Pasar Modal Lebih Transparan, Pemerintah Perkuat Aturan dan Pengawasan
adainfo.id – Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat integritas pasar modal nasional sebagai fondasi penting menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Penguatan ini dinilai krusial di tengah dinamika global yang masih sarat ketidakpastian dan berpotensi memengaruhi arus investasi internasional.
Upaya tersebut diarahkan untuk memastikan pasar keuangan Indonesia tetap kredibel, transparan, dan mampu menjaga kepercayaan investor.
Baik domestik maupun global, sehingga fundamental ekonomi nasional tetap terjaga dalam jangka panjang.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa kondisi makro ekonomi Indonesia hingga akhir 2025 masih berada pada level yang kuat dan terkendali.
“Kondisi makro ekonomi kita kuat. Pertumbuhan ekonomi masih di 5,04 (persen) di kuartal ketiga, tingkat inflasi masih dalam rentang sesuai APBN, kondisi cadangan devisa kita sampai Desember masih kuat, setara dengan 6,2 bulan impor yaitu USD156,5 miliar,” papar Airlangga dikutip Senin (02/02/2026).
Ia juga memaparkan sejumlah indikator fiskal dan perbankan yang menunjukkan ketahanan ekonomi nasional masih terjaga.
“Defisit fiskal masih terjaga di batas 3 persen, pertumbuhan kredit masih 9,6 persen, dana pihak ketiga masih double digit 13,83 (persen). Dari segi permodalan kuat, capital adequacy ratio masih di 25,87 persen. Rasio hutang terhadap PDB masih di bawah batas 60 persen,” tuturnya.
Reformasi Pasar Modal Dipercepat
Dalam konteks penataan dan penguatan pasar modal, Airlangga menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi tegas untuk mempercepat reformasi integritas pasar modal nasional.
Arahan tersebut mencakup reformasi struktural melalui demutualisasi bursa, peningkatan likuiditas pasar dengan menaikkan batas minimum free float menjadi 15 persen sesuai standar global.
Kemudian pengetatan aturan transparansi beneficial ownership dan kejelasan afiliasi pemegang saham.
Langkah-langkah ini ditujukan untuk menciptakan pasar modal yang lebih sehat, transparan, dan sejajar dengan praktik terbaik bursa internasional, sekaligus meminimalkan celah terjadinya manipulasi.
Pemerintah menegaskan sikap tegas tanpa kompromi terhadap praktik spekulatif dan manipulatif di pasar modal.
Manipulasi harga saham dinilai bukan hanya merugikan investor, tetapi juga dapat mencoreng reputasi Indonesia di mata global serta menghambat masuknya Penanaman Modal Asing (FDI).
Dalam hal ini, Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama aparat penegak hukum akan melakukan penindakan tegas terhadap setiap pelanggaran aturan bursa, Peraturan OJK (POJK), maupun regulasi sektor jasa keuangan lainnya.
Penegakan hukum tersebut, kata Airlangga, akan mendapat dukungan penuh dari Pemerintah agar proses berjalan profesional, objektif, dan tanpa intervensi.
Operasional Bursa Dipastikan Tetap Stabil
Ke depan, Pemerintah juga memastikan stabilitas dan keberlanjutan operasional pasar modal tetap berjalan normal, termasuk dalam masa transisi kepemimpinan.
Presiden telah menginstruksikan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta BEI untuk memastikan tidak terjadi kekosongan kepemimpinan maupun pengawasan.
Seluruh fungsi regulasi, aktivitas perdagangan, dan pengawasan dipastikan berjalan sesuai prinsip Good Corporate Governance dan standar internasional.
“Pesan Bapak Presiden untuk pasar modal, pesan beliau saya kutip, ‘Kepada para investor domestik, mitra internasional, dan seluruh rakyat Indonesia, fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan tangguh,’” terangnya.
“Pemerintah berdiri teguh di belakang pasar keuangan kita dan kami berkomitmen pada iklim investasi yang transparan, adil, dan berkelas dunia,” tutupnya.
