Perluasan Transjakarta 9H, DPRD Depok Minta Kebijakan Tak Rugikan Sopir Angkot
adainfo.id – Rencana perluasan rute Transjakarta 9H hingga Jalan Raya Tanah Baru, Kota Depok, mendapat perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai bagian dari pengembangan sistem transportasi publik yang lebih terintegrasi.
Kebijakan ini dinilai memiliki potensi besar dalam mendorong peralihan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.
Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Tajudin Tabri, menyampaikan bahwa pembaruan sistem transportasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan mobilitas warga sekaligus menjawab persoalan kemacetan yang kerap terjadi di sejumlah titik di kota tersebut.
Menurutnya, kehadiran moda transportasi yang terintegrasi menjadi salah satu solusi jangka panjang dalam menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien dan ramah bagi masyarakat.
“Harapan saya dengan adanya perkembangan seperti ini bisa menjadi perubahan positif terkait masalah transportasi di Kota Depok,” ujarnya usai Rapat Paripurna DPRD dalam rangka HUT ke-27 Kota Depok, Kamis (23/04/2026).
Pengembangan rute Transjakarta 9H ke wilayah Tanah Baru dipandang sebagai bagian dari upaya integrasi transportasi antara Jakarta dan daerah penyangga.
Dengan semakin luasnya jangkauan layanan, masyarakat diharapkan memiliki alternatif transportasi yang lebih nyaman dan terjangkau.
Tajudin menilai bahwa integrasi ini dapat memberikan dampak positif dalam mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi yang selama ini menjadi salah satu penyebab utama kemacetan di wilayah perkotaan.
Selain itu, peningkatan kualitas layanan transportasi publik juga diyakini dapat meningkatkan minat masyarakat untuk beralih ke moda transportasi massal.
Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menciptakan sistem transportasi yang berkelanjutan.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan ini perlu dirancang secara matang agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap sektor lain, khususnya transportasi lokal yang telah lama beroperasi.
Kekhawatiran Dampak Sosial Ekonomi bagi Sopir Angkot
Di tengah dukungan terhadap modernisasi transportasi, Tajudin mengingatkan pentingnya mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang mungkin timbul akibat perluasan rute Transjakarta.
Ia menyoroti keberadaan angkutan kota yang selama ini menjadi sumber penghidupan bagi banyak masyarakat.
Menurutnya, perubahan sistem transportasi tidak boleh mengabaikan keberlangsungan usaha para sopir angkot yang telah menjadi bagian dari ekosistem transportasi di Depok.
Pengalaman pribadinya sebagai mantan sopir angkot membuatnya memahami secara langsung tantangan yang dihadapi para pelaku transportasi lokal.
Oleh karena itu, ia menekankan perlunya pendekatan yang inklusif dalam setiap kebijakan yang diambil.
“Saya juga mantan sopir angkot. Jadi harapan saya dapat disosialisasikan dengan benar supaya satu sama lain tidak ketersinggungan,” jelasnya.
Pernyataan tersebut mencerminkan pentingnya menjaga keseimbangan antara inovasi transportasi dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang terdampak.
Tajudin juga menilai bahwa keberhasilan implementasi perluasan rute Transjakarta sangat bergantung pada proses sosialisasi yang dilakukan kepada seluruh pihak terkait.
Ia menegaskan bahwa komunikasi yang terbuka dan transparan dapat mencegah terjadinya konflik di lapangan.
Menurutnya, pemerintah perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk operator transportasi, sopir angkot, serta masyarakat pengguna, dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan.
Dengan adanya dialog yang konstruktif, diharapkan setiap pihak dapat memahami tujuan kebijakan serta menemukan solusi yang saling menguntungkan.
Ia juga menyebut bahwa persoalan ini berpotensi dibahas lebih lanjut di DPRD melalui Komisi C untuk mencari formulasi kebijakan yang tepat.
“Iya, nanti itu ada di Komisi C,” tambahnya.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa DPRD berperan aktif dalam mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat secara luas.
Penurunan Penumpang Angkot
Sebelumnya, rencana perluasan rute Transjakarta 9H telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan sopir angkot, khususnya trayek D105 yang melayani rute Terminal Depok–Pondok Labu.
Mereka mengaku jumlah penumpang sudah alami penurunan. Kondisi ini terjadi bahkan sebelum rute baru resmi beroperasi, yang menunjukkan adanya perubahan perilaku masyarakat dalam memilih moda transportasi.
Penurunan jumlah penumpang dinilai berpotensi menekan pendapatan sopir angkot yang selama ini mengandalkan tarif harian dari penumpang.
Situasi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam memastikan bahwa transformasi transportasi tidak menimbulkan ketimpangan ekonomi.
Diperlukan langkah-langkah strategis untuk menjaga keseimbangan antara pengembangan transportasi modern dan keberlangsungan transportasi konvensional.
Dengan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, operator Transjakarta, dan pelaku transportasi lokal, diharapkan sistem transportasi di Depok dapat berkembang secara adil dan inklusif.
Upaya tersebut menjadi bagian dari proses panjang dalam menciptakan sistem transportasi yang tidak hanya efisien, tetapi juga mampu memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
