Kasus Dugaan Pelecehan di Depok Disorot, Predikat Kota Layak Anak Dipertanyakan

adainfo.id – Kasus dugaan pelecehan seksual terhadap anak berusia 14 tahun oleh seorang pelatih voli di wilayah Sawangan, Kota Depok, memicu perhatian luas dan menyoroti komitmen daerah dalam memberikan perlindungan nyata terhadap anak.

Peristiwa ini tidak hanya menjadi persoalan hukum semata, tetapi juga membuka ruang evaluasi terhadap implementasi predikat Kota Layak Anak yang selama ini disandang oleh Depok.

Publik mulai mempertanyakan sejauh mana predikat tersebut tercermin dalam sistem perlindungan yang konkret di lapangan.

Kuasa hukum korban, Andi Tatang Supriyadi, menilai kasus ini harus dijadikan momentum penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh, terutama dalam hal perlindungan terhadap anak.

“Tentunya ini juga menjadi atensi, menjadi perhatian secara khusus kepada Pemerintah Kota Depok yang mana Depok ini dengan predikat kota layak anak,” ujarnya, Rabu (22/04/2026).

Kasus ini telah dilaporkan ke Polres Depok sejak 7 Januari 2026 dan kini telah memasuki tahap penyidikan yang ditangani oleh unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

Proses hukum yang berjalan menjadi harapan bagi keluarga korban untuk mendapatkan keadilan.

Pihak kuasa hukum menyatakan terus melakukan koordinasi intensif dengan penyidik guna memastikan setiap tahapan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Mereka juga menegaskan komitmen untuk mengawal kasus ini hingga ke tahap persidangan.

“Kami akan terus mengawal hingga terduga pelaku dapat segera ditetapkan sebagai tersangka dan diproses di pengadilan,” tegas Andi.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan bahwa proses hukum tidak berhenti di tengah jalan dan memberikan kepastian bagi korban serta keluarganya.

Sorotan terhadap Predikat Kota Layak Anak

Predikat Kota Layak Anak yang disematkan kepada Kota Depok menjadi sorotan dalam kasus ini.

Kuasa hukum korban menilai bahwa status tersebut tidak boleh hanya menjadi simbol administratif tanpa implementasi nyata di lapangan.

Perlindungan anak dinilai harus diwujudkan dalam sistem yang mampu mencegah, mendeteksi, dan menangani kasus kekerasan secara efektif.

Kasus ini dinilai menjadi pengingat bahwa predikat tersebut harus diiringi dengan langkah konkret, mulai dari penguatan regulasi hingga peningkatan pengawasan di lingkungan masyarakat.

Kondisi ini juga mendorong perlunya evaluasi terhadap program-program perlindungan anak yang telah berjalan selama ini.

Andi menyoroti fakta bahwa banyak kasus kekerasan terhadap anak justru melibatkan pelaku yang berasal dari lingkungan terdekat korban. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pencegahan.

“Saya dari LBH sudah sering sekali mendampingi korban dugaan pelecehan, pencabulan anak di bawah umur, dan rata-rata pelakunya adalah orang yang dikenal dan orang dekat,” ungkapnya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ancaman terhadap anak tidak selalu datang dari luar, tetapi juga bisa berasal dari lingkungan yang seharusnya menjadi tempat aman.

Situasi ini menuntut kewaspadaan lebih dari orang tua, keluarga, serta lingkungan sekitar dalam menjaga dan melindungi anak.

Dorongan Penguatan Edukasi dan Sosialisasi

Kasus ini juga mendorong pentingnya peningkatan edukasi kepada masyarakat terkait perlindungan anak.

Pemerintah daerah didorong untuk lebih aktif melakukan sosialisasi hingga ke tingkat paling bawah, seperti kelurahan, RT, dan RW.

Edukasi dinilai menjadi kunci dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat agar mampu mengenali dan mencegah potensi kekerasan terhadap anak sejak dini.

Selain itu, pendekatan berbasis komunitas dinilai efektif dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak.

Peran masyarakat menjadi sangat penting dalam mendukung sistem perlindungan yang telah dibangun oleh pemerintah.

Penanganan kasus kekerasan terhadap anak tidak dapat dilakukan secara parsial.

Diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, serta masyarakat luas.

Koordinasi yang baik antar pihak dinilai mampu mempercepat proses penanganan kasus sekaligus memperkuat sistem pencegahan di masa mendatang.

Keterlibatan berbagai pihak juga diharapkan dapat memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan maksimal, baik dari sisi hukum maupun pemulihan psikologis.

Kasus ini menjadi gambaran nyata bahwa perlindungan anak membutuhkan komitmen bersama yang berkelanjutan.

Di tengah proses hukum yang masih berjalan, perhatian publik terus tertuju pada langkah-langkah yang akan diambil oleh berbagai pihak dalam memastikan kasus serupa tidak kembali terjadi di masa depan.