Ancaman Karhutla hingga Kekeringan Mengintai, Sistem Peringatan Dini Diperluas
adainfo.id – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mulai memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi musim kemarau 2026 yang diperkirakan dapat memicu peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), kekeringan, hingga gangguan sektor pangan di sejumlah wilayah Indonesia.
Penguatan dilakukan melalui peningkatan akurasi prediksi cuaca dan iklim, optimalisasi Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), serta perluasan sistem penyebaran informasi peringatan dini hingga tingkat desa dan kelurahan.
Langkah tersebut dilakukan menyusul dinamika iklim global yang mulai menunjukkan potensi berkembangnya fenomena El Nino dan Indian Ocean Dipole (IOD) menuju fase positif.
Sekretaris Utama BMKG, Guswanto menjelaskan bahwa kondisi tersebut berpotensi menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia dalam beberapa bulan mendatang.
Menurut dia, dampak yang perlu diantisipasi tidak hanya berkaitan dengan cuaca panas dan kekeringan, tetapi juga ancaman karhutla hingga gangguan terhadap ketersediaan sumber daya air dan ketahanan pangan nasional.
“Dalam menghadapi musim kemarau tahun ini, upaya antisipasi harus dilakukan sejak awal, termasuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan memastikan informasi peringatan dini tersampaikan hingga tingkat daerah,” tutur Guswanto dikutip, Selasa (19/05/2026).
BMKG Tingkatkan Akurasi Prediksi Cuaca hingga Level Desa
BMKG saat ini terus memperkuat layanan prediksi cuaca dan iklim agar mampu mendukung pengambilan keputusan pemerintah daerah maupun sektor teknis yang terdampak langsung kondisi cuaca ekstrem.
Plt Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Andri Ramdhani mengatakan bahwa pengembangan teknologi pemantauan cuaca kini semakin diperkuat melalui radar cuaca dan sistem prakiraan berbasis nowcasting.
Sistem tersebut memungkinkan informasi cuaca diperbarui secara cepat dan lebih akurat, terutama untuk mendeteksi potensi hujan lebat maupun cuaca ekstrem dalam waktu singkat.
“Informasi mengenai prediksi, sekarang ini sudah sampai level desa. Jadi kalau lihat di aplikasi itu kan sudah bisa per kelurahan atau per desa, kita berusaha agar forecasting itu akurat,” ungkap Andri.
Menurut dia, penguatan layanan informasi cuaca tidak hanya fokus pada ketepatan data, tetapi juga kemudahan akses masyarakat dalam memahami informasi yang disampaikan.
“Informasi kepada masyarakat harus terus tersampaikan agar upaya mitigasi dapat dilakukan lebih dini dan efektif,” jelas Andri.
Langkah tersebut dinilai penting karena informasi cuaca yang cepat dan mudah dipahami dapat membantu masyarakat maupun pemerintah daerah mengambil langkah antisipasi sebelum potensi bencana terjadi.
Sejumlah Wilayah Mulai Rawan Karhutla
Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan mengungkapkan bahwa pada periode 18 hingga 24 Mei 2026 sebagian besar wilayah Indonesia masih berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang.
Namun demikian, beberapa wilayah perlu mewaspadai potensi hujan lebat yang dapat memicu bencana hidrometeorologi.
Wilayah yang masuk dalam kategori waspada antara lain Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi, Maluku Utara, hingga Papua Pegunungan.
Di sisi lain, BMKG juga mulai mencermati peningkatan kondisi lahan yang lebih mudah terbakar di sejumlah daerah.
Ardhasena menjelaskan bahwa hasil pemantauan titik panas atau hotspot pada periode 11 hingga 17 Mei 2026 masih relatif rendah dan terkendali. Meski begitu, potensi karhutla tetap perlu diantisipasi sejak dini.
“Meski demikian, sejumlah wilayah di Sumatera, Jawa, NTT, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua mulai memasuki kondisi yang lebih mudah terbakar sehingga kewaspadaan terhadap potensi karhutla tetap perlu ditingkatkan,” ucap Ardhasena.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena musim kemarau yang lebih kering berpotensi mempercepat penyebaran api apabila terjadi kebakaran lahan.
OMC Disiapkan Hadapi Risiko Kekeringan
Selain memperkuat sistem prediksi cuaca, BMKG juga mengoptimalkan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca untuk mendukung penanganan kondisi cuaca ekstrem maupun mitigasi kekeringan.
Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Tri Handoko Seto menekankan bahwa pelaksanaan OMC harus dilakukan secara terencana berdasarkan hasil analisis cuaca yang akurat.
“Setiap pelaksanaan OMC perlu direncanakan berdasarkan kondisi cuaca dan potensi pertumbuhan awan beberapa hari sebelumnya, serta dilakukan melalui koordinasi intensif dengan bidang meteorologi dan instansi terkait,” ucap Tri Handoko.
Ia menjelaskan bahwa operasi tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dan perkembangan kondisi cuaca di wilayah sasaran.
Di sisi lain, Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas Abdul Malik Sadat Idris menilai penguatan sistem mitigasi bencana harus dilakukan secara terintegrasi antara pusat dan daerah.
Menurut dia, sistem prediksi cuaca yang baik harus diimbangi dengan kesiapan implementasi di lapangan agar langkah mitigasi dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
“Penguatan sistem prediksi dan layanan informasi harus diimbangi dengan kesiapan implementasi di lapangan agar langkah mitigasi dapat dilakukan lebih cepat sebelum bencana terjadi,” beber Abdul Malik.
Informasi Peringatan Dini Diperkuat hingga Daerah
BMKG juga terus memperkuat sistem diseminasi informasi cuaca dan iklim kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan dan sektor terdampak seperti pertanian, transportasi, serta pengelolaan sumber daya air.
Peringatan dini diharapkan tidak hanya berhenti pada level institusi pemerintah, tetapi benar-benar diterjemahkan menjadi langkah mitigasi nyata di lapangan.
Dalam pelaksanaannya, Unit Pelaksana Teknis BMKG di berbagai daerah disebut telah aktif mendukung pemerintah daerah maupun BPBD dalam penyampaian informasi cuaca dan penanganan bencana.
Melalui penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan resolusi prediksi cuaca, hingga optimalisasi mitigasi berbasis data, BMKG berharap kesiapsiagaan nasional menghadapi musim kemarau 2026 dan ancaman karhutla dapat semakin ditingkatkan di seluruh wilayah Indonesia.
