LPG Nonsubsidi Naik, Stabilitas Pasokan Perlu Diawasi
adainfo.id – Kenaikan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) nonsubsidi dikabarkan tidak mengganggu ketersediaan pasokan di Jakarta.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI pun memastikan distribusi tetap berjalan normal di seluruh wilayah Jakarta setelah penyesuaian harga yang berlaku sejak 18 April 2026.
Kepastian tersebut disampaikan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta yang menegaskan bahwa stok LPG ukuran 5,5 kilogram dan 12 kilogram dalam kondisi aman di tingkat agen maupun pangkalan.
Kepala Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo, menjelaskan bahwa LPG 12 kilogram termasuk kategori non-public service obligation atau nonsubsidi yang penetapan harganya mengikuti mekanisme pasar global.
“LPG 12 kg mengalami kenaikan sebesar Rp36.000 atau sekitar 18,75 persen, dari Rp192.000 menjadi Rp228.000 per tabung. Sementara itu, LPG 5,5 kg naik Rp17.000 atau sekitar 18,89 persen, dari Rp90.000 menjadi Rp107.000 per tabung,” ungkap Ratu dikutip Rabu (22/04/2026).
Kenaikan harga LPG nonsubsidi disebut tidak terlepas dari tekanan global yang memengaruhi sektor energi.
Ratu menjelaskan bahwa sejumlah faktor eksternal menjadi penyebab utama penyesuaian harga tersebut.
Ia menyebutkan bahwa kenaikan harga kontrak LPG dunia atau CP Aramco menjadi salah satu faktor dominan.
Selain itu, peningkatan Indonesian Crude Price (ICP) turut memberikan dampak signifikan terhadap biaya energi nasional.
Tidak hanya itu, dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah juga berpengaruh terhadap jalur distribusi energi global.
Kondisi ini memicu kenaikan biaya logistik yang pada akhirnya berdampak pada harga jual di dalam negeri.
Meski demikian, pemerintah daerah memastikan bahwa kondisi tersebut tidak mengganggu pasokan di tingkat konsumen.
Distribusi LPG Dipastikan Tetap Lancar
Pemprov DKI Jakarta terus melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak guna menjaga kelancaran distribusi LPG nonsubsidi.
Kolaborasi dilakukan bersama PT Pertamina Patra Niaga serta Hiswana Migas sebagai mitra utama dalam penyaluran energi.
Ratu menegaskan bahwa distribusi LPG berjalan normal ke seluruh depo, agen, dan pangkalan di lima wilayah kota administrasi serta Kabupaten Kepulauan Seribu.
“Berdasarkan pantauan di lapangan, stok LPG 5,5 kg dan 12 kg saat ini stabil, baik di tingkat agen maupun pangkalan. Distribusi berjalan normal ke seluruh depo dan penyalur di lima wilayah kota administrasi serta Kabupaten Kepulauan Seribu,” paparnya.
Pemerintah juga melakukan pemantauan rutin untuk memastikan tidak terjadi gangguan distribusi yang dapat memicu keresahan masyarakat.
Selain itu, kenaikan harga LPG nonsubsidi berpotensi mendorong sebagian masyarakat beralih ke LPG subsidi ukuran 3 kilogram.
Menyikapi hal tersebut, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan langkah antisipatif. Pengawasan terhadap distribusi LPG subsidi diperketat agar tetap tepat sasaran.
Pemerintah juga mengedukasi masyarakat agar penggunaan LPG bersubsidi hanya diperuntukkan bagi kelompok yang berhak.
Ratu mengimbau agar masyarakat yang mampu, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), tetap menggunakan LPG nonsubsidi sesuai ketentuan.
“Kami bersama Pertamina, Hiswana Migas, dan para pemangku kepentingan akan melakukan monitoring penggunaan LPG di sektor usaha non-UMKM, seperti restoran, kafe, dan perhotelan,” jelasnya.
Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan distribusi energi serta mencegah penyalahgunaan subsidi.
Pengawasan Ketat di Tingkat Agen dan Pangkalan
Pemprov DKI Jakarta juga meningkatkan pengawasan di tingkat agen dan pangkalan guna memastikan distribusi LPG berjalan sesuai aturan.
Monitoring dilakukan secara berkala untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga.
Setiap transaksi pembelian LPG subsidi 3 kilogram tetap mengacu pada sistem yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Pembelian wajib menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang terdaftar dalam sistem Merchant Apps Pertamina (MAP).
“Sesuai ketentuan, pembelian LPG 3 kg di pangkalan resmi wajib menggunakan KTP yang telah terdaftar dalam sistem Merchant Apps Pertamina (MAP). Setiap transaksi dicatat sebagai bagian dari pengendalian distribusi LPG subsidi agar tepat sasaran,” terangnya.
Sistem ini diharapkan mampu memperkuat pengawasan serta meminimalisir potensi penyimpangan dalam distribusi energi subsidi.
Dampak terhadap Inflasi Dinilai Terbatas
Meski terjadi kenaikan harga LPG nonsubsidi, Pemprov DKI Jakarta menilai dampaknya terhadap inflasi daerah relatif terkendali.
Hal ini karena LPG subsidi 3 kilogram masih tersedia dengan harga yang tetap stabil.
Keberadaan LPG subsidi menjadi faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah.
Ratu menyebut bahwa pemerintah daerah terus memantau perkembangan harga dan pasokan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
“Selama LPG subsidi 3 kg tetap tersedia dan harganya tidak berubah, kebutuhan dasar masyarakat dapat lebih terjaga. Pemprov DKI Jakarta akan terus memantau perkembangan ini melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID),” pungkasnya.
Pengawasan yang konsisten serta koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjaga stabilitas energi di tengah tekanan global yang terus berkembang.
Kondisi ini menegaskan bahwa meskipun terjadi penyesuaian harga akibat faktor eksternal, pemerintah daerah tetap berupaya menjaga keseimbangan antara ketersediaan pasokan, stabilitas harga, dan perlindungan terhadap masyarakat.
