Di Hari Lahir Pancasila, Prabowo Tekankan Kedaulatan Ekonomi Nasional
adainfo.id – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembangunan ekonomi Indonesia harus berpijak pada nilai-nilai Pancasila guna mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (01/06/2026).
Presiden menekankan bahwa arah pembangunan ekonomi nasional tidak boleh semata-mata mengejar pertumbuhan angka statistik.
Menurutnya, seluruh kebijakan ekonomi harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat luas, terutama kelompok yang paling membutuhkan perlindungan negara.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan komitmen pemerintah untuk memperkuat konsep Ekonomi Pancasila sebagai fondasi pembangunan nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
Ekonomi Pancasila Berbasis Nilai Kemanusiaan dan Keadilan
Presiden Prabowo menjelaskan bahwa ekonomi yang berlandaskan Pancasila merupakan sistem yang menempatkan nilai religius, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial sebagai dasar utama dalam pengambilan kebijakan.
Menurutnya, kekayaan alam Indonesia tidak boleh dipandang hanya sebagai sumber keuntungan ekonomi semata, melainkan sebagai amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab demi kepentingan generasi saat ini dan masa depan.
“Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekadar komoditas ekonomi, kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita. Untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang,” paparnya dikutip, Senin (01/06/2026).
Presiden menilai pengelolaan sumber daya alam yang tepat akan menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan nasional.
Gizi Anak, Petani, Nelayan, dan Pekerja Jadi Fokus
Dalam amanatnya, Kepala Negara menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Menurut Presiden, kelompok masyarakat yang paling rentan harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pemerintah.
Ia mencontohkan pentingnya memastikan anak-anak Indonesia memperoleh asupan gizi yang memadai sebagai investasi sumber daya manusia jangka panjang.
Selain itu, petani dan nelayan juga harus mendapatkan dukungan penuh melalui akses terhadap sarana produksi serta pasar yang adil.
“Anak-anak kita, anak-anak, saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan,” bebernya.
Presiden juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap pekerja agar memiliki kesempatan memperoleh penghidupan yang layak.
“Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu,” jelasnya.
Menurut Presiden, kesejahteraan masyarakat merupakan indikator utama keberhasilan pembangunan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
Prabowo Soroti Ketimpangan Pengelolaan Kekayaan Alam
Presiden Prabowo turut menyoroti persoalan yang selama ini terjadi dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia.
Ia menilai sebagian besar keuntungan dari kekayaan alam nasional belum sepenuhnya memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Indonesia.
Presiden menyebut harga berbagai komoditas strategis Indonesia selama bertahun-tahun lebih banyak ditentukan oleh pihak luar sehingga nilai tambah yang diperoleh bangsa masih terbatas.
“Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah akan terus memperkuat kebijakan yang berorientasi pada kedaulatan ekonomi nasional.
Hilirisasi dan Ekspor Satu Pintu Jadi Strategi Pemerintah
Untuk mewujudkan kemandirian ekonomi nasional, Presiden Prabowo menegaskan pemerintah telah menjalankan sejumlah langkah strategis yang berfokus pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.
Salah satu kebijakan utama yang terus diperkuat adalah hilirisasi industri agar hasil kekayaan alam Indonesia tidak lagi diekspor dalam bentuk bahan mentah.
Selain itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan ekspor sumber daya alam melalui satu pintu guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan optimalisasi manfaat ekonomi.
Presiden menilai industrialisasi berbasis hilirisasi menjadi kunci penting untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan negara, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
“Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia,” tukasnya.
Hari Lahir Pancasila Jadi Momentum Menguatkan Kesejahteraan Nasional
Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 dimanfaatkan Presiden Prabowo untuk kembali menegaskan arah pembangunan Indonesia yang berlandaskan cita-cita para pendiri bangsa.
Menurutnya, Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan dan berpihak kepada rakyat.
Melalui penerapan Ekonomi Pancasila, pemerintah ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan dengan pemerataan kesejahteraan, perlindungan kelompok rentan, serta penguatan kedaulatan bangsa atas sumber daya alamnya.
Di tengah berbagai tantangan global, Presiden optimistis Indonesia mampu menjadi negara yang lebih kuat, mandiri, dan sejahtera apabila seluruh kebijakan pembangunan tetap berpegang pada nilai-nilai luhur Pancasila yang menempatkan kepentingan rakyat sebagai tujuan utama.
