Hakim PN Depok Tangguhkan Penahanan Terdakwa Teror Bom SMA
adainfo.id – Kabar mengejutkan datang dari Pengadilan Negeri Depok setelah majelis hakim memutuskan untuk menangguhkan penahanan terdakwa kasus teror bom terhadap sejumlah Sekolah Menengah Atas di Kota Depok yang sempat viral pada Desember 2025 lalu.
Terdakwa, Hylmi Rafif Rabbani, kini tidak lagi menjalani penahanan di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok setelah permohonannya dikabulkan oleh majelis hakim.
Keputusan tersebut disampaikan dalam persidangan yang digelar pada Senin (20/04/2026).
Ketua majelis hakim, Sondra Mukti Lambang Linuwih, menyatakan bahwa permohonan penangguhan penahanan dikabulkan berdasarkan pertimbangan tertentu, termasuk kondisi kesehatan terdakwa yang menjadi perhatian serius selama proses persidangan berlangsung.
Dalam putusannya, majelis hakim menegaskan bahwa penangguhan penahanan mulai berlaku sejak tanggal 20 April 2026.
Keputusan ini sekaligus menjadi tindak lanjut atas surat yang sebelumnya diterima dari pihak Rumah Tahanan Kelas 1 Depok pada 8 April 2026, yang memuat informasi terkait kondisi terdakwa selama menjalani masa penahanan.
Penangguhan Penahanan dan Dasar Hukumnya
Penangguhan penahanan dalam konteks hukum pidana Indonesia merupakan bentuk penghentian sementara masa penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dengan alasan tertentu, salah satunya kondisi kesehatan.
Dalam praktiknya, kebijakan ini juga dikenal dalam istilah hukum sebagai stuiting, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1989.
Melalui mekanisme ini, masa perawatan terdakwa di luar rutan tidak dihitung sebagai bagian dari masa penahanan.
Artinya, proses hukum tetap berjalan, namun terdakwa mendapatkan kesempatan untuk menjalani perawatan yang lebih layak sesuai kondisi kesehatannya.
Dalam perkara Hylmi Rafif Rabbani, keputusan ini menjadi sorotan publik mengingat kasus yang menjeratnya memiliki dampak luas dan sempat menimbulkan keresahan di masyarakat.
Teror bom terhadap sepuluh SMA di Kota Depok kala itu memicu kepanikan serta meningkatkan kewaspadaan aparat keamanan.
Fakta Baru di Persidangan
Persidangan kasus ini tidak hanya mengungkap aspek hukum terkait ancaman teror, tetapi juga membuka fakta baru mengenai kondisi psikologis terdakwa.
Dalam sidang yang berlangsung di Ruang Sidang 2 Pengadilan Negeri Depok, majelis hakim secara khusus menyoroti kondisi mental Hylmi selama berada di dalam rutan.
Pertanyaan hakim muncul setelah adanya laporan dari pihak rutan yang dinilai tidak memberikan penjelasan rinci mengenai kondisi kesehatan maupun penanganan medis terhadap terdakwa.
Situasi ini mendorong majelis hakim untuk menggali lebih dalam terkait kondisi aktual yang dialami Hylmi selama masa penahanan.
Suasana sidang menjadi lebih serius ketika terdakwa secara langsung mengungkapkan pengakuan yang mengejutkan.
Ia menyatakan bahwa dirinya kerap melakukan tindakan menyakiti diri sendiri dalam kondisi tidak sadar.
“Kalau lagi tidak sadar, saya membenturkan kepala ke tembok, menyayat tangan,” ujar Hylmi di hadapan majelis hakim.
Pernyataan tersebut langsung memicu respons dari hakim yang mempertanyakan bagaimana tindakan tersebut bisa terjadi di dalam lingkungan rutan yang seharusnya memiliki sistem pengawasan ketat.
Dalam jawabannya, Hylmi mengaku menggunakan benda-benda yang tersedia di sekitar, termasuk batu kerikil, untuk melukai dirinya.
Kekhawatiran Majelis Hakim dan Evaluasi Pengawasan Rutan
Pengakuan terdakwa tersebut memunculkan kekhawatiran serius terkait aspek pengawasan dan penanganan kesehatan mental di dalam rumah tahanan.
Majelis hakim menilai bahwa kondisi psikologis terdakwa tidak dapat diabaikan, terutama dalam konteks proses peradilan yang harus menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kemanusiaan.
Hakim juga menekankan pentingnya peran pihak rutan dalam memastikan keselamatan dan kesehatan setiap tahanan.
Dalam situasi seperti ini, pengawasan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga harus mencakup aspek psikologis yang berpotensi memengaruhi kondisi terdakwa.
Majelis hakim meminta adanya penjelasan lebih lanjut dari pihak rutan terkait prosedur pengawasan serta langkah-langkah medis yang telah atau akan dilakukan terhadap terdakwa.
Hal ini menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil tanpa mengabaikan hak-hak dasar terdakwa.
Sikap Kejaksaan dan Perkembangan Perkara
Di tempat terpisah, pihak Kejaksaan Negeri Depok menyatakan bahwa proses persidangan masih terus berjalan. Kepala Seksi Intelijen Kejari Depok, Barkah Dwi Hatmoko, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengikuti perkembangan perkara hingga putusan akhir.
“Sidang terdakwa saat ini sedang berjalan di pengadilan, kami terus mengikuti perkembangan jalannya perkara ini sampai putusan nanti,” ujarnya, Rabu (22/04/2026).
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun penahanan ditangguhkan, proses hukum terhadap terdakwa tetap berlanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
Kejaksaan sebagai pihak penuntut umum tetap menjalankan fungsi penegakan hukum secara profesional.
Respons Pihak Rutan dan Minimnya Informasi
Sementara itu, pihak Rumah Tahanan Kelas 1 Depok belum memberikan keterangan rinci terkait kondisi terdakwa maupun langkah-langkah yang telah diambil selama masa penahanan.
Juru bicara rutan, Yogi, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu arahan dari pimpinan sebelum memberikan penjelasan resmi kepada publik.
Minimnya informasi dari pihak rutan menambah perhatian publik terhadap transparansi dalam penanganan tahanan, terutama dalam kasus yang memiliki dimensi psikologis seperti yang dialami Hylmi Rafif Rabbani.
Kronologi Singkat Kasus Teror Bom
Kasus yang menjerat Hylmi Rafif Rabbani bermula dari ancaman teror bom yang ditujukan kepada sepuluh Sekolah Menengah Atas di Kota Depok pada Desember 2025.
Ancaman tersebut sempat viral dan menimbulkan kepanikan di kalangan masyarakat, khususnya pelajar dan tenaga pendidik.
Aparat keamanan saat itu bergerak cepat melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengamankan Hylmi sebagai tersangka.
Proses hukum kemudian berlanjut hingga ke tahap persidangan di Pengadilan Negeri Depok.
Kasus ini menjadi salah satu perhatian publik karena menyangkut keamanan dunia pendidikan serta stabilitas sosial di wilayah perkotaan.
Oleh karena itu, setiap perkembangan dalam persidangan selalu mendapat sorotan luas dari masyarakat.
Dinamika Hukum dan Aspek Kemanusiaan
Perkara ini tidak hanya menjadi ujian bagi sistem peradilan pidana, tetapi juga menggambarkan pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.
Kondisi mental terdakwa menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam setiap tahapan proses hukum.
Keputusan majelis hakim untuk menangguhkan penahanan menunjukkan adanya pendekatan yang mempertimbangkan aspek kemanusiaan tanpa mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan.
Hal ini sekaligus menegaskan bahwa sistem peradilan tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada keadilan yang menyeluruh.
Dengan berbagai fakta yang terungkap di persidangan, kasus ini diperkirakan masih akan terus berkembang seiring dengan proses pembuktian dan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan dalam sidang-sidang berikutnya.
