Ketua DPRD Depok Targetkan UHC Kembali Aktif Lebih Cepat, Evaluasi Sistem Jadi Sorotan

adainfo.id – Upaya percepatan pengembalian status Universal Health Coverage (UHC) di Kota Depok kembali menjadi perhatian serius setelah DPRD memastikan langkah konkret tengah dilakukan untuk mengaktifkan kembali program tersebut dalam waktu dekat.

Fokus utama diarahkan pada pemulihan akses layanan kesehatan gratis yang sempat terdampak sejak awal 2026.

Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, menyampaikan bahwa pihak legislatif bersama Pemerintah Kota (Pemkot) memiliki komitmen yang sama untuk mempercepat realisasi program UHC demi menjamin pelayanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat.

“Sebenarnya kita targetkan secepatnya, karena ini menyangkut pelayanan terbaik untuk warga Kota Depok. Kalau tidak bulan Juli atau Agustus, kita bisa kembali ber-UHC. Ini merupakan komitmen seluruh fraksi dan juga komitmen Pemkot Depok,” kata Ade usai Rapat Paripurna DPRD dalam rangka HUT ke-27 Kota Depok, Kamis (23/04/2026).

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa percepatan reaktivasi UHC menjadi prioritas dalam agenda kebijakan daerah, terutama dalam sektor pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Dalam proses percepatan ini, aspek pembiayaan menjadi salah satu faktor utama yang terus dibahas oleh DPRD dan pemerintah daerah.

Ade menyebutkan bahwa jika terdapat kekurangan anggaran, pihaknya siap mengakomodasi melalui mekanisme perubahan anggaran tahun berjalan.

“Kalau ada kekurangan anggaran, nanti kita coba bicarakan dalam Anggaran Perubahan 2026,” katanya.

Langkah ini menunjukkan fleksibilitas kebijakan fiskal daerah dalam mendukung program prioritas, khususnya di sektor kesehatan.

Ketersediaan anggaran yang memadai dinilai menjadi syarat mutlak agar program UHC dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Selain itu, pembahasan anggaran juga menjadi bagian dari upaya memastikan bahwa seluruh warga yang membutuhkan dapat tercover dalam sistem jaminan kesehatan nasional tanpa hambatan administratif maupun finansial.

Pembenahan Data Kepesertaan Jadi Kunci Utama

Selain faktor anggaran, Ade juga menyoroti pentingnya validitas data kepesertaan sebagai fondasi utama dalam mencapai kembali status UHC.

Saat ini, proses pembenahan data sosial tengah dilakukan secara intensif oleh pemerintah daerah.

Ade menjelaskan bahwa perbaikan data menjadi langkah strategis untuk meningkatkan jumlah peserta aktif dalam program jaminan kesehatan nasional yang dikelola melalui BPJS Kesehatan.

“Pembahasan dengan Dinas Kesehatan dan Pemerintah Kota Depok sudah positif. Arahnya memang untuk kembali ber-UHC. Saat ini kita sedang dalam tahap perbaikan data sosial,” ungkapnya.

Menurutnya, data yang akurat akan memudahkan pemerintah dalam mengidentifikasi masyarakat yang berhak mendapatkan layanan kesehatan, sekaligus menghindari potensi ketidaktepatan sasaran dalam distribusi manfaat.

“Dengan data yang lebih baik, kita bisa perlahan meningkatkan kepesertaan aktif BPJS Kesehatan, sehingga Kota Depok bisa kembali mencapai UHC,” jelasnya.

Pembenahan data ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program jaminan kesehatan.

Sebelumnya, status UHC di Kota Depok diketahui sempat dinonaktifkan sejak Januari 2026 akibat keterbatasan anggaran.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada akses layanan kesehatan bagi sebagian masyarakat, terutama kelompok rentan yang bergantung pada program jaminan kesehatan.

Penonaktifan ini memunculkan berbagai tantangan di lapangan, mulai dari meningkatnya beban biaya kesehatan yang harus ditanggung masyarakat hingga potensi penurunan kualitas layanan akibat keterbatasan cakupan program.

Situasi ini menjadi alasan utama bagi DPRD Kota Depok dan pemerintah daerah untuk mempercepat proses reaktivasi UHC.

Dengan mengembalikan status tersebut, diharapkan akses layanan kesehatan dapat kembali merata dan inklusif.

Langkah percepatan ini juga mencerminkan respons pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi terhadap layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.

Komitmen Kolaborasi untuk Layanan Kesehatan Inklusif

Dalam upaya mencapai target reaktivasi UHC, kolaborasi antara DPRD, pemerintah daerah, serta instansi terkait menjadi faktor penting yang terus diperkuat.

Sinergi ini diharapkan mampu mempercepat proses pengambilan keputusan serta implementasi kebijakan di lapangan.

DPRD menegaskan bahwa seluruh fraksi memiliki komitmen yang sama dalam mendukung program ini, sehingga diharapkan tidak ada hambatan signifikan dalam proses pembahasan maupun pengesahan kebijakan.

Selain itu, koordinasi dengan Dinas Kesehatan juga terus dilakukan untuk memastikan kesiapan teknis dalam pelaksanaan program, termasuk dalam hal sistem administrasi, verifikasi data, serta pelayanan di fasilitas kesehatan.

Upaya ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam memperkuat sistem kesehatan daerah yang tidak hanya responsif, tetapi juga berkelanjutan.

Dengan percepatan reaktivasi UHC, pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa setiap warga memiliki akses yang setara terhadap layanan kesehatan, tanpa terkendala oleh faktor ekonomi maupun administratif.

Langkah ini sekaligus menjadi indikator penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah di sektor kesehatan.