Prabowo Soroti Tata Kelola Ekonomi Nasional dan Kebocoran Kekayaan Negara
adainfo.id – Presiden Prabowo Subianto menyoroti berbagai persoalan mendasar dalam tata kelola ekonomi nasional saat menyampaikan pidato di hadapan anggota parlemen dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/05/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan Indonesia sebenarnya memiliki modal besar untuk menjadi negara maju dan makmur.
Namun menurutnya, kekayaan sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi selama ini belum sepenuhnya dirasakan masyarakat secara merata.
Presiden menilai kondisi tersebut menjadi tanda adanya persoalan sistemik dalam pengelolaan ekonomi nasional yang harus segera dibenahi.
“Saudara-saudara sekalian, kita sesungguhnya memiliki modal yang sangat kuat untuk mewujudkan cita-cita dan harapan ini. Posisi geografis kita sangat strategis. Puluhan persen perdagangan dunia melalui perairan kita,” ujarnya dikutip, Kamis (21/05/2026).
Prabowo Soroti Kekayaan Laut Indonesia
Selain membahas potensi ekonomi nasional, Prabowo juga menekankan pentingnya menjaga kedaulatan Indonesia, khususnya di wilayah maritim.
Ia menyoroti masih maraknya praktik pencurian sumber daya laut oleh kapal asing yang dinilai merugikan negara.
Menurutnya, kekayaan laut Indonesia seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat, bukan justru diambil secara ilegal oleh pihak asing.
“Tiap malam puluhan ribu kapal berbendera asing mengambil kekayaan kita secara ilegal, secara tidak sah. Harus kita tegakkan kedaulatan kita di lautan kita sendiri,” tegasnya.
Prabowo menilai penguatan pengawasan wilayah laut menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga kedaulatan ekonomi nasional.
Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia dengan jalur perdagangan internasional strategis yang melintasi perairannya.
Ekspor Sawit dan Batu Bara Capai Ratusan Triliun
Dalam pidatonya, Prabowo juga memaparkan besarnya kontribusi sejumlah komoditas strategis Indonesia terhadap pemasukan devisa negara.
Ia menyebut Indonesia saat ini menjadi eksportir terbesar minyak kelapa sawit dan batu bara di dunia, serta eksportir terbesar ferro alloy atau paduan besi.
Menurut Presiden, devisa ekspor minyak kelapa sawit pada tahun 2025 mencapai 23 miliar dolar AS atau sekitar Rp391 triliun.
Sementara itu, devisa dari ekspor batu bara disebut mencapai 30 miliar dolar AS atau setara Rp510 triliun.
Besarnya nilai ekspor tersebut dinilai menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi ekonomi yang sangat besar apabila dikelola secara optimal dan efisien.
Namun demikian, Prabowo mempertanyakan mengapa kapasitas fiskal Indonesia masih tertinggal dibanding sejumlah negara lain.
“Kita harus introspeksi dan sadar, dan berani bertanya kenapa kita tidak bisa mengelola ekonomi kita sehingga pendapatan negara kita bisa setara dengan negara-negara seperti Filipina, Meksiko,” ujarnya.
Pertumbuhan Ekonomi Dinilai Tak Sejalan dengan Kondisi Masyarakat
Prabowo juga menyinggung kondisi ekonomi nasional yang dinilai tidak sejalan dengan capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut dia, Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi sekitar 35 persen dalam tujuh tahun terakhir.
Namun di sisi lain, kelas menengah justru disebut mengalami penurunan sementara angka kemiskinan meningkat.
“Saudara-saudara, saya bertanya di hadapan majlis yang terhormat ini, saya bertanya kepada semua partai politik, semua ormas, saya bertanya kepada semua pakar-pakar dan semua guru besar. Bagaimana bisa pertumbuhan 35 persen tapi kelas menengah menurun, kemiskinan meningkat,” katanya.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena menunjukkan adanya ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi makro dengan kondisi kesejahteraan masyarakat secara langsung.
Menurut Prabowo, persoalan tersebut tidak bisa dilepaskan dari praktik-praktik ekonomi yang selama ini menyebabkan kekayaan negara mengalir keluar.
Prabowo Ungkap Praktik Ekonomi yang Rugikan Negara
Presiden juga menyoroti praktik under-invoicing, transfer pricing, hingga penyelundupan yang disebut telah berlangsung selama puluhan tahun.
Ia menilai praktik tersebut menyebabkan kerugian besar bagi negara dan menghambat optimalisasi penerimaan nasional.
Menurut Prabowo, evaluasi menyeluruh terhadap sistem ekonomi nasional perlu dilakukan agar kekayaan Indonesia benar-benar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.
Pidato tersebut sekaligus menjadi penegasan arah kebijakan pemerintah untuk memperkuat pengelolaan sumber daya negara, memperbaiki tata kelola ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.
Pemerintah juga menilai penguatan pengawasan terhadap praktik ekonomi ilegal menjadi langkah penting agar potensi besar Indonesia tidak terus mengalami kebocoran dan dapat mendukung pembangunan nasional dalam jangka panjang.
