Awal Tahun Rawan Banjir, Antisipasi Dini Dinilai Krusial Jaga Produksi Pangan Nasional
adainfo.id – Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian (Kementan) mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir yang diprediksi terjadi pada awal 2026.
Langkah antisipatif ini dinilai krusial untuk menjaga produksi pangan nasional agar tetap stabil di tengah dinamika cuaca ekstrem selama musim hujan .
Imbauan tersebut disampaikan kepada seluruh pemerintah daerah serta pemangku kepentingan sektor pertanian.
Khususnya di wilayah sentra produksi pangan yang rawan terdampak curah hujan tinggi.
Kesiapsiagaan sejak dini menjadi kunci untuk mencegah gangguan produksi sekaligus menjaga keberlanjutan program swasembada pangan nasional.
Antisipasi Dini Jadi Kunci Hadapi Musim Hujan
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, langkah pencegahan harus dilakukan sebelum bencana terjadi.
Menurutnya, kesiapan perencanaan tanam dan dukungan sarana pertanian di lapangan tidak boleh ditunda.
“Kita tidak boleh menunggu bencana datang baru bergerak. Antisipasi harus dilakukan dari sekarang, mulai dari perencanaan tanam hingga kesiapan sarana pendukung di lapangan,” papar Amran dikutip Minggu (01/02/2026).
Ia menekankan pentingnya optimalisasi luas tanam pada Musim Tanam I 2026 sesuai target nasional.
Selain itu, ketersediaan sarana produksi, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) harus dipastikan berjalan optimal di seluruh daerah.
“Produksi pangan tidak boleh terganggu. Karena itu, seluruh daerah kami minta betul-betul siap, baik dari sisi tanam, alat, maupun pengendalian hama dan penyakit tanaman,” bebernya.
Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Januari 2026 masih didominasi musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia.
Curah hujan kategori menengah tercatat mendominasi hingga 76,69 persen wilayah, disusul kategori tinggi sebesar 21,43 persen dan sangat tinggi 1,22 persen.
Sementara wilayah dengan curah hujan rendah hanya sekitar 0,65 persen.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi genangan dan banjir perlu diwaspadai, khususnya di wilayah dengan sistem drainase yang belum optimal,” ungkap Amran.
Memasuki Februari 2026, BMKG memproyeksikan adanya perubahan pola hujan.
Meski curah hujan kategori menengah masih mendominasi sebesar 82,21 persen, wilayah dengan curah hujan rendah meningkat menjadi 16,25 persen.
Sementara kategori tinggi dan sangat tinggi mengalami penurunan signifikan.
Adaptasi Petani Jadi Penentu Keberhasilan
Amran mengingatkan, perubahan pola cuaca harus dibaca secara cermat oleh petani dan pemerintah daerah.
Penurunan hujan di beberapa wilayah tidak serta-merta menandakan kondisi aman dari risiko pertanian.
“Penurunan hujan di beberapa wilayah bukan berarti aman sepenuhnya. Petani tetap harus adaptif, membaca cuaca, dan menyesuaikan strategi tanam di lapangan,” jelasnya.
Di wilayah dengan curah hujan menengah hingga tinggi, petani diminta memastikan sistem drainase berfungsi optimal untuk mencegah genangan yang dapat merusak tanaman.
Sementara di daerah yang mulai mengalami penurunan hujan, pengaturan jadwal tanam serta efisiensi penggunaan air menjadi faktor penentu keberhasilan.
“Manajemen air menjadi sangat penting. Jangan sampai ada lahan yang kelebihan atau kekurangan air di saat tanaman sedang membutuhkan,” terangnya.
Kementan optimistis, dengan langkah antisipatif yang terukur, stabilitas produksi pangan nasional dapat terjaga sesuai target.
Pemerintah menargetkan produksi beras nasional mencapai 34,77 juta ton, sekaligus melindungi petani dari risiko gagal panen akibat dampak perubahan iklim seperti banjir.
“Target produksi harus tercapai, petani juga harus terlindungi. Itu komitmen kami,” tandas Amran.
Upaya ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus menjaga kesejahteraan petani di tengah tantangan cuaca ekstrem yang semakin tidak menentu.
