Kasus Penyerangan Aktivis KontraS, Solidaritas untuk Andrie Yunus Menggema Jelang Sidang
adainfo.id – Gelombang solidaritas publik terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, terus menguat menjelang sidang perdana kasus dugaan penyiraman air keras.
Dukungan tersebut datang dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari aktivis, seniman, hingga musisi yang menggelar aksi bertajuk “Dari Warga Untuk Andrie” di M Bloc Space sebagai bentuk solidaritas sekaligus desakan agar kasus tersebut diusut secara tuntas.
Perkara yang menyita perhatian publik ini dijadwalkan memasuki tahap persidangan pada Rabu (29/04/2026), dengan agenda awal pembacaan surat dakwaan terhadap para terdakwa.
Aksi solidaritas yang digelar di Jakarta Selatan menjadi simbol kuat dukungan masyarakat terhadap Andrie Yunus.
Kegiatan tersebut memperlihatkan meningkatnya perhatian publik terhadap kasus kekerasan terhadap aktivis hak asasi manusia.
Berbagai elemen yang hadir menyuarakan pentingnya penegakan hukum yang transparan dan akuntabel, serta perlindungan terhadap aktivis yang memperjuangkan isu kemanusiaan.
Koordinator Badan Pekerja KontraS, Dimas Bagus Arya, menilai bahwa serangan terhadap Andrie tidak bisa dipandang sebagai peristiwa individu semata, melainkan memiliki dampak yang lebih luas terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia.
“Jadi Andrie Yunus ini anak muda, dia gen-z, dia kelahiran 1998. Di mana negeri ini baru memulai kiprah demokrasinya. Bayangkan, dengan penyiraman air keras ini, para pelaku bukan hanya menyiram korban yang itu Andrie Yunus, tetapi juga menyiram muka generasi-generasi muda,” ujarnya dikutip, Selasa (28/04/2026).
Sidang Perdana di Pengadilan Militer
Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus akan mulai disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap para terdakwa.
Empat anggota militer aktif telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini, yakni Kapten NDP, Lettu BHW, Lettu SL, dan Serda ES.
Sebelumnya, keempatnya berstatus tersangka sebelum berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan militer.
Persidangan ini menjadi sorotan publik karena menyangkut dugaan keterlibatan aparat negara dalam tindak kekerasan terhadap aktivis HAM.
Transparansi proses hukum serta akuntabilitas institusi menjadi perhatian utama dalam jalannya persidangan.
Dalam proses pelimpahan perkara, pihak militer menyebut bahwa motif serangan terhadap Andrie Yunus didasari oleh faktor “dendam pribadi”.
Namun, narasi tersebut menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan aktivis HAM.
Dimas mempertanyakan kesimpulan tersebut dan menilai bahwa motif serupa kerap digunakan dalam kasus-kasus yang melibatkan aparat negara.
“Motif dendam pribadi itu jadi motif template. Ini hanya cara pelaku dari institusi negara untuk menghindar dari pertanggungjawaban komando,” tegasnya.
Pernyataan tersebut merujuk pada kekhawatiran adanya pola berulang dalam penanganan kasus kekerasan terhadap aktivis, yang dinilai belum sepenuhnya mengungkap aktor intelektual di balik peristiwa.
Desakan Pengawalan Publik
Dukungan terhadap Andrie Yunus juga datang dari tim advokasi hukum yang mendampingi korban.
Perwakilan Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD), Gema, mengajak masyarakat untuk terus mengawal proses persidangan agar berjalan secara adil.
“Saya kembali menekankan kepada teman-teman untuk terus memberikan dukungan kepada tiap-tiap langkah hukum yang dipilih oleh Andrie Yunus melalui kami tim kuasa hukum, Tim Advokasi Untuk Demokrasi,” ungkapnya.
Seruan tersebut menegaskan pentingnya partisipasi publik dalam memastikan proses hukum berlangsung transparan dan tidak menyisakan ruang bagi impunitas.
Pengawalan publik dinilai menjadi faktor penting dalam mendorong penegakan hukum yang adil, terutama dalam kasus yang melibatkan aktor dengan kekuasaan.
Kasus yang menimpa Andrie Yunus dipandang sebagai bagian dari tantangan yang dihadapi dalam menjaga ruang demokrasi di Indonesia.
Kekerasan terhadap aktivis dinilai dapat memberikan dampak luas terhadap kebebasan sipil dan keberanian masyarakat dalam menyuarakan isu-isu publik.
Tim advokasi menegaskan bahwa pengungkapan kasus ini secara menyeluruh tidak hanya penting bagi korban, tetapi juga bagi keberlanjutan demokrasi di Indonesia.
Penegakan hukum yang tegas dan transparan diharapkan dapat menjadi jaminan bahwa tindakan kekerasan terhadap aktivis tidak akan dibiarkan tanpa pertanggungjawaban.
Di tengah meningkatnya perhatian publik, proses persidangan yang akan berlangsung menjadi ujian penting bagi sistem peradilan dalam menangani kasus kekerasan terhadap aktivis HAM secara adil dan terbuka.
