BGN Siapkan Empat Langkah Baru Guna Tata Ulang Program MBG
adainfo.id – Pemerintah mulai melakukan pembenahan besar dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah muncul berbagai evaluasi dan polemik yang mengiringi program tersebut.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyatakan dukungan penuh terhadap empat langkah strategis yang disiapkan jajaran pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) guna memperkuat tata kelola sekaligus meningkatkan efektivitas program nasional tersebut.
Dukungan itu disampaikan Budi saat menerima kunjungan Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang bersama dua wakil kepala BGN di Kantor Kementerian Kesehatan, Kuningan, Jakarta.
Pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam tersebut membahas arah baru pelaksanaan MBG, termasuk fokus sasaran penerima manfaat dan penguatan sistem pelaksanaannya di berbagai daerah.
Langkah reformasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan Program MBG benar-benar mampu menjawab persoalan gizi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang.
“Saya sangat mendukung dan mengapresiasi langkah-langkah yang telah ditetapkan jajaran pimpinan baru BGN,” kata Budi dikutip, Rabu (10/06/2026).
MBG Akan Fokus pada Kelompok 3B
Salah satu perubahan paling signifikan yang disiapkan BGN adalah melakukan refocusing atau penajaman sasaran penerima manfaat program.
Jika sebelumnya cakupan penerima manfaat lebih luas, ke depan Program MBG akan lebih diprioritaskan kepada kelompok yang dianggap paling membutuhkan intervensi gizi sejak dini.
Kelompok tersebut dikenal sebagai 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Menurut Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan manfaat program dapat lebih tepat sasaran serta memberikan dampak kesehatan yang lebih besar bagi generasi mendatang.
Ia menilai dukungan dari Kementerian Kesehatan menjadi sangat penting karena kelompok sasaran baru tersebut berkaitan langsung dengan berbagai program kesehatan ibu dan anak yang selama ini dijalankan pemerintah.
“Untuk refocusing penerima manfaat, kami memerlukan dukungan Kementerian Kesehatan. Sebab fokus sasaran penerima manfaat MBG ke depan adalah kalangan 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” ujar Nanik.
Kebijakan ini juga diharapkan memperkuat upaya nasional dalam menekan angka stunting sekaligus meningkatkan kualitas gizi masyarakat sejak fase kehidupan paling awal.
Moratorium Dapur Baru untuk Evaluasi Program
Selain mengubah fokus penerima manfaat, BGN juga mengambil langkah strategis berupa penghentian sementara atau moratorium pembangunan dapur baru.
Kebijakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program yang sudah berjalan selama ini.
Menurut Nanik, pemerintah ingin memastikan seluruh dapur yang telah beroperasi dapat menjalankan fungsi secara optimal sebelum dilakukan perluasan jaringan layanan.
Alih-alih membangun fasilitas baru, BGN akan memprioritaskan pembenahan dan peningkatan kualitas dapur yang sudah ada.
Langkah tersebut mencakup evaluasi operasional, peningkatan standar pelayanan, hingga penguatan sistem pengawasan agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif dan efisien.
Upaya ini dinilai penting untuk memperkuat fondasi program sebelum dilakukan pengembangan skala yang lebih besar pada masa mendatang.
Siapkan Skema Khusus untuk Wilayah 3T
Langkah reformasi berikutnya adalah penyusunan model pelaksanaan Program MBG yang lebih adaptif untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
BGN menilai tantangan yang dihadapi daerah-daerah tersebut berbeda dengan wilayah perkotaan maupun kawasan yang memiliki akses logistik memadai.
Kondisi geografis yang sulit, keterbatasan distribusi pangan, hingga minimnya infrastruktur menjadi faktor yang harus diperhitungkan dalam pelaksanaan program.
Karena itu, BGN berencana menyusun pendekatan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah.
Melalui skema baru tersebut, pemerintah berharap distribusi manfaat Program MBG dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata tanpa terkendala persoalan teknis di lapangan.
Kemenkes Siap Kerahkan Tenaga Ahli
Mendukung agenda pembenahan tersebut, Budi menyatakan kesiapan Kementerian Kesehatan untuk membantu BGN melalui penyediaan tenaga ahli yang dibutuhkan.
Dukungan tersebut mencakup tenaga kesehatan masyarakat, ahli gizi, hingga pakar kesehatan anak yang akan membantu penguatan implementasi program di berbagai daerah.
Menurut Budi, keberhasilan program peningkatan gizi tidak hanya bergantung pada distribusi makanan, tetapi juga memerlukan pendekatan ilmiah dan dukungan tenaga profesional yang kompeten.
“Silakan siapa pun yang dipilih, kami menyiapkan yang terbaik, silahkan Ibu yang memutuskan,” kata Budi.
Keterlibatan tenaga ahli diharapkan dapat memastikan program berjalan sesuai standar kesehatan sekaligus memberikan manfaat optimal bagi kelompok sasaran.
BGN Terapkan Kepemimpinan Kolektif Kolegial
Nanik juga menegaskan bahwa kepemimpinan BGN saat ini akan mengedepankan prinsip kolektif kolegial dalam pengambilan keputusan.
Menurutnya, berbagai kebijakan strategis tidak akan ditentukan secara individual, melainkan melalui koordinasi dan kesepakatan bersama dengan dua wakil kepala BGN.
Model kepemimpinan tersebut diterapkan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi sekaligus meningkatkan akuntabilitas lembaga.
Pendekatan kolektif dinilai penting untuk meminimalkan risiko kesalahan pengambilan keputusan serta memastikan setiap kebijakan yang diterapkan telah melalui proses kajian yang matang.
Dengan sejumlah langkah reformasi yang mulai dijalankan, pemerintah berharap Program MBG dapat memasuki fase baru yang lebih terarah, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia, khususnya kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang menjadi fokus utama program ke depan.
