Warning Kenaikan Harga Obat, Pasien Penyakit Kronis Bisa Terdampak

adainfo.id – Potensi kenaikan harga obat akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menjadi perhatian serius DPR RI.

Kondisi tersebut dinilai dapat mengancam akses pengobatan jutaan pasien penyakit kronis yang bergantung pada konsumsi obat secara rutin setiap hari.

Terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global dan tingginya ketergantungan industri farmasi nasional terhadap bahan baku impor.

Kekhawatiran tersebut disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher.

Ia meminta pemerintah segera mengambil langkah strategis untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan obat tetap terjaga sehingga masyarakat tidak menjadi korban dari tekanan ekonomi maupun dampak konflik global yang sedang berlangsung.

Menurut Netty, kelompok yang paling berisiko terdampak adalah pasien dengan penyakit kronis yang membutuhkan terapi berkelanjutan dan tidak dapat menghentikan konsumsi obat mereka.

“Yang harus menjadi perhatian utama adalah jangan sampai masyarakat, terutama pasien yang bergantung pada obat rutin, menjadi pihak yang paling terdampak akibat gejolak ekonomi dan konflik global,” papar Netty dikutip, Kamis (04/06/2026).

Pasien Penyakit Kronis Dinilai Paling Rentan

Peringatan mengenai potensi kenaikan harga obat bukan hanya menyangkut persoalan ekonomi atau industri farmasi semata.

Bagi jutaan pasien yang bergantung pada pengobatan rutin, kenaikan harga dapat berdampak langsung terhadap keberlangsungan terapi dan kualitas hidup mereka.

Pasien hipertensi, diabetes, penyakit jantung, kanker, hingga berbagai penyakit kronis lainnya memerlukan akses obat yang stabil dan berkelanjutan.

Gangguan terhadap ketersediaan maupun kenaikan harga yang signifikan berpotensi membuat sebagian pasien kesulitan memenuhi kebutuhan pengobatan mereka.

Dalam kondisi tersebut, risiko yang muncul tidak hanya berupa beban ekonomi yang lebih besar bagi keluarga, tetapi juga kemungkinan terganggunya kepatuhan pasien dalam menjalani terapi medis.

Netty menegaskan bahwa pemerintah harus menjadikan persoalan ini sebagai prioritas utama karena menyangkut hak dasar masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan yang layak.

“Pasien hipertensi, diabetes, jantung, kanker, maupun penyakit kronis lainnya membutuhkan obat setiap hari. Karena itu, stabilitas harga dan ketersediaan obat harus menjadi prioritas utama,” jelasnya.

Ketergantungan Impor Dinilai Jadi Titik Lemah Industri Farmasi

Netty menilai salah satu akar persoalan yang membuat industri farmasi nasional rentan terhadap gejolak ekonomi global adalah tingginya ketergantungan pada bahan baku obat impor.

Ketika nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar AS, biaya produksi industri farmasi otomatis meningkat karena sebagian besar bahan baku masih didatangkan dari luar negeri.

Kondisi tersebut kemudian berpotensi memengaruhi harga jual obat di dalam negeri.

Selain faktor kurs, gangguan rantai pasok internasional yang dipicu konflik geopolitik maupun ketidakpastian ekonomi global juga dapat berdampak terhadap ketersediaan bahan baku untuk kebutuhan produksi dalam negeri.

Karena itu, Netty menilai peringatan yang sebelumnya disampaikan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan.

“Kita perlu menjadikan situasi ini sebagai alarm untuk mempercepat kemandirian farmasi nasional. Ketergantungan yang terlalu besar terhadap bahan baku impor membuat sistem kesehatan kita rentan terhadap fluktuasi nilai tukar maupun gangguan rantai pasok global,” ungkapnya.

DPR Dorong Percepatan Kemandirian Farmasi Nasional

Di tengah ancaman kenaikan harga obat akibat pelemahan rupiah, DPR mendorong pemerintah untuk mempercepat pembangunan ketahanan farmasi nasional.

Langkah tersebut dinilai penting agar Indonesia tidak terus bergantung pada pasokan bahan baku dari luar negeri yang rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi global.

Menurut politisi Fraksi PKS ini, pengembangan industri bahan baku obat dalam negeri harus menjadi agenda strategis nasional yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait.

Dukungan riset dan inovasi juga dinilai perlu diperkuat untuk mendorong kemampuan produksi bahan baku farmasi di dalam negeri.

Selain itu, pemerintah didorong memberikan insentif investasi bagi pelaku industri yang berkomitmen mengembangkan sektor farmasi nasional.

Melalui upaya tersebut, Indonesia diharapkan dapat memperkuat daya tahan sistem kesehatan nasional sekaligus mengurangi risiko kenaikan harga obat akibat faktor eksternal.

Pemerintah Diminta Awasi Pergerakan Harga Obat

Selain memperkuat industri farmasi nasional, DPR juga meminta pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap pergerakan harga obat di pasaran.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah spekulasi harga maupun potensi kenaikan yang tidak wajar di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.

Pengawasan yang ketat diperlukan agar masyarakat tetap dapat memperoleh obat-obatan esensial dengan harga yang terjangkau.

Terlebih, sebagian besar pasien penyakit kronis membutuhkan pengobatan dalam jangka panjang sehingga sangat sensitif terhadap perubahan harga.

Netty menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh akses terhadap obat yang aman, tersedia, dan terjangkau dalam kondisi apa pun.

Persoalan obat, menurutnya, tidak hanya berkaitan dengan aktivitas industri atau perdagangan, tetapi menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai.

“Dalam situasi apa pun, negara harus hadir memastikan masyarakat tetap mendapatkan obat yang aman, tersedia, dan terjangkau. Jangan sampai kondisi global mengurangi hak rakyat untuk memperoleh layanan kesehatan yang layak,” tukasnya.

Ancaman Global Berpotensi Menekan Akses Pengobatan

Ketidakpastian ekonomi global dalam beberapa waktu terakhir menjadi tantangan bagi banyak negara, termasuk Indonesia.

Pelemahan nilai tukar, kenaikan biaya logistik internasional, serta ketegangan geopolitik di sejumlah kawasan dunia berpotensi memberikan tekanan terhadap berbagai sektor, termasuk kesehatan.

Apabila tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat, kondisi tersebut dapat berdampak pada meningkatnya biaya produksi obat dan berujung pada kenaikan harga di tingkat konsumen.

Karena itu, desakan DPR agar pemerintah segera mengambil langkah mitigasi dinilai penting untuk menjaga stabilitas sektor kesehatan nasional.

Upaya menjaga pasokan obat dan keterjangkauan harga menjadi faktor krusial agar jutaan pasien penyakit kronis tetap dapat menjalani pengobatan secara berkelanjutan tanpa terbebani gejolak ekonomi global yang berada di luar kendali mereka.