Program MBG Perlu Tepat Sasaran di Tengah Kenaikan Harga Pangan, Pakar Ekonomi Ungkap Alasannya
adainfo.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tetap memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Namun di tengah tekanan ekonomi global, kenaikan harga pangan, dan semakin terbatasnya ruang fiskal negara, program tersebut dinilai perlu dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Pakar Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), Wisnu Setiadi Nugroho, menilai evaluasi terhadap program-program yang menyerap anggaran besar menjadi langkah yang tidak dapat dihindari.
Menurutnya, pendekatan yang dilakukan pemerintah tidak perlu bersifat ekstrem dengan menghentikan program seperti MBG, melainkan melakukan penyesuaian agar manfaatnya lebih optimal bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah kondisi ekonomi yang menunjukkan fenomena berbeda antara data makro dan realitas di lapangan.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi nasional per Mei 2026 berada di angka 3,08 persen atau masih dalam kategori terkendali.
Namun di sisi lain, masyarakat masih mengeluhkan kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok yang berdampak langsung terhadap daya beli.
“Menurut saya, pendekatannya tidak bisa hitam-putih. Kuncinya adalah keseimbangan. Ruang fiskal memang makin terbatas, sehingga efisiensi anggaran menjadi keniscayaan. Program-program baru seperti Makan Bergizi Gratis perlu dievaluasi dari sisi ketepatan sasaran dan skala. Bukan berarti dihentikan, tetapi bisa di-scale down dan difokuskan hanya pada kelompok yang benar-benar paling membutuhkan,” kata Wisnu, Jum’at (12/06/2026).
Kenaikan Harga Pangan Jadi Tekanan Nyata
Wisnu menilai kondisi yang dirasakan masyarakat saat ini tidak sepenuhnya tercermin dalam angka inflasi nasional.
Menurutnya, komoditas pangan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap persepsi dan kondisi ekonomi rumah tangga, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah.
Sebagian besar pengeluaran masyarakat rentan masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari.
Karena itu, setiap kenaikan harga pangan akan langsung dirasakan meskipun secara statistik inflasi nasional masih terlihat terkendali.
“Pangan memiliki bobot psikologis dan ekonomi yang sangat besar, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah yang sebagian besar pengeluarannya terserap untuk makan. Jadi, meskipun inflasi agregat terlihat terkendali, daya beli riil dan beban psikologis masyarakat memang bisa menurun tajam,” ujarnya.
Menurut Wisnu, kondisi tersebut menjelaskan mengapa muncul kesenjangan antara klaim stabilitas ekonomi secara makro dengan keluhan masyarakat yang merasakan kenaikan harga kebutuhan pokok di pasar.
Harga Minyak Dunia Persempit Ruang Fiskal
Tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga diperkirakan meningkat akibat lonjakan harga minyak mentah dunia yang telah menembus rata-rata 100,43 dolar Amerika Serikat per barel.
Angka tersebut jauh di atas asumsi harga minyak dalam APBN 2026 yang berada pada kisaran 60 hingga 80 dolar AS per barel dengan titik tengah 70 dolar AS per barel.
Kondisi itu berpotensi mempersempit ruang fiskal pemerintah, terutama di tengah kebutuhan pembiayaan berbagai program prioritas nasional.
Dalam situasi tersebut, Wisnu menilai pemerintah perlu memastikan setiap program memiliki efektivitas yang tinggi agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.
Selain mengevaluasi program yang menyerap anggaran besar seperti MBG, Wisnu juga mendorong pemerintah memperkuat program perlindungan sosial yang selama ini dinilai efektif dan tepat sasaran.
Menurutnya, bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP) memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat miskin sehingga perlu terus diperkuat.
“Di saat yang sama, program yang sudah terbukti efektif dan targeted seperti PKH dan PIP justru perlu diperkuat karena dampaknya lebih langsung terhadap kesejahteraan masyarakat miskin. Menahan harga BBM juga penting untuk menjaga ekspektasi inflasi, tetapi itu harus diimbangi dengan reformasi belanja agar APBN tetap sehat,” katanya.
Kebijakan Harus Lebih Sensitif terhadap Kondisi Masyarakat
Wisnu menegaskan tantangan ekonomi saat ini tidak hanya berkaitan dengan stabilitas angka-angka makro, tetapi juga menyangkut bagaimana dampak kebijakan dirasakan oleh masyarakat sehari-hari.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kebijakan ekonomi lebih sensitif terhadap struktur konsumsi masyarakat, terutama kelompok rentan yang paling terdampak kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Fenomena kenaikan harga saat inflasi makro terlihat terkendali menunjukkan bahwa tantangan kita saat ini bukan sekadar angka, melainkan distribusi beban ekonomi. Kebijakan perlu lebih sensitif terhadap struktur konsumsi masyarakat, bukan hanya stabilitas agregat,” tutupnya.
Evaluasi Program MBG yang diarahkan pada ketepatan sasaran dinilai dapat menjadi salah satu langkah untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan sosial dan kesehatan fiskal negara di tengah berbagai tekanan ekonomi yang masih berlangsung.
