Sekolah Rakyat Hadapi Masa Transisi, Kolaborasi Daerah Jadi Penentu
adainfo.id – Pemerintah memastikan pembangunan 93 Sekolah Rakyat permanen hampir rampung dan siap mendukung pelaksanaan program pada tahun ajaran baru 2026/2027 yang dimulai pada Juli mendatang.
Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan keberhasilan operasional sekolah sangat bergantung pada kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan masa transisi dari sekolah rintisan menuju sekolah permanen menjadi tahapan yang paling menentukan dalam memastikan layanan pendidikan berjalan optimal sejak hari pertama.
Gus Ipul menjelaskan tidak seluruh Sekolah Rakyat langsung menempati gedung permanen.
Sebagian sekolah masih akan menggunakan fasilitas rintisan sehingga diperlukan koordinasi yang baik agar proses perpindahan berjalan lancar.
“Masih ada yang tetap berada di sekolah rintisan, tapi ada sebagian lagi yang akan menggunakan gedung permanen. Untuk itu diperlukan kolaborasi dan koordinasi yang baik agar masa transisi ini bisa kita lalui dengan baik,” ujar Gus Ipul, Jumat (19/06/2026).
Menurutnya, kesiapan program tidak hanya diukur dari selesainya pembangunan fisik, tetapi juga kesiapan seluruh unsur pendukung pendidikan.
Hampir 49 Ribu Calon Siswa Sudah Terjangkau
Program Sekolah Rakyat terus menunjukkan perkembangan positif.
Hingga pertengahan Juni 2026, Kemensos mencatat sebanyak 48.975 bakal calon siswa telah terjangkau.
Jumlah tersebut melampaui kuota awal yang ditetapkan pemerintah, yakni sebanyak 32.640 siswa.
Pada tahun ajaran 2026/2027, pemerintah menargetkan sebanyak 178 Sekolah Rakyat beroperasi di berbagai daerah.
Jumlah tersebut terdiri dari 93 sekolah permanen, 77 sekolah rintisan yang telah berjalan sejak 2025, serta 8 sekolah rintisan baru yang mulai dibuka pada 2026.
Pembangunan Gedung Hampir Selesai
Dari sisi pembangunan infrastruktur, progres pembangunan sekolah permanen telah mencapai 78,75 persen.
Sebanyak 69 lokasi telah selesai dibangun, sedangkan 24 lokasi lainnya dinyatakan sudah siap difungsikan untuk kegiatan belajar mengajar.
Meski demikian, Gus Ipul menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh gedung yang telah berdiri.
“Gedung selesai bukan berarti sekolah siap. Bagaimana memindahkan siswa, menerima siswa baru, dan memastikan dukungan di tahap awal itu yang menentukan,” katanya.
Mayoritas Siswa Berasal dari Keluarga Rentan
Data Kemensos menunjukkan mayoritas calon peserta didik Sekolah Rakyat berasal dari keluarga kurang mampu.
Sebanyak 85,8 persen merupakan keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
Sedangkan 77,6 persen berasal dari kelompok desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sebagian peserta didik bahkan tercatat belum pernah memperoleh akses pendidikan formal sebelumnya.
Menurut Gus Ipul, perubahan karakter dan kualitas hidup siswa menjadi indikator utama keberhasilan program tersebut.
“Yang kita lihat bukan hanya capaian akademik, tapi perubahan anak-anak ini. Mereka sekarang jauh lebih sehat, lebih disiplin, lebih percaya diri, dan punya harapan terhadap masa depan,” ujarnya.
Pemda Diminta Percepat Persiapan
Menjelang operasional penuh pada 14 Juli 2026, pemerintah daerah diminta mempercepat berbagai tahapan persiapan.
Mulai dari penetapan peserta didik, pembentukan tim transisi, penyediaan tenaga pendidik, hingga sosialisasi kepada masyarakat.
Gus Ipul mengakui sejumlah Sekolah Rakyat masih berpotensi mengalami kekurangan tenaga kependidikan pada tahap awal operasional sehingga dukungan pemerintah daerah sangat dibutuhkan.
“Bisa jadi di tempat yang baru kita masih mengalami kekurangan tenaga kependidikan. Maka itu kita butuh bantuan dari daerah, guru-guru sementara untuk tahap awal ini,” katanya.
Pemerintah juga telah menetapkan tujuh langkah percepatan menuju pembukaan tahun ajaran baru, mulai dari penetapan siswa, mobilisasi guru dan peserta didik, hingga sosialisasi kepada masyarakat.
“Tujuh langkah ini sudah terkunci dalam jadwal. Yang bisa kita kendalikan adalah kecepatan respons pemda di setiap tahap,” ujar Gus Ipul.
Selain menyiapkan fasilitas pendidikan, pemerintah juga memastikan siswa memperoleh layanan kesehatan, pendampingan psikologis, pendamping sosial, hingga penguatan aspek keamanan lingkungan sekolah.
Ke depan, Kemensos berencana membuka akses publik melalui kegiatan open house Sekolah Rakyat sebagai bentuk transparansi.
Sekaligus memperkuat dukungan masyarakat terhadap program yang ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan di seluruh Indonesia.
