Pemerintah Minta Bunga PNM Mekaar Turun di Bawah 9 Persen
adainfo.id – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan bunga Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar turun di bawah 9 persen sebagai langkah memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat prasejahtera dan pelaku usaha ultra mikro di Indonesia.
Instruksi tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
“Ini keputusan politik, saya sudah ambil bahwa bunga untuk Permodalan Nasional Madani, untuk kredit keluarga prasejahtera, dari 24 persen, kita turunkan harus di bawah 10 persen, harus di bawah 9 persen,” ujarnya dikutip, Kamis (14/05/2026).
Presiden Prabowo menyoroti ketimpangan sistem pembiayaan yang selama ini dirasakan masyarakat kecil.
Menurutnya, pelaku usaha mikro dan masyarakat prasejahtera justru dikenakan bunga pinjaman lebih tinggi dibanding pengusaha besar yang memiliki akses luas terhadap layanan perbankan.
“Bayangkan, orang kaya dikasih 9 persen, orang miskin 24 persen. Ini negara Pancasila, saya tidak paham,” katanya.
Pernyataan tersebut menjadi kritik langsung terhadap sistem pembiayaan nasional yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat kecil.
Prabowo menegaskan pemerintah ingin menciptakan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan sesuai nilai Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar 1945.
Penurunan Bunga Jadi Keputusan Politik Pemerintah
Presiden menyebut penurunan bunga kredit PNM Mekaar bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan keputusan politik pemerintah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan.
Menurutnya, negara harus hadir dalam membantu kelompok masyarakat bawah agar memiliki akses modal yang lebih ringan dan produktif.
Ia juga memastikan pemerintah akan terus mengevaluasi kelemahan dalam sistem pembiayaan nasional agar tidak lagi membebani masyarakat kecil.
“Terus menerus, kita akan pelajari di mana sistem kita lemah, di mana kekurangan kita perbaiki. Patokan kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak hanya slogan,” ujarnya.
Kebijakan tersebut dinilai menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan daya tahan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi global.
PNM Mekaar Fokus pada Perempuan Prasejahtera
Program PNM Mekaar selama ini dikenal sebagai layanan pembiayaan bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro.
Program ini menyasar kelompok usaha kecil yang belum memiliki akses luas terhadap pembiayaan formal dari lembaga keuangan konvensional.
Melalui skema pembiayaan kelompok, PNM Mekaar membantu masyarakat memperoleh modal usaha dengan pendampingan dan pembinaan usaha secara berkala.
Dengan rencana penurunan bunga kredit, pemerintah berharap masyarakat kecil bisa lebih mudah mengembangkan usaha tanpa terbebani cicilan tinggi.
Langkah tersebut juga diharapkan mampu memperkuat sektor usaha mikro yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung ekonomi nasional.
Pemerintah Ingin Reformasi Sistem Pembiayaan
Presiden Prabowo menegaskan pemerintah tidak hanya fokus pada penurunan bunga kredit, tetapi juga pembenahan sistem ekonomi secara menyeluruh.
Ia meminta seluruh kementerian dan lembaga mencari solusi atas berbagai ketidakefisienan yang selama ini menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurutnya, sistem yang rumit dan birokrasi panjang justru menjadi beban bagi pelaku usaha yang ingin berkembang secara legal dan produktif.
Karena itu, reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi disebut menjadi agenda penting pemerintah ke depan.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyoroti proses perizinan usaha yang dinilai masih terlalu lambat dan berbelit.
Ia mengungkapkan banyak pelaku usaha mengeluhkan lamanya proses perizinan yang bahkan bisa memakan waktu hingga satu sampai dua tahun.
“Semua pejabat dari semua K/L cari jalan untuk perbaiki sistem, kurangi ketidakefisienan, permudah perizinan, jangan persulit,” tegasnya.
Untuk mempercepat reformasi regulasi, Presiden meminta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membentuk satuan tugas deregulasi.
Satgas tersebut nantinya bertugas menyederhanakan aturan yang dinilai tumpang tindih dan menghambat investasi maupun pengembangan usaha.
Prabowo menegaskan pengusaha yang menjalankan usaha dengan benar harus mendapatkan dukungan penuh dari negara karena memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perekonomian nasional secara berkelanjutan.
