Kebijakan WFH Meluas, Setelah ASN Kini Karyawan Swasta Juga Diimbau Kerja dari Rumah

adainfo.id – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli telah mengumumkan pelaksanaan kebijakan work from home (WFH) bagi sektor swasta yang akan diterapkan satu hari kerja dalam sepekan sebagai bagian dari upaya efisiensi energi nasional.

Kebijakan tersebut disampaikan dalam pembacaan Surat Edaran di kantor Kementerian Ketenagakerjaan pada Rabu (01/04/2026), yang juga mencakup program optimasi pemanfaatan energi di lingkungan kerja.

Dalam keterangannya, Menaker mengimbau pimpinan perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mulai menerapkan sistem kerja fleksibel berupa WFH selama satu hari dalam satu minggu kerja.

“Para pimpinan perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD diimbau menerapkan WFH bagi pekerja atau buruh selama 1 hari kerja dalam 1 minggu sesuai kondisi perusahaan,” ucapnya dikutip Senin (01/04/2026).

Kebijakan ini bersifat imbauan dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing perusahaan, baik dari segi operasional maupun kebutuhan bisnis.

Pemerintah memberikan fleksibilitas dalam penerapan teknis agar tidak mengganggu produktivitas perusahaan.

Selain itu, pengaturan jam kerja diserahkan kepada masing-masing perusahaan dengan tetap memperhatikan hak-hak pekerja yang tidak boleh dikurangi selama pelaksanaan WFH.

“Jam kerja diatur perusahaan dengan ketentuan (a) upah atau gaji dan hak lainnya tetap digaji sesuai ketentuan. (b) Pelaksanaan WFH tidak mengurangi cuti tahunan,” paparnya.

Dalam pelaksanaannya, pekerja yang menjalankan WFH tetap diwajibkan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya seperti biasa sesuai dengan ketentuan perusahaan.

“Teknis pelaksanaan WFH diatur masing-masing perusahaan,” jelasnya.

Respons terhadap Gejolak Energi Global

Kebijakan WFH ini tidak terlepas dari kondisi global yang memengaruhi sektor energi, termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi memicu fluktuasi harga energi dunia.

Pemerintah memandang perlu adanya langkah antisipatif untuk mengurangi konsumsi energi, terutama yang berkaitan dengan mobilitas harian pekerja.

Dengan mengurangi aktivitas perjalanan ke kantor, diharapkan konsumsi bahan bakar dapat ditekan secara signifikan.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam menghadapi ketidakpastian global sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri.

Efisiensi energi menjadi salah satu fokus utama yang terus didorong melalui berbagai kebijakan lintas sektor.

Selain sektor swasta, kebijakan serupa juga telah diterapkan pada aparatur sipil negara (ASN) sebagai bagian dari program transformasi kerja yang lebih modern dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Kebijakan WFH ASN dan Transformasi Kerja

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah telah menetapkan kebijakan WFH bagi ASN selama satu hari kerja setiap minggu, yakni setiap hari Jumat.

“Penerapan WFH ASN di pusat dan daerah satu hari kerja pada tiap Jumat,” tutur Airlangga pada Selasa malam (31/3/2026).

Kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi budaya kerja nasional yang mengedepankan efisiensi, fleksibilitas, dan pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung produktivitas kerja.

Pemerintah menilai bahwa penerapan sistem kerja hybrid, yang menggabungkan kerja dari kantor dan dari rumah, dapat menjadi solusi efektif dalam meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan kinerja.

Selain itu, kebijakan ini juga akan diatur lebih lanjut melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk memastikan implementasi berjalan optimal di seluruh instansi pemerintah.

Efisiensi Mobilitas dan Pembatasan Kendaraan Dinas

Selain penerapan WFH, pemerintah juga mendorong langkah efisiensi lainnya melalui pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen.

Kebijakan ini bertujuan untuk menekan konsumsi bahan bakar serta mengurangi emisi yang dihasilkan dari aktivitas transportasi.

“Melalui surat edaran menteri PANRB diatur mendorong transformasi digital, efisiensi mobilitas termasuk pembatasan kendaraan dinas 50% dan mendorong transportasi publik,” terang Airlangga.

Dorongan untuk menggunakan transportasi publik juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menciptakan sistem mobilitas yang lebih berkelanjutan.

Hal ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi sekaligus mendukung pengurangan kemacetan di wilayah perkotaan.

Kebijakan terpadu antara WFH, pembatasan kendaraan dinas, dan penguatan transportasi publik mencerminkan upaya pemerintah dalam mengintegrasikan berbagai sektor untuk mencapai efisiensi energi secara menyeluruh.

Penerapan kebijakan ini mulai berlaku sejak 1 April 2026 dan diharapkan dapat direspons secara positif oleh berbagai pihak, termasuk pelaku usaha dan masyarakat luas, sebagai bagian dari adaptasi terhadap dinamika global yang terus berkembang.