Jelang Aksi di Jakarta, BEM UI Bawa Tuntutan Hentikan Program MBG hingga Turunkan Harga BBM
adainfo.id – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menyampaikan kritik keras terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan kebijakan pemerintah menjelang aksi yang akan digelar di kawasan Bundaran HI, Jakarta, pada Jum’at (12/06/2026).
Dalam siaran pers yang disampaikan, BEM UI menilai berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini menunjukkan adanya kesenjangan antara klaim keberhasilan pemerintah dengan kondisi yang dirasakan langsung oleh rakyat.
“Kenyataan yang kita hadapi sekarang adalah ekonomi hanya tumbuh di atas kertas, tapi di meja makan rakyat, tidak ada yang berubah. Harga beras naik, lapangan kerja menyempit, rakyat sekarat dihajar pajak. Dan pemerintah? Sibuk memoles citra sambil membagi proyek kepada kroni,” ungkap keterangan BEM UI dikutip, Kamis (11/06/2026).
Menurut BEM UI, persoalan yang mereka soroti bukan sekadar perbedaan pandangan politik, melainkan menyangkut dampak kebijakan yang dirasakan masyarakat luas.
“Ini bukan soal perbedaan politik. Ini soal siapa yang benar-benar dirugikan dan jawabannya adalah kita semua lah sebagai rakyat yang dirugikan,” jelasnya.
Kritik Dianggap Tidak Pernah Direspons Pemerintah
Mereka juga menyatakan bahwa berbagai kritik dan masukan yang selama ini disampaikan kepada pemerintah dinilai tidak mendapatkan respons yang memadai.
“Kami memandang memberi kesempatan dan waktu sudah terlalu lama kita coba. Karena kritik lewat data juga sudah disampaikan dan selalu diabaikan. Lebih-lebih karena pemerintah memilih mengelak alih-alih bertanggung jawab,” ungkapnya.
Dalam pernyataannya, BEM UI turut menyoroti sejumlah kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat.
“Di saat rakyat dicekik oleh pajak UMKM melalui PP 20/2026, pemerintah justru membatalkan royalti minerba untuk oligarki. Di saat generasi muda melamar kerja tanpa kepastian, anggaran negara bocor ke program-program yang tak jelas hasilnya. Di saat kampus seharusnya jadi ruang berpikir bebas, militerisme justru sengaja disusupkan ke dalamnya,” tuturnya.
Atas berbagai kondisi tersebut, BEM UI menilai hubungan antara negara dan rakyat sedang menghadapi persoalan serius.
“Kontrak sosial antara negara dan rakyat itu yang sedang dirobek, sedikit demi sedikit, hari demi hari. Semua itu lah yang membuat kami harus turun ke jalan!” ucapnya.
Minta Maaf Soal Kemacetan, BEM UI Singgung Kemacetan Masa Depan Rakyat
BEM UI juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, khususnya warga Jakarta yang beraktivitas di sekitar Bundaran HI, terkait potensi gangguan lalu lintas akibat aksi yang akan berlangsung.
“Teruntuk warga di Jakarta utamanya di sekitaran Bundaran HI, kami ingin memohon maaf atas kemacetan dan ketidaknyamanan yang akan terjadi esok hari. Namun, kami ingin memberi pesan bahwa kemacetan lalu lintas esok hanya berlangsung beberapa jam. Di sisi lain, kemacetan mobilitas sosial, kemacetan lapangan kerja, dan kemacetan masa depan yang dipaksakan sistem ini kepada rakyat itu sudah jauh lebih lama berlangsung selama puluhan tahun dan tidak ada tanda-tanda akan berhenti sendiri,” paparnya.
BEM UI menegaskan bahwa gangguan yang ditimbulkan selama aksi merupakan bentuk konsekuensi yang dipilih untuk menyuarakan berbagai persoalan yang dinilai lebih besar.
“Gangguan sementara ini adalah harga yang kami pilih bayar bersama, demi mencegah kerusakan yang jauh lebih besar,” jelasnya.
Dalam siaran pers tersebut, BEM UI juga menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, yakni:
1. Stop Pemborosan APBN
2. Turunkan Harga Kebutuhan Pokok dan BBM
3. Hentikan Program MBG dan Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih
4. Hentikan Militerisme di Ranah Sipil
5. Prabowo berhenti Mengelak dan Akui Kesalahan Pemerintah
Ajak Mahasiswa hingga Ibu Rumah Tangga Turut Bergabung
Selain menyampaikan tuntutan, BEM UI mengajak berbagai elemen masyarakat untuk turut terlibat dalam aksi yang akan digelar.
“Kami juga mengundang kepada seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, buruh, guru, pedagang, ibu rumah tangga, serta komunitas/pecinta pelari serta siapapun yang merasakan bahwa negara ini sedang berjalan ke arah yang salah,” bebernya.
Ajakan tersebut ditutup dengan seruan kepada masyarakat untuk memperjuangkan keadilan melalui partisipasi dalam aksi yang direncanakan.
“Datanglah! Pupus harapan pemerintah akan berubah dikarenakan pemimpinnya arogan, sombong, dan tantrum. Kita rebut keadilan! Karena Keadilan tidak datang sendiri. Ia harus dijemput oleh rakyat Indonesia yang besar, bukan pemerintah yang berlagak besar padahal pemimpinnya hanya pelayan oligarki dan petugasnya trump,” tutup keterangan tersebut.
