Stok Beras Pemerintah Melonjak, Diprediksi Tembus 5 Juta Ton dalam Waktu Dekat

adainfo.id – Pemerintah bersama Perum Bulog memperkuat stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dengan menyerap hasil panen petani dalam negeri.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus memastikan stabilitas pasokan beras di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.

Pada awal tahun 2026, laju realisasi serapan beras dari produksi dalam negeri menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan.

Bahkan capaian selama kuartal pertama tahun ini disebut telah melampaui realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Pemerintah menilai peningkatan serapan tersebut menjadi indikator positif bagi upaya penguatan cadangan pangan nasional.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyampaikan bahwa stok CBP diperkirakan akan terus meningkat dalam waktu dekat.

Ia memprediksi bahwa stok CBP dalam waktu satu pekan ke depan dapat mencapai angka 4 juta ton dan terus meningkat pada bulan berikutnya.

“Stok (CBP) kita hari ini 3,9 juta ton. Minggu ini Insya Allah 4 juta ton dan 1 bulan ke depan 5 juta ton. Ini belum pernah terjadi selama sejarah Republik Indonesia. Insya Allah bulan 4, 5, 6 (April, Mei, Juni), itu bisa 6 juta ton. (Di April) 5,2 juta ton (itu) estimasi bulan depan,” papar Amran dalam keterangannya dikutip Sabtu (14/03/2026).

Serapan Beras Nasional Lampaui Tahun Lalu

Eskalasi stok CBP pada awal 2026 menunjukkan adanya progres yang cukup kuat antara produksi beras nasional dengan proses penyerapan yang dilakukan oleh Bulog.

Data Bapanas mencatat bahwa realisasi pengadaan beras produksi dalam negeri hingga 11 Maret 2026 telah mencapai 928,2 ribu ton.

Capaian tersebut melampaui realisasi pengadaan beras dalam negeri pada kuartal pertama tahun 2025.

Pada periode Januari hingga Maret tahun lalu, realisasi pengadaan beras tercatat berada di angka 719,3 ribu ton.

Dengan demikian, terdapat peningkatan serapan sebesar 208,8 ribu ton dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Peningkatan tersebut diperkirakan akan terus bertambah dalam beberapa waktu ke depan seiring datangnya masa panen raya padi di sejumlah wilayah Indonesia.

Bapanas memperkirakan panen raya pada Maret akan semakin mendorong peningkatan volume penyerapan beras oleh Bulog.

Panen Raya Dorong Kenaikan Stok

Momentum panen raya padi yang diproyeksikan berlangsung pada Maret menjadi faktor penting dalam peningkatan stok CBP.

Melimpahnya produksi padi dari petani di berbagai daerah memberikan peluang bagi Bulog untuk menyerap lebih banyak hasil panen dalam negeri.

Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga harga gabah di tingkat petani agar tetap stabil dan menguntungkan.

Pemerintah menilai keberhasilan peningkatan stok beras nasional tidak terlepas dari kerja sama berbagai pihak yang terlibat dalam penguatan sektor pangan.

“Ini adalah kerja keras kita semua yang membuahkan hasil di bawah gagasan besar Bapak Presiden. Bapak Presiden kita luar biasa, menggerakkan ekonomi rakyat,” tuturnya.

Selain memastikan ketersediaan pangan dalam negeri, pemerintah juga menyebut Indonesia mulai membuka peluang ekspor beras ke sejumlah negara.

“Capaian kita alhamdulillah, luar biasa. Kita sudah mulai ekspor ke negara lain dan insya Allah mudah-mudahan tiga negara menyusul, kita ekspor ke negara tetangga,” ungkapnya.

Regulasi Baru Penguatan Cadangan Beras

Dalam mendukung penguatan CBP yang mengutamakan produksi dalam negeri, Bapanas telah menerbitkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2026.

Regulasi tersebut mempertegas berbagai ketentuan terkait proses pengadaan hingga penyaluran cadangan beras pemerintah.

Melalui aturan tersebut, pengadaan CBP dapat dilakukan melalui pembelian gabah maupun beras dari petani.

Jenis yang dapat diserap meliputi gabah kering panen (GKP), gabah kering giling (GKG), beras medium, hingga beras premium.

GKP didefinisikan sebagai gabah yang telah memasuki masa panen di tingkat petani, sedangkan GKG merupakan gabah yang telah melalui proses pengolahan di tingkat petani atau penggilingan.

Dalam proses pengadaan tersebut, Bulog juga diminta menggunakan instrumen Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Apabila rata-rata harga gabah di tingkat produsen berada di bawah HPP, maka Bulog wajib membeli dengan mengacu pada harga tersebut.

Sebaliknya, apabila harga gabah di tingkat produsen berada di atas HPP, maka Bulog diberikan fleksibilitas harga dalam periode tertentu.

Stabilitas Harga Pangan Terus Dijaga

Selain meningkatkan serapan produksi dalam negeri, pemerintah juga menekankan pentingnya stabilitas pasokan dan harga pangan di masyarakat.

Penyaluran CBP oleh Bulog melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) diharapkan dapat dilakukan sepanjang tahun.

Namun terdapat pengecualian untuk wilayah sentra produksi padi yang sedang mengalami masa panen raya.

Langkah tersebut bertujuan agar distribusi beras pemerintah tidak mengganggu harga gabah yang sedang dinikmati oleh para petani.

Upaya pemerintah dalam menjaga kepentingan petani juga tercermin dari perkembangan indeks harga yang diterima petani padi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), indeks harga yang diterima petani pada Februari 2026 tercatat berada di angka 144,84.

Angka tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan Januari 2026 yang berada di angka 144,72.

Jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, indeks harga yang diterima petani padi menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan.

Puncak indeks harga dalam tujuh tahun terakhir tercatat terjadi pada September 2025 dengan nilai 146,28.

Capaian tersebut jauh melampaui titik tertinggi tahunan pada beberapa tahun sebelumnya.

Pada Desember 2019 misalnya, indeks harga yang diterima petani berada di angka 109,22.

Kemudian pada Maret 2020 tercatat di angka 108,82, Januari 2021 sebesar 108,19, Desember 2022 sebesar 118,65, serta Desember 2023 di angka 137,75.

Sementara pada tahun 2024, indeks tertinggi tercatat pada Februari dengan angka 146,08.