Kenaikan BBM Disebut Bisa Memicu Efek Berantai ke Sektor Pangan

ARY
Suasana tempat pengisian BBM atau SPBU. (Foto: Anshor Halim)

adainfo.id – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax mulai 10 Juni 2026 diperkirakan tidak hanya berdampak pada sektor transportasi.

Akan tetapi juga berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap sektor pertanian dan pangan nasional.

Biaya distribusi yang meningkat dinilai dapat memengaruhi seluruh rantai pasok agribisnis, mulai dari proses produksi hingga produk sampai ke tangan konsumen.

Meski sebagian besar aktivitas pertanian tidak menggunakan Pertamax secara langsung, kenaikan harga energi tetap dinilai akan meningkatkan biaya operasional di berbagai tahapan usaha.

Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat mengurangi keuntungan pelaku usaha sekaligus memberi tekanan terhadap stabilitas harga pangan di pasar.

Dosen Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), Hani Perwitasari, mengatakan dampak kenaikan harga Pertamax terhadap sektor agribisnis cukup besar karena mobilitas pangan masih sangat bergantung pada transportasi berbahan bakar minyak.

Distribusi Pangan Dinilai Paling Rentan Terdampak

Menurut Hani, setiap mata rantai dalam sistem agribisnis membutuhkan dukungan transportasi sehingga perubahan harga BBM akan meningkatkan biaya operasional yang harus ditanggung pelaku usaha.

Kondisi tersebut tidak hanya dirasakan petani, tetapi juga perusahaan distribusi, pedagang, hingga pelaku usaha pengolahan hasil pertanian yang mengandalkan kelancaran distribusi barang.

“Pasti dampaknya besar karena mobilitas pangan menggunakan transportasi yang membutuhkan BBM. Pada akhirnya biaya bertambah dan keuntungan pelaku usaha berkurang,” terangnya dikutip, Kamis (18/06/2026).

Ia menjelaskan sektor distribusi diperkirakan menjadi bagian yang paling rentan terdampak karena berkaitan langsung dengan pengiriman komoditas dari sentra produksi menuju berbagai wilayah pemasaran.

Semakin panjang jalur distribusi yang harus ditempuh, semakin besar pula tambahan biaya yang harus ditanggung oleh pelaku usaha.

Seluruh Rantai Agribisnis Berpotensi Mengalami Kenaikan Biaya

Hani menuturkan dampak kenaikan harga BBM tidak hanya dirasakan pada proses distribusi, tetapi juga pada seluruh tahapan rantai agribisnis.

Mulai dari proses produksi, penanganan pascapanen, distribusi, hingga pemasaran membutuhkan dukungan energi dan transportasi sehingga perubahan harga BBM akan memengaruhi struktur biaya usaha secara keseluruhan.

“Di dalam rantai pemasaran atau value chain, mulai dari produksi, pascapanen, distribusi hingga pemasaran pasti terdampak dengan adanya kenaikan BBM ini,” bebernya.

Meski demikian, ia menilai kenaikan biaya tersebut tidak otomatis diikuti kenaikan harga pangan di tingkat konsumen.

Pelaku usaha umumnya akan mencari berbagai strategi agar harga jual tetap kompetitif dan tidak mengurangi daya beli masyarakat.

Pelaku Usaha Pilih Menekan Margin Keuntungan

Menurut Hani, banyak pelaku usaha lebih memilih menyerap sebagian kenaikan biaya dibanding langsung menaikkan harga produk.

Strategi yang kerap diterapkan antara lain melakukan efisiensi operasional, mengurangi ukuran produk, hingga menekan margin keuntungan agar pelanggan tidak beralih ke produk lain yang lebih murah.

“Kadang lebih mudah mengurangi kualitas atau ukuran produk daripada langsung menaikkan harga karena pelaku usaha juga mempertimbangkan respons konsumen,” jelasnya.

Ia mencontohkan pelaku usaha pengolahan kopi yang menghadapi kenaikan berbagai biaya produksi, namun belum tentu dapat langsung menaikkan harga jual karena harus mempertimbangkan kondisi pasar.

Akibatnya, keuntungan yang diperoleh menjadi semakin terbatas meskipun biaya produksi terus meningkat.

“Input produksi meningkat, tetapi pelaku usaha belum tentu bisa langsung menaikkan harga karena ada pertimbangan daya beli konsumen,” ucapnya.

Masyarakat Berpenghasilan Rendah Berpotensi Paling Terdampak

Hani menilai tekanan akibat kenaikan biaya energi berpotensi dirasakan oleh berbagai kelompok masyarakat, terutama pelaku usaha kecil serta rumah tangga berpenghasilan rendah.

Keterbatasan kemampuan pelaku usaha dalam menyesuaikan harga membuat sebagian besar beban kenaikan biaya harus ditanggung sendiri agar tetap mampu mempertahankan pelanggan.

Di sisi lain, masyarakat juga dihadapkan pada risiko meningkatnya harga berbagai kebutuhan apabila biaya distribusi terus mengalami kenaikan.

Karena itu, menurut Hani, diperlukan langkah antisipasi agar dampak kenaikan harga energi tidak semakin membebani sektor pangan nasional.

Dorong Pemerintah Perkuat Produksi Dalam Negeri

Untuk mengurangi dampak fluktuasi harga energi terhadap sektor pangan, Hani menekankan pentingnya dukungan pemerintah yang tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah dan pelaku usaha kecil.

Selain itu, ia menilai penguatan produksi pangan dalam negeri harus terus menjadi prioritas agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada komoditas impor yang rentan terhadap gejolak harga global.

Menurutnya, semakin tinggi tingkat kemandirian pangan nasional, semakin kecil pula dampak perubahan harga energi maupun komoditas internasional terhadap kondisi ekonomi dalam negeri.

“Ketika kita semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap impor, maka pengaruh fluktuasi harga global juga dapat ditekan,” tukasnya.

Ia menambahkan, penguatan sektor pertanian domestik tidak hanya penting untuk menjaga stabilitas harga pangan, tetapi juga meningkatkan daya saing nasional.

Dengan dukungan kebijakan yang tepat, efisiensi distribusi, serta peningkatan produksi dalam negeri, dampak kenaikan harga Pertamax terhadap sektor agribisnis diharapkan dapat diminimalkan.

Sehingga pelaku usaha tetap mampu menjaga keberlangsungan usaha dan masyarakat tetap memperoleh akses terhadap pangan dengan harga yang terjangkau.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *