TNI Dinilai Tak Perlu Repot-repot Mengamankan Aksi Mahasiswa, Ini Alasannya
adainfo.id – Aksi demonstrasi dengan tajuk Menuju Indonesia Bangkrut yang digelar mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dan beberapa perguruan tinggi lainnya pada Jumat (12/06/2026) mendapat perhatian dari organisasi hak asasi manusia.
Amnesty International Indonesia menilai negara harus menjamin kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai.
Dengan cara menghindari pendekatan keamanan yang berpotensi menimbulkan intimidasi terhadap warga sipil.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan mahasiswa turun ke jalan dengan membawa sejumlah tuntutan.
Terlebih yang mencerminkan keresahan publik terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
“Hari ini mahasiswa dari berbagai Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jabodetabek kembali turun ke jalan dengan membawa sejumlah tuntutan kritis yang selama ini menjadi keresahan masyarakat,” ujar Usman dikutip, Sabtu (13/06/2026).
Menurut dia, tuntutan yang disuarakan mahasiswa mencakup evaluasi alokasi APBN, penurunan harga kebutuhan pokok, penghentian sejumlah program pemerintah, penolakan militerisme sipil, hingga dorongan agar pemerintah lebih terbuka terhadap kritik masyarakat.
Kebebasan Berekspresi Harus Dijamin
Amnesty menegaskan bahwa demonstrasi merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang juga dijamin dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional.
Karena itu, organisasi tersebut meminta aparat keamanan mengedepankan pendekatan persuasif.
Khususnya dalam mengawal jalannya aksi dan menghindari tindakan represif terhadap peserta demonstrasi.
“Kami mendesak polisi untuk persuasif dan tidak represif. Negara wajib dengarkan aspirasi mereka dengan mengoreksi kebijakan,” kata Usman.
Ia menilai pengerahan aparat dalam jumlah besar berpotensi menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat.
Terutama yang sedang menggunakan haknya untuk menyampaikan pendapat di muka umum.
Pelibatan TNI Dinilai Tidak Tepat
Salah satu sorotan utama Amnesty juga tentang keterlibatan unsur militer dalam pengamanan aksi sipil.
Menurut Usman, pelibatan TNI dalam penanganan demonstrasi berpotensi menimbulkan persoalan.
Karena fungsi utama militer berbeda dengan tugas pengendalian massa.
“Keberadaan personel TNI dalam pengamanan demonstrasi tidaklah sesuai dengan tugas dan fungsi TNI, yaitu mengurusi pertahanan negara dari ancaman musuh,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa peserta aksi bukanlah ancaman keamanan negara, melainkan warga negara yang sedang menggunakan hak konstitusional untuk menyampaikan aspirasi secara damai.
Menurut Amnesty, tugas negara seharusnya memastikan ruang yang aman bagi masyarakat.
Khususnya untuk menyampaikan pendapat serta membuka ruang dialog terhadap tuntutan yang diajukan.
Jangan Ulangi Pelanggaran HAM
Amnesty juga mengingatkan pentingnya pembelajaran dari berbagai peristiwa masa lalu yang berkaitan dengan penanganan aksi unjuk rasa.
Organisasi tersebut menilai penggunaan kekuatan yang berlebihan dapat memicu pelanggaran hak asasi manusia dan memperburuk situasi di lapangan.
Usman juga menegaskan aparat keamanan harus menjalankan tugas sesuai prinsip-prinsip HAM.
Hal tersebut termasuk mengedepankan legalitas, proporsionalitas, dan penggunaan kekuatan sebagai pilihan terakhir.
“Demonstrasi mahasiswa bukanlah ancaman terhadap keamanan negara yang harus dihadapi dengan unjuk kekuatan aparat. Oleh karena itu aparat keamanan harus melindungi kebebasan berpendapat, dan memastikan keselamatan setiap demonstran,” ujarnya.
Karena tugas pemerintah tidak hanya berfokus pada aspek pengamanan suatu negara, tetapi juga harus membuka ruang dialog.
Khususnya yang lebih luas terhadap berbagai kritik dan tuntutan yang disampaikan mahasiswa.
Menurut Amnesty, respons terhadap aspirasi publik juga merupakan bagian penting dari praktik demokrasi yang sehat dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara.
