Kantah Depok Fasilitasi Ganti Rugi Lahan PSN Tol Desari, Aset Kementan Resmi Dilepas
adainfo.id – Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan Kota Depok memfasilitasi pelaksanaan pemberian ganti kerugian serta penandatanganan pelepasan hak atas tanah instansi pemerintah untuk mendukung pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Jalan Tol Depok-Antasari atau Tol Desari.
Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Pertanahan Kota Depok pada Senin (25/5/2026).
Agenda itu dipimpin langsung Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, Budi Jaya, serta dihadiri Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian (BRMP Biogen) Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia, Atekan, dan Lurah Cipayung Jaya, Susniawati.
Pelaksanaan pemberian ganti kerugian tersebut menjadi bagian penting dalam penyelesaian administrasi lahan kebun percobaan Citayam yang tercatat sebagai aset milik Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Pertanian.
Lahan Kebun Percobaan Citayam Terdampak Proyek Tol Desari
Dalam keterangannya, Atekan menjelaskan bahwa lahan yang terdampak proyek Tol Desari merupakan salah satu aset penting milik Kementerian Pertanian.
Menurut dia, kawasan tersebut termasuk bagian dari empat kebun percobaan yang selama ini menjadi penunjang utama bank gen atau gene bank pertanian nasional.
“Kebun percobaan ini memiliki fungsi strategis dalam mendukung konservasi plasma nutfah tanaman dan pengembangan sumber daya genetik pertanian nasional,” ujar Atekan.
Ia mengatakan, pelepasan aset dilakukan sebagai tindak lanjut pembangunan infrastruktur nasional yang masuk kategori Proyek Strategis Nasional.
Meski demikian, Kementerian Pertanian disebut tetap berupaya menjaga keberlangsungan fungsi penelitian dan konservasi dengan menyiapkan langkah mitigasi pasca pelepasan lahan.
Sebagai bentuk tindak lanjut, pihak BRMP Biogen saat ini tengah menginisiasi pencarian lahan pengganti untuk memastikan kegiatan konservasi plasma nutfah tetap berjalan optimal.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat keberadaan bank gen pertanian memiliki peran besar dalam menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan riset pertanian nasional.
Tol Desari Jadi Bagian Pengembangan Infrastruktur Jabodetabek
Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok Budi Jaya menegaskan seluruh proses pengadaan tanah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian yang ketat.
Menurutnya, pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional memiliki dinamika pertanahan yang cukup kompleks sehingga memerlukan proses administrasi yang akuntabel dan transparan.
“Kami mengapresiasi seluruh pihak dan lintas instansi yang telah menunjukkan sinergi luar biasa demi kelancaran proyek strategis nasional ini,” kata Budi Jaya.
Ia menjelaskan bahwa mitigasi risiko hukum menjadi salah satu fokus utama dalam setiap tahapan pengalihan hak atas tanah bersertifikat.
Karena itu, seluruh proses administrasi pelepasan aset dilakukan secara cermat guna menghindari potensi persoalan hukum di kemudian hari.
“Langkah mitigasi risiko ini sangat penting agar seluruh proses pengalihan hak berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari potensi implikasi hukum di masa mendatang,” ujarnya.
Budi Jaya juga menekankan bahwa pembangunan proyek jalan tol harus tetap memperhatikan kepastian hukum serta kemanfaatan yang optimal bagi negara maupun masyarakat.
Proyek Jalan Tol Depok-Antasari atau Tol Desari merupakan salah satu proyek infrastruktur strategis yang bertujuan meningkatkan konektivitas kawasan Jakarta, Depok, dan sekitarnya.
Keberadaan Tol Desari diharapkan mampu mengurangi kepadatan lalu lintas di jalur arteri serta mempercepat mobilitas masyarakat dan distribusi logistik di kawasan penyangga ibu kota.
Selain itu, proyek ini juga dinilai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi baru di wilayah selatan Jakarta hingga Kota Depok.
Pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur strategis nasional sebagai bagian dari penguatan konektivitas dan pemerataan pembangunan.
Dalam proses pengadaan tanah, keterlibatan berbagai instansi seperti ATR/BPN, pemerintah daerah, hingga kementerian terkait menjadi faktor penting agar tahapan administrasi berjalan lancar.
Sinergi Lintas Instansi Dinilai Jadi Kunci
Pelaksanaan pemberian ganti kerugian dan pelepasan hak atas tanah di Depok menunjukkan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan nasional.
Kehadiran perwakilan Kementerian Pertanian, ATR/BPN, pemerintah kelurahan, hingga pihak terkait lainnya menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sinergi tersebut dinilai menjadi kunci dalam menyelesaikan berbagai persoalan pengadaan tanah yang kerap menjadi tantangan utama pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Selain memastikan proyek strategis berjalan, pemerintah juga dituntut menjaga kepentingan negara terkait aset-aset penting yang terdampak pembangunan.
Karena itu, proses penggantian lahan dan pengelolaan aset pasca pelepasan hak menjadi perhatian serius agar fungsi penelitian dan konservasi pertanian nasional tetap terjaga.
Dengan berlangsungnya proses pemberian ganti kerugian dan penandatanganan pelepasan hak tersebut, tahapan pengadaan tanah proyek Tol Desari di wilayah Depok diharapkan dapat berjalan semakin cepat dan minim hambatan administrasi maupun hukum.
