unggas ini semakin meningkat,” tutur Ali.

Langkah ini mencakup penguatan sektor perunggasan di berbagai daerah agar tidak bergantung pada pasokan dari wilayah tertentu.

Selain itu, pemerintah juga berupaya meminimalisir risiko gangguan akibat wabah penyakit seperti flu burung maupun penyakit mulut dan kuku yang dapat memengaruhi produksi secara nasional.

Dalam rangka mendukung pemerataan distribusi, pemerintah juga memperkuat pembangunan infrastruktur pendukung, termasuk fasilitas penyimpanan dan pengolahan pasca-panen.

“Ke depan, setiap pulau harus mandiri protein hewani. Kami juga memperkuat ekosistem melalui Perpres dan Inpres tahun 2026 untuk membangun gudang penyimpanan dan fasilitas pengeringan jagung agar harga pakan terkendali,” beber Ali.

Penguatan infrastruktur seperti cold storage dan fasilitas pengeringan jagung menjadi penting untuk menjaga kualitas produksi sekaligus menekan biaya pakan yang menjadi komponen utama dalam industri unggas.

Peran badan usaha milik negara juga diperkuat untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan stok di pasar.

Lonjakan Permintaan Dipicu Program MBG

Ketua Umum Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas Indonesia, Achmad Dawami, menyebutkan bahwa sektor unggas memiliki kontribusi besar terhadap konsumsi protein masyarakat Indonesia.

Ia menilai bahwa ayam dan telur bukan hanya komoditas ekonomi, tetapi juga bagian penting dari infrastruktur ketahanan pangan.

“Terjadinya perubahan mulai dari pembibitan hingga distribusi akan berdampak langsung ke harga pasokan dan daya saing,” ucap Dawami.

Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar), Singgih Januratmoko, mengungkapkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut meningkatkan kebutuhan protein hewani secara signifikan.

Permintaan daging ayam diperkirakan meningkat hingga sekitar 40.000 ton per bulan seiring pelaksanaan program tersebut.

Peningkatan ini menambah tekanan pada sistem distribusi yang belum merata, sehingga diperlukan strategi yang lebih komprehensif untuk menjaga keseimbangan antara supply dan demand.

Di tengah peluang pasar yang besar, sektor peternakan unggas masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait biaya produksi yang tinggi.

Singgih menilai harga jual di pasaran belum sepenuhnya menguntungkan bagi peternak, sehingga diperlukan intervensi kebijakan untuk menciptakan keseimbangan.

Ia juga menyoroti minimnya regenerasi peternak sebagai tantangan jangka panjang.

“Generasi muda cenderung lebih tertarik pada aspek keuangan atau saham daripada terjun langsung mengelola kandang. Pemerintah perlu melakukan strategi untuk mengatasi permasalahan itu, seperti peningkatan teknologi ataupun mendorong kebijakan harga yang melindungi peternak melalui perubahan regulasi,” terang Singgih.

Kondisi ini berpotensi menghambat keberlanjutan sektor peternakan jika tidak segera diatasi.

Risiko Penyakit dan Kualitas Produksi

Disisi lain, Guru Besar Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Hewan UGM, Michael Haryadi Wibowo, menyoroti pentingnya pengelolaan kesehatan unggas dalam menjaga stabilitas produksi.

Ia menyebutkan bahwa kualitas pullet yang rendah serta risiko penyakit menjadi tantangan utama dalam industri unggas.

“Diperlukan ada SOP (standar operasional prosedur) terutama untuk biosekuriti sebelum dan sesudah masuk pullet,” ungkap Michael.

Selain itu, vaksinasi rutin terhadap penyakit seperti Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Avian Influenza, dan Mareks Disease menjadi langkah penting untuk mencegah kerugian akibat kematian massal unggas.

Upaya penguatan manajemen kesehatan ternak dinilai menjadi bagian integral dalam menjaga keberlangsungan produksi serta mendukung pemerataan pasokan protein hewani di seluruh wilayah Indonesia.