Wali Kota Depok Gelar Open House Saat Warga Kebanjiran, Imbauan Mendagri Disorot
adainfo.id – Kritik publik mengemuka setelah Wali Kota Depok, Supian Suri, diduga menggelar acara open house di kediamannya kawasan Cilodong pada 21 hingga 22 Maret 2026, saat kondisi rumah warga sedang kebanjiran.
Salah satunya lokasi yang cukup terdampak dari banjir tersebut yaitu di Kelurahan Mekarsari.
Warga harus berjuang menyelamatkan harta benda dari genangan air yang mencapai setinggi dada orang dewasa.
Kondisi ini memicu reaksi publik yang menilai adanya ketidaksinkronan antara situasi darurat yang dihadapi warga dengan aktivitas pejabat daerah.
Kontras tajam ini semakin mencuat setelah sebuah video viral beredar luas di media sosial, memperlihatkan kondisi warga yang terdampak banjir pada hari pertama Lebaran.
Video Viral Warga Mekarsari Jadi Sorotan
Unggahan yang menyebar di platform TikTok memperlihatkan seorang warga Kelurahan Mekarsari merekam kondisi rumahnya yang terendam banjir.
“Hari pertama Lebaran, THR-nya banjir,” keluh warga tersebut pada Sabtu (21/03/2026).
Ungkapan tersebut langsung mendapat perhatian luas dari warganet dan memicu berbagai respons.
Fenomena ini memperlihatkan bagaimana media sosial menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan kondisi nyata yang mereka alami.
Selain itu, hal ini juga menjadi alat kontrol sosial terhadap kebijakan dan tindakan pejabat publik.
Open House di Tengah Bencana Picu Kritik
Penyelenggaraan open house oleh kepala daerah di tengah situasi bencana dinilai sebagian pihak kurang tepat secara etika publik.
Momentum Idulfitri yang seharusnya menjadi ajang empati dan solidaritas justru diwarnai dengan kegiatan seremonial.
Kritik muncul karena kegiatan tersebut dianggap tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat yang tengah mengalami kesulitan akibat banjir.
Terlebih, banjir yang melanda Mekarsari tergolong cukup parah dengan ketinggian air mencapai dada orang dewasa.
Perbedaan kondisi ini menciptakan kontras yang tajam antara realitas yang dihadapi warga dan aktivitas yang dilakukan oleh pejabat daerah.
Hal ini kemudian memicu perdebatan di ruang publik mengenai prioritas penanganan bencana.
Dinilai bahwa kehadiran langsung di lokasi terdampak dan pemberian bantuan darurat seharusnya menjadi fokus utama dalam situasi seperti ini.
Sorotan terhadap Surat Edaran Mendagri
Aksi open house tersebut juga dikaitkan dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 400.6/3245/SJ yang sebelumnya telah diterbitkan.
Surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada 17 Maret 2026 itu secara tegas meminta kepala daerah untuk tidak menggelar kegiatan seremonial berlebihan.
Dalam surat tersebut, pejabat daerah diminta untuk lebih memprioritaskan kegiatan sosial dan bantuan kepada masyarakat.
Terutama di tengah meningkatnya kejadian bencana alam serta tantangan global yang dihadapi.
Kebijakan ini menekankan pentingnya empati dan kepekaan terhadap kondisi masyarakat.
Anggaran yang biasanya digunakan untuk kegiatan seremonial diharapkan dapat dialihkan untuk kegiatan yang lebih berdampak langsung bagi warga.
Situasi yang terjadi di Depok kemudian memunculkan pertanyaan publik mengenai implementasi kebijakan tersebut di tingkat daerah.
Banjir Perparah Kondisi Warga
Banjir di Kelurahan Mekarsari terjadi yang bersamaan dengan momentum Lebaran, memperburuk kondisi warga karena seharusnya mereka merayakan hari kemenangan bersama keluarga.
Air yang mencapai ketinggian signifikan tersebut membuat aktivitas warga terganggu.
Selain kerugian material, kondisi ini juga berdampak pada aspek psikologis warga yang harus menghadapi situasi sulit di tengah suasana yang seharusnya penuh kebahagiaan.
Peristiwa ini juga menyoroti pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, terutama di wilayah yang rawan banjir.
Drainase, pengelolaan lingkungan, serta respons cepat dari pihak terkait menjadi faktor krusial dalam meminimalisir dampak yang ditimbulkan.
Di tengah situasi tersebut, perhatian publik tertuju pada bagaimana pemerintah daerah merespons kondisi darurat yang terjadi, termasuk langkah-langkah yang diambil untuk membantu warga terdampak.
