Kasus Eks Pimpinan BGN dan Wamen Imipas Jadi Alarm Perbaikan Sistem Pengawasan Pemerintah

adainfo.id – Kasus hukum yang menjerat eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) beserta jajarannya serta Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) dinilai menjadi alarm penting bagi pemerintah untuk memperkuat sistem pengawasan internal dan tata kelola kelembagaan.

DPR RI menegaskan peristiwa tersebut harus dijadikan momentum evaluasi agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini di seluruh kementerian dan lembaga negara.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan munculnya kasus hukum yang melibatkan sejumlah pejabat pemerintah dalam waktu hampir bersamaan menjadi perhatian serius karena menyangkut figur-figur yang berada di lingkaran pemerintahan.

Menurutnya, seluruh pejabat yang dipercaya menjalankan program pemerintah harus mampu menjaga integritas, profesionalitas, serta kredibilitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

“Tentu para pembantu Presiden itu harus benar-benar memegang teguh apa yang menjadi komitmen keberpihakan dan kemauan yang begitu kuat dari Presiden Pak Prabowo terkait dengan upaya pemberantasan korupsi,” papar Saan dikutip, Jum’at (05/06/2026).

DPR Minta Kasus Tidak Hanya Dipandang Sebagai Kesalahan Individu

Saan menilai kasus yang menjerat Kepala BGN dan Wamen Imipas tidak boleh dilihat semata-mata sebagai persoalan personal.

Menurutnya, kejadian tersebut justru harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi seluruh institusi pemerintah untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan sistem pengendalian internal.

Langkah tersebut dinilai penting agar berbagai potensi penyimpangan dapat dideteksi dan dicegah sebelum berkembang menjadi persoalan hukum yang lebih besar.

“DPR prihatin dan menyayangkan terkait berbagai kejadian yang akhir-akhir ini terjadi. Dalam waktu yang bersamaan kita mendapatkan kenyataan bahwa baik Wakil Menteri maupun Kepala BGN dan jajarannya terjerat berbagai masalah hukum,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya bergantung pada kualitas sumber daya manusia, tetapi juga pada kekuatan sistem pengawasan yang mampu meminimalkan celah terjadinya pelanggaran.

Karena itu, perbaikan sistem pengawasan dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga kualitas pemerintahan dan kepercayaan publik.

Komitmen Antikorupsi Presiden Harus Jadi Pedoman

Dalam kesempatan tersebut, Saan juga mengingatkan seluruh pembantu Presiden agar menjadikan komitmen pemberantasan korupsi yang selama ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto sebagai pedoman utama dalam menjalankan tugas.

Menurutnya, Presiden secara konsisten menegaskan pentingnya membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

Karena itu, seluruh pejabat negara harus mampu menerjemahkan komitmen tersebut ke dalam tindakan nyata melalui perilaku yang berintegritas dan profesional.

“Presiden selalu menegaskan dalam setiap kesempatan komitmennya untuk memberantas korupsi. Seharusnya para pembantunya memegang teguh apa yang menjadi komitmen itu dengan menjaga perilaku, integritas, kredibilitas, dan profesionalitasnya sebagai pembantu Presiden,” jelasnya.

Saan menilai keberhasilan berbagai program prioritas pemerintah sangat bergantung pada integritas para penyelenggara negara yang menjalankannya.

Apabila integritas tidak dijaga, maka kepercayaan masyarakat terhadap program-program pemerintah dapat ikut terdampak.

Pengawasan Internal Dinilai Harus Diperkuat

Menurut Saan, penguatan sistem pengawasan internal perlu menjadi perhatian seluruh kementerian dan lembaga negara.

Keberadaan sistem pengawasan yang efektif akan membantu mendeteksi berbagai potensi pelanggaran sejak tahap awal sehingga risiko terjadinya penyimpangan dapat ditekan.

Selain itu, pengawasan yang kuat juga menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Ia menilai setiap institusi pemerintah harus menjadikan kasus-kasus hukum yang muncul belakangan ini sebagai pelajaran berharga untuk melakukan pembenahan internal.

Dengan demikian, upaya pencegahan dapat berjalan lebih optimal dibandingkan hanya mengandalkan penindakan ketika pelanggaran telah terjadi.

“Sekali lagi DPR mengingatkan kepada seluruh jajaran kementerian maupun badan untuk senantiasa berpegang teguh kepada apa yang menjadi komitmen dan kemauan Presiden dalam upaya melakukan pemberantasan korupsi,” tuturnya.

Dukung Proses Hukum Berjalan Profesional

Di sisi lain, DPR juga menyatakan dukungannya terhadap langkah aparat penegak hukum dalam menangani berbagai perkara yang tengah berjalan.

Saan berharap setiap proses hukum dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurutnya, kepastian hukum sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia.

Selain memberikan efek jera, proses hukum yang berjalan juga diharapkan menjadi pembelajaran bagi seluruh penyelenggara negara agar lebih berhati-hati dalam menjalankan amanah yang diberikan.

Saan menegaskan bahwa upaya membangun pemerintahan yang bersih tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan komitmen bersama dari seluruh elemen pemerintahan.

“Yang terpenting adalah bagaimana seluruh jajaran pemerintahan menjaga integritas dan menjalankan tugasnya dengan baik demi kepentingan masyarakat dan bangsa,” tutupnya.