Serangan Israel ke Iran, Guru Besar Hukum Internasional UI Desak Sikap Tegas Indonesia

adainfo.id – Pernyataan tegas agar Indonesia mengutuk serangan Israel ke Iran disampaikan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, menyusul eskalasi konflik yang memicu kekhawatiran komunitas global.

Menurutnya, pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah politik dan diplomatik yang terukur, konsisten dengan prinsip hukum internasional serta konstitusi politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi pijakan diplomasi nasional.

Hikmahanto menilai, tindakan militer yang memicu perang harus dikaji secara ketat berdasarkan ketentuan dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Piagam PBB.

“Indonesia harus mengutuk serangan Israel yang memulai perang ini karena tidak sesuai dgn Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB yang menentukan negara wajib menahan diri untuk menggunakan kekerasan terhadap teritorial integritas wilayah negara lain,” ujar Hikmahanto dalam keterangannya Sabtu (28/02/2026).

Ditegaskan bahwa norma tersebut merupakan fondasi utama dalam menjaga ketertiban dan perdamaian dunia.

Prinsip larangan penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan negara lain menjadi pilar sistem internasional modern pasca Perang Dunia II.

Dalam konteks ini, Indonesia sebagai negara yang aktif dalam berbagai forum internasional dinilai memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk bersuara tegas.

Minta Amerika Serikat Menahan Diri

Selain mendesak kecaman terhadap Israel, Hikmahanto juga berpandangan Indonesia perlu meminta Amerika Serikat untuk tidak terlibat lebih jauh dalam konflik tersebut.

“Indonesia harus meminta AS untuk menahan diri dalam pelibatan serangan Israel,” katanya.

Keterlibatan negara besar dalam konflik kawasan berpotensi memperluas eskalasi dan memperumit upaya penyelesaian damai.

Dalam banyak preseden internasional, konflik regional yang melibatkan kekuatan global cenderung berubah menjadi krisis geopolitik yang lebih luas.

Pendekatan preventif melalui diplomasi aktif dinilai menjadi pilihan strategis untuk mencegah konflik berkembang menjadi perang terbuka yang berdampak pada stabilitas kawasan Timur Tengah dan ekonomi global.

Dorong Sidang Darurat Dewan Keamanan PBB

Langkah berikutnya yang dinilai strategis adalah mendorong Dewan Keamanan PBB untuk segera menggelar sidang darurat.

Dewan Keamanan memiliki mandat utama dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Setiap ancaman terhadap stabilitas global seharusnya segera dibahas dalam forum tersebut.

“Indonesia perlu meminta DK PBB untuk melakukan sidang darurat atas serangan Israel,” jelasnya.

Sidang darurat diharapkan dapat menghasilkan resolusi atau setidaknya pernyataan resmi yang menyerukan penghentian kekerasan serta membuka ruang dialog diplomatik antara pihak-pihak yang bertikai.

Namun, juga disadari bahwa mekanisme di Dewan Keamanan kerap menghadapi kebuntuan akibat penggunaan hak veto oleh negara anggota tetap.

Opsi Resolusi Majelis Umum PBB

Tak hanya itu, Hikmahanto mengusulkan agar Indonesia mengambil peran aktif di Majelis Umum PBB.

“Indonesia bisa mendraf resolusi majelis umum untuk mengutuk tindakan Israel,” tegasnya.

Majelis Umum memiliki legitimasi moral yang kuat karena melibatkan seluruh negara anggota PBB.

Meski tidak mengikat secara hukum seperti resolusi Dewan Keamanan, keputusan Majelis Umum dapat mencerminkan sikap mayoritas komunitas internasional.

Langkah tersebut dinilai sejalan dengan tradisi diplomasi Indonesia yang kerap aktif dalam memperjuangkan isu-isu perdamaian, kemerdekaan, dan keadilan global.

Soroti Peran BoP

Hikmahanto juga menyarankan agar Indonesia meminta Ketua Bureau of the Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People (BoP), Donald Trump, untuk segera mengambil langkah konkret.

“Indonesia perlu meminta Chairman BoP Donald Trump agar segera mengambil tindakan dan melakukan rapat darurat BoP guna pembahasan penghentian serangan,” ujarnya.

Komite tersebut dibentuk untuk mendukung hak-hak rakyat Palestina yang tidak dapat dicabut, termasuk hak atas penentuan nasib sendiri.

Dalam konteks konflik yang lebih luas di Timur Tengah, peran komite dinilai tetap relevan untuk mendorong stabilitas kawasan.

Permintaan rapat darurat diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang memperkuat tekanan diplomatik agar kekerasan segera dihentikan.

Konsistensi Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Ditekankan bahwa langkah-langkah tersebut mencerminkan konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan perdamaian dunia dan menegakkan hukum internasional.

Politik luar negeri bebas aktif mengandung makna bahwa Indonesia tidak berpihak pada blok kekuatan tertentu.

Akan tetapi aktif berkontribusi dalam menciptakan tatanan dunia yang damai dan berkeadilan.

Dalam berbagai forum internasional, Indonesia selama ini dikenal vokal dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak tindakan yang dianggap melanggar hukum internasional.

Respons terhadap serangan Israel ke Iran, perlu diletakkan dalam kerangka prinsipil tersebut, bukan semata pertimbangan politik praktis.

Situasi Terkini di Iran

Seperti diketahui, Israel mengumumkan telah melakukan serangan pendahuluan pada Iran, Sabtu waktu setempat.

Dalam perkembangan situasi keamanan, Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dilaporkan sudah tidak berada di Teheran dan dipindahkan ke lokasi yang lebih aman saat serangan berlangsung.

Perkembangan ini menambah ketegangan di kawasan, mengingat Iran merupakan salah satu aktor utama di Timur Tengah dengan pengaruh geopolitik yang signifikan.

Eskalasi konflik berpotensi berdampak pada stabilitas energi global, mengingat kawasan tersebut menjadi jalur utama distribusi minyak dunia.

Di tengah dinamika tersebut, seruan agar Indonesia kutuk serangan Israel ke Iran dan mendorong mekanisme diplomasi multilateral menjadi bagian dari perdebatan publik mengenai posisi strategis Indonesia di panggung internasional.