Waste to Electricity Jadi Sorotan, Pemerintah Minta Fokus Utama Tetap Lingkungan Bersih
adainfo.id – Pemerintah menegaskan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau waste to electricity tidak boleh semata-mata mengejar keuntungan ekonomi maupun produksi energi.
Fokus utama pengelolaan sampah nasional disebut harus tetap mengutamakan kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup (LH), Mohammad Jumhur Hidayat, saat menghadiri peringatan Hari Keanekaragaman Hayati Internasional 2026 di kawasan Universitas Islam Internasional Indonesia, Kota Depok, Jumat (22/05/2026).
Dalam keterangannya kepada wartawan, Jumhur menyoroti program proyek strategis nasional (PSN) pengolahan sampah menjadi energi listrik yang kini mulai diterapkan di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk kawasan aglomerasi besar seperti Depok dan Bogor.
Menurutnya, orientasi utama dari sistem pengolahan sampah harus tetap diarahkan pada pengurangan pencemaran lingkungan dan menghilangkan timbunan sampah yang selama ini menjadi persoalan serius di banyak daerah.
“Iya, jadi gini ya, pengolahan sampah itu yang utama. Yang utama mengolah sampah itu adalah menghilangkan sampah, membuat lingkungan menjadi bersih,” ujar Jumhur.
Pengolahan Sampah Bukan Sekadar Produksi Listrik
Jumhur menegaskan pemerintah tidak ingin pengembangan teknologi pengolahan sampah justru bergeser menjadi sekadar proyek bisnis energi.
Ia menyebut persoalan mendasar dalam pengelolaan sampah adalah mencegah timbunan sampah yang memicu pencemaran dan emisi gas berbahaya.
Menurutnya, keberadaan sampah yang tidak tertangani dengan baik dapat menghasilkan gas metana yang berpotensi merusak lingkungan sekaligus memperburuk kondisi kesehatan masyarakat.
“Tidak ada sampah yang terserak, tidak ada metan atau gas metan yang diemisikan, dikeluarkan, itu inti utamanya, bersih,” katanya.
Ia menjelaskan apabila dalam proses pengelolaan sampah tersebut kemudian muncul nilai ekonomi tambahan seperti energi listrik atau produk lain yang dapat dimanfaatkan, hal itu hanya dianggap sebagai bonus dari sistem yang berjalan baik.
“Dan kalau dia bisa menjadi energi, bisa menjadi apa pun yang punya nilai ekonomi, itu bonus,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan arah kebijakan pemerintah dalam menghadapi persoalan sampah nasional yang hingga kini masih menjadi tantangan besar di berbagai kota, termasuk wilayah penyangga ibu kota seperti Depok dan Bogor.
PSN Waste to Electricity Fokus di 34 Mega Aglomerasi
Pemerintah saat ini memang tengah mempercepat pengembangan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik melalui skema proyek strategis nasional.
Program tersebut diprioritaskan untuk kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi dan volume sampah besar.
Jumhur mengatakan sementara ini pengembangan PSN waste to electricity difokuskan pada sekitar 34 mega aglomerasi yang mencakup sekitar 115 kabupaten dan kota di Indonesia.
“Jadi PSN tentang waste to electricity itu sementara diberlakukan untuk sekitar 34 mega aglomerasi ya, yang meng-cover sekitar 115 kabupaten/kota,” jelasnya.
Wilayah-wilayah tersebut dinilai membutuhkan sistem pengolahan sampah yang lebih modern karena produksi sampah hariannya sangat besar dan terus meningkat setiap tahun.
Di sisi lain, pemerintah juga mempertimbangkan kapasitas daerah sebelum menerapkan teknologi pengolahan sampah menjadi listrik agar program yang dijalankan tetap efektif dan tidak membebani daerah.
Daerah dengan Sampah Kecil Tak Harus Pakai Teknologi Tinggi
Jumhur menilai tidak semua daerah harus memaksakan diri menggunakan teknologi waste to electricity.
Menurutnya, daerah dengan volume sampah relatif kecil dapat menerapkan metode pengelolaan lain yang lebih sederhana namun tetap efektif menjaga kebersihan lingkungan.
Ia mencontohkan daerah yang hanya menghasilkan sekitar 100 hingga 500 ton sampah per hari tidak perlu memaksakan penggunaan teknologi pengolahan sampah menjadi listrik jika dinilai belum sesuai kebutuhan.
“Tapi sisanya itu sebenarnya problem sendiri dan karena itu tidak harus berpikir kalau cuma 100 ton per hari, 500 ton per hari, gimana kalau enggak bisa pakai waste to electricity? Ya sudah, enggak usah berpikir tentang itu,” tuturnya.
Menurut Jumhur, hal terpenting adalah memastikan sampah tetap dapat dikelola dengan baik dan tidak mencemari lingkungan sekitar.
Ia juga berharap sistem pengelolaan sampah di daerah minimal mampu membiayai operasionalnya sendiri sehingga tidak terus bergantung pada subsidi besar pemerintah.
“Yang penting sampahnya bersih. Syukur bisa self finance ya, artinya dia bisa dijual, minimal membiayai dirinya sendiri gitu, itu sudah cukup,” katanya.
Jangan Terlalu Fokus Mengejar Keuntungan
Dalam kesempatan tersebut, Jumhur juga mengingatkan pemerintah daerah dan pengelola sampah agar tidak terlalu berorientasi pada keuntungan ekonomi semata.
Menurutnya, target keuntungan memang baik apabila dapat dicapai, namun jangan sampai membuat tujuan utama pengelolaan sampah justru terabaikan.
“Enggak usah berpikir harus untung, harus untung, itu ya bagus. Tapi tidak menunggu itu kemudian kita lupa yang utama,” ucapnya.
Pernyataan Menteri LH tersebut menjadi sorotan di tengah meningkatnya tantangan pengelolaan sampah di sejumlah daerah penyangga Jakarta yang masih menghadapi persoalan keterbatasan kapasitas tempat pembuangan akhir serta meningkatnya volume sampah harian.
Kondisi tersebut membuat pemerintah pusat mendorong daerah memperkuat sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya berbasis teknologi tinggi, tetapi juga efektif dalam mengurangi timbunan sampah dan menjaga kualitas lingkungan.
Pemerintah berharap pengembangan sistem pengolahan sampah nasional ke depan dapat berjalan lebih berkelanjutan dengan tetap mengedepankan kebersihan lingkungan, pengurangan pencemaran, serta kesehatan masyarakat sebagai tujuan utama.
